Koordinasi harus terasa bagi warga
Pengendalian inflasi daerah adalah kerja bersama pemerintah untuk memantau harga dan pasokan kebutuhan pokok, lalu mengambil langkah agar gejolak tidak membebani rumah tangga. Pada Senin, 26 Oktober 2026, TPID Provinsi Lampung mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi 2026 secara virtual dari Command Center Diskominfotik Provinsi Lampung. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik memimpin keikutsertaan bersama Forkopimda dan sejumlah kepala OPD, termasuk Bapenda dan BPBD. Nilai rapat semacam ini bukan pada banyaknya agenda, melainkan pada seberapa cepat arahan pusat diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan. Warga merasakan hasilnya melalui pasokan yang terjaga, informasi harga yang akurat, dan layanan pemerintah yang tidak berhenti pada laporan administratif.
Agenda rapat mengaitkan pengendalian harga dengan isu pelayanan publik, termasuk tata kelola guru dan dukungan untuk penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keterkaitan itu masuk akal: daya beli keluarga tidak hanya dipengaruhi harga belanja harian, tetapi juga oleh akses terhadap pendidikan dan hunian. Namun, menggabungkan agenda tidak otomatis menghasilkan perbaikan. Koordinasi TPID perlu disertai pembagian tanggung jawab yang jelas, pemantauan hasil, dan tindak lanjut yang bisa dinilai warga. Dengan begitu, inflasi Lampung tidak berhenti sebagai angka statistik dan pelayanan publik Lampung tidak menjadi sekadar tema rapat.
Tekanan harga menuntut pantauan langsung
Alasan untuk bertindak lebih awal tampak pada data yang dibahas. Inflasi tahunan pada September 2026 mencapai 3,28 persen, naik dari 2,65 persen pada September 2025. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyebut dinamika global serta kenaikan harga cabai, beras, dan ayam ras sebagai sejumlah faktor tekanan. Ia juga mengingatkan bahwa kebutuhan biasanya meningkat menjelang Desember, saat perayaan Natal dan libur akhir tahun mendorong aktivitas masyarakat. Ini bukan alasan untuk menunggu lonjakan terjadi: pemerintah daerah perlu mengetahui komoditas dan wilayah yang paling rentan sebelum tekanan terasa di dapur warga.
Data Indeks Perkembangan Harga menunjukkan luasnya persoalan pada minggu keempat Oktober: 327 kabupaten/kota mengalami kenaikan IPH cabai merah dan 269 mengalami kenaikan cabai rawit. Kenaikan IPH beras tercatat di 138 kabupaten/kota, sedangkan minyak goreng di 80 kabupaten/kota. Angka nasional ini memberi peringatan, bukan gambaran otomatis tentang setiap pasar di Lampung. Karena itu, arahan agar pemda tidak hanya mengandalkan laporan administratif patut menjadi ukuran kerja. Pemantauan langsung atas harga dan distribusi, disertai operasi pasar terpadu bersama Perum Bulog, lebih berguna daripada respons yang baru muncul setelah keluhan warga menumpuk.
Dari harga pangan ke mutu layanan
Perbandingan dengan rapat TPID Lampung yang juga membahas seleksi CPNS bagi guru ASN PPPK memperlihatkan keluasan agenda koordinasi pusat-daerah. Dalam forum itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani memaparkan penataan status dan pemenuhan kebutuhan guru; pemerintah menyiapkan seleksi CPNS bertahap bagi guru ASN PPPK yang memenuhi ketentuan. Terdapat 172.323 guru non-ASN yang masih aktif mengajar dan tercatat dalam Dapodik berdasarkan pendataan hingga Desember 2024. Penataan guru direncanakan bertahap mulai 2027. Pemerintah daerah diminta menjaga keberlangsungan belajar mengajar, termasuk mendukung perpanjangan kontrak guru saat perubahan tata kelola berlangsung.
Ini perbandingan penting: pengendalian harga membutuhkan respons cepat terhadap pasar, sedangkan penataan guru menuntut kepastian administrasi agar sekolah tidak kehilangan tenaga pengajar. Keduanya menguji kemampuan pemerintah melindungi layanan yang dipakai sehari-hari. Rapat juga mengevaluasi dukungan untuk Program 3 Juta Rumah. Dalam agenda itu, pemerintah daerah diminta mempercepat penerbitan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah paling lama 10 hari setelah dokumen dinyatakan lengkap. Batas waktu ini menunjukkan seperti apa koordinasi dapat diterjemahkan menjadi komitmen layanan yang terukur—dan memberi warga dasar untuk menagih pelaksanaannya.
Ukuran keberhasilan ada pada tindak lanjut
Lampung perlu menjadikan koordinasi pusat-daerah sebagai rangkaian kerja, bukan acara sesaat. Untuk harga pangan Lampung, tindak lanjut berarti memeriksa pasar dan distribusi, mengantisipasi kenaikan komoditas, serta menyiapkan operasi pasar bersama Bulog ketika dibutuhkan. Untuk pelayanan publik, berarti menjaga proses penataan guru agar kegiatan belajar tidak terganggu dan memastikan komitmen penerbitan PBG terlaksana sesuai batas waktu. Sosialisasi, evaluasi, dan pelaporan kepada kementerian terkait juga disebut sebagai bagian untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
Kesimpulannya, menyatukan agenda inflasi dan layanan publik adalah langkah yang tepat hanya jika hasilnya dapat dirasakan dan diperiksa. Pemerintah daerah harus bergerak berdasarkan kondisi nyata, bukan sekadar menyampaikan laporan ke pusat. Jika pemantauan harga, perlindungan layanan pendidikan, dan penyederhanaan layanan perumahan berjalan beriringan, koordinasi TPID akan lebih dari forum formal: ia menjadi alat untuk menjaga daya beli sekaligus memperbaiki pengalaman warga berurusan dengan pemerintah.
