Pengendalian Inflasi Pangan Tidak Bisa Sendiri: Mengapa Koordinasi Lintas Daerah Menjadi Penentu
Pengendalian inflasi pangan adalah rangkaian kebijakan dan tindakan terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait untuk menjaga kestabilan harga serta ketersediaan bahan pokok, sehingga daya beli masyarakat terlindungi dan gejolak harga tidak berkembang menjadi krisis sosial yang lebih luas.
Kini pengendalian inflasi pangan tidak lagi cukup dilakukan oleh satu instansi atau satu daerah. Tekanan harga datang dari banyak arah: pasokan terganggu, cuaca berubah, distribusi tersendat, hingga spekulasi di rantai perdagangan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi nasional pada Agustus, dengan inflasi 0,21 persen dan andil kelompok tersebut 0,17 persen. Dalam situasi seperti ini, koordinasi lintas daerah lewat TPID koordinasi daerah dan forum pusat seperti TPIP bukan pilihan, tetapi keharusan. Tanpa itu, setiap daerah hanya memadamkan api di rumah sendiri, sementara kebakaran harga pangan terus merambat ke wilayah lain.
TPID Lampung dan Lombok Timur: Contoh Daerah yang Memilih Bergerak, Bukan Menunggu
Di banyak wilayah, TPID mulai bertindak sebagai “posko komando” pengendalian inflasi pangan. Di Lampung, Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus memantau perkembangan harga dan pasokan pangan sebagai bagian dari upaya menjaga inflasi tetap terkendali. Langkah ini tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat lewat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan diikuti TPID seluruh daerah secara daring.
Pola yang sama terlihat di Lombok Timur. TPID kabupaten ini ikut rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah dari ruang command center, ketika Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah mengevaluasi efektivitas intervensi harga pangan, terutama di wilayah yang harga kebutuhan pokoknya masih naik. Menurut Tomsi Tohir, rapat koordinasi yang hampir 200 kali dilakukan setiap minggu akan terus digelar untuk menjaga harga barang, terutama pangan, tetap stabil agar daya beli masyarakat terjaga. Sikap ini jelas: pemerintah pusat menuntut daerah tidak puas dengan laporan, tetapi menguji apakah operasi pasar, subsidi ongkos distribusi, atau intervensi lain benar-benar dirasakan warga.
Bulog dan Penyaluran Bantuan: Jaring Pengaman Saat Harga Pangan Menanjak
Koordinasi pusat–daerah saja tidak cukup tanpa eksekutor kuat di lapangan. Di sinilah peran Bulog menonjol. Di Jakarta, Bulog memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mendukung kelancaran penyaluran bantuan pangan alokasi Juli, Agustus, dan September di RPTRA Pulo Besar. Peninjauan penyaluran dilakukan bersama anggota Komisi VI DPR dan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan berjalan tertib, tepat waktu, dan sampai ke penerima yang berhak.
Bulog menegaskan bahwa koordinasi lintas instansi adalah bagian penting kelancaran penyaluran, sekaligus berkomitmen terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, daerah, DPR, dan pemangku kepentingan lain untuk menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Program bantuan pangan sendiri dirancang sebagai dukungan langsung pemerintah untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga rentan. Di tengah inflasi pangan, ini bukan hanya program kesejahteraan, tetapi instrumen pengendalian inflasi: ketika kelompok masyarakat berpendapatan rendah menerima beras atau komoditas lain secara gratis atau bersubsidi, tekanan permintaan di pasar umum mereda dan stabilitas harga pangan lebih mudah dijaga.
Data BPS, Rapat Rutin, dan Kerja Sama Antar Daerah: Menghubungkan Titik Surplus dan Defisit
Rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin Tomsi Tohir bukan sekadar forum birokratis, tetapi ruang untuk mengikat data dan aksi. Deputi Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, melaporkan tren kenaikan jumlah kabupaten/kota yang mengalami lonjakan Indeks Perkembangan Harga pada pekan ketiga September, dari 242 wilayah pada akhir Agustus menjadi 319 wilayah pada minggu ketiga September. Dalam rapat yang sama, dipaparkan bahwa inflasi Agustus secara month-to-month sebesar 0,21 persen, dengan kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 0,57 persen dan andil 0,17 persen.
Tomsi Tohir mendorong pemerintah daerah memperketat pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, menetapkan komoditas prioritas, serta melakukan intervensi mingguan berbasis harga, stok, dan pasokan wilayah. Ia juga menegaskan perlunya memperkuat kerja sama antar daerah dan memfasilitasi distribusi dari wilayah surplus ke wilayah defisit. Ateng Hartono menambahkan, pemerintah daerah perlu mencermati perubahan IPH dan level harga aktual dibanding acuan, lalu memperkuat mitigasi, pengawasan rantai pasok, dan operasi pasar agar inflasi pangan tidak membebani daya beli masyarakat menjelang akhir tahun. Di sinilah terlihat bahwa stabilitas harga pangan bergantung pada kemampuan pemerintah menghubungkan titik surplus dan defisit, bukan hanya menekan harga di satu kota.
Kesimpulan: Dari Rapat ke Tindakan Nyata, Pengendalian Inflasi Pangan Menuntut Keberanian Berbagi
Rangkaian rakor TPID dan TPIP, penyaluran bantuan oleh Bulog, serta analisis rutin BPS menunjukkan satu hal: pengendalian inflasi pangan tidak akan berhasil jika tiap daerah bertindak sendiri-sendiri. TPID Lampung yang aktif memantau harga dan pasokan, TPID Lombok Timur yang mengevaluasi dampak intervensi, dan Bulog yang mengawal bantuan pangan di Jakarta adalah potongan puzzle yang harus disusun menjadi gambar utuh.
Ke depan, tantangannya bukan hanya mengadakan rapat mingguan hampir 200 kali, tetapi memastikan setiap rapat berujung pada keputusan jelas: komoditas mana yang diprioritaskan, daerah mana yang siap memasok, dan intervensi apa yang dilakukan minggu ini, bukan bulan depan. Stabilitas harga pangan akan ditentukan oleh seberapa berani daerah-daerah berbagi pasokan, data, dan tanggung jawab. Tanpa itu, angka inflasi di layar presentasi akan terus bergerak naik, sementara daya beli masyarakat pelan-pelan terkikis.
