4K Sebagai Kerangka Pengendalian Inflasi Daerah
Strategi 4K TPID adalah kerangka pengendalian inflasi daerah yang menitikberatkan pada keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan, sehingga stabilitas harga regional dapat dijaga dengan lebih terarah, terukur, dan dekat dengan kebutuhan rumah tangga di tingkat lokal.
Keputusan Sekda Sulsel Jufri Rahman menjadikan 4K sebagai “bahasa bersama” seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bukan sekadar teknis rapat, melainkan pesan politik kebijakan: inflasi tidak boleh dibiarkan seperti arus bebas yang tak dikendalikan. Arahan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi TPID kabupaten/kota di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel pada 10 Agustus 2026, yang secara jelas memposisikan pengendalian inflasi daerah sebagai agenda prioritas bersama, bukan urusan satu instansi saja. Dengan kata lain, inflasi Sulawesi Selatan ditempatkan sebagai indikator utama keberhasilan pemerintah daerah, bukan sekadar angka statistik.
Keterjangkauan Harga dan Pasokan: Wajah Nyata 4K di Pasar
Pengendalian inflasi daerah akan gagal bila warga tetap merasa harga pangan melambung. Karena itu, aspek pertama 4K—keterjangkauan harga—diterjemahkan melalui operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang secara langsung menyasar komoditas penyumbang inflasi. Di sinilah strategi 4K TPID menjadi nyata: bukan hanya menyiapkan dokumen kebijakan, tetapi menghadirkan beras, cabai, dan kebutuhan pokok lain dengan harga yang lebih bersahabat di kantong konsumen.
Namun keterjangkauan harga tidak berdiri sendiri. Jufri Rahman menegaskan bahwa ketersediaan pasokan wajib dipantau terus-menerus oleh TPID kabupaten/kota bersama Satgas Pangan. Logikanya sederhana: tanpa pasokan yang terjaga, operasi pasar hanya menjadi solusi sesaat. Di sinilah peran penguatan produksi melalui program Mandiri Benih dan bantuan alsintan kepada petani menjadi langkah strategis, karena mengikat kebijakan inflasi dengan agenda ketahanan pangan jangka panjang. Inflasi Sulawesi Selatan yang tercatat 2,75 persen secara tahunan pada Juli 2026 menunjukkan bahwa pendekatan ini sejauh ini cukup efektif menahan tekanan harga tanpa mematikan insentif produksi.
Kelancaran Distribusi dan Data Digital: Mengurangi Lonjakan Harga
Aspek ketiga 4K—kelancaran distribusi—sering dipandang teknis, padahal dampaknya langsung terasa di dompet warga. Sekda Sulsel mendorong kerja sama antardaerah, terutama antara wilayah defisit dan surplus pasokan, sebagai cara menjaga stabilitas pasokan sekaligus stabilitas harga. Ketika satu kabupaten mengalami kekurangan, pasokan dari daerah lain bisa mengisi celah sebelum spekulan mengambil kesempatan. Ini bukan sekadar koordinasi administratif, tetapi strategi mencegah lonjakan harga yang merugikan masyarakat lokal.
Pendekatan ini diperkuat dengan dorongan penguatan basis data digital untuk pemantauan harga dan stok yang lebih cepat dan akurat. Tanpa data, kebijakan mudah terlambat; dengan data real-time, TPID dapat memutuskan kapan operasi pasar diperlukan atau kapan distribusi antardaerah harus digerakkan. Laporan Bank Indonesia bahwa pada Juli 2026 Sulsel mengalami deflasi 0,18 persen secara bulanan dengan inflasi tahunan 2,75 persen memberikan bukti kuantitatif bahwa kombinasi distribusi lancar dan data yang lebih baik mampu menjaga inflasi tetap dalam koridor yang wajar.
Komunikasi Publik: Menahan Inflasi dari Psikologi Konsumen
Bagian paling sering diremehkan dari strategi 4K TPID justru komunikasi dan koordinasi. Jufri Rahman menempatkan Tim Penggerak PKK sebagai aktor penting mengedukasi rumah tangga agar menanam pangan untuk konsumsi keluarga dan menghindari pembelian panik. Ini langkah cerdas: inflasi bukan hanya soal pasokan dan distribusi, tetapi juga ekspektasi dan perilaku belanja. Ketika warga panik dan membeli berlebihan, harga mudah melonjak, sekalipun stok sebenarnya cukup.
Pesan kepada masyarakat untuk “berbelanja secara bijak, dan membeli sesuai kebutuhan” menunjukkan bahwa pengendalian inflasi daerah sedang digeser menjadi gerakan sosial, bukan kebijakan elitis yang hanya diputuskan di ruang rapat. Apalagi hingga saat ini sudah ada 830 GPM digelar, dengan 440 kegiatan atau sekitar 53 persen berada di wilayah penghitungan IHK. Kutipan data ini penting: ia menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan bukan sekadar kampanye, tetapi ditopang intervensi nyata di titik-titik yang memengaruhi perhitungan inflasi.
Dari Deflasi ke Ketahanan: Konsistensi Menentukan Hasil
Deflasi 0,18 persen pada Juli 2026 patut diapresiasi sebagai sinyal bahwa strategi 4K TPID bekerja, tetapi tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Inflasi tahunan 2,75 persen masih bisa bergerak naik jika konsistensi terganggu. Apalagi pelaksanaan GPM sendiri dinilai perlu dievaluasi, khususnya soal ketepatan lokasi, dan didorong mengikuti prinsip 4T: tepat lokasi, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat komoditas.
Pada akhirnya, pengendalian inflasi daerah yang efektif adalah kombinasi antara jurus teknis dan disiplin kebijakan. Strategi 4K TPID Sulsel menunjukkan bahwa stabilitas harga regional bisa dijaga bila koordinasi lintas lembaga menguat, komunikasi publik jujur, distribusi antardaerah berjalan, dan produksi pangan diperkuat sejak hulu. Tantangannya kini adalah menjaga konsistensi: tanpa konsistensi, 4K hanya akan tinggal slogan; dengan konsistensi, ia dapat menjadi model pengendalian inflasi yang melindungi warga dari gejolak harga yang tak perlu.
