Kebijakan Pangan Inflasi: Pertarungan Utama Melawan Kenaikan Harga
Kebijakan pangan inflasi adalah pendekatan menyeluruh pemerintah untuk mengatur produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan domestik agar tekanan harga dari sisi pasokan tetap terkendali, sehingga inflasi, terutama kelompok makanan dan energi, tidak menembus batas sasaran dan daya beli rumah tangga tetap terjaga secara berkelanjutan. Pesan politik ekonominya sudah jelas: masa depan pengendalian inflasi lebih ditentukan di sawah dan ladang dibanding di ruang rapat moneter. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan bahwa kebijakan pangan dalam negeri yang baik adalah kunci menekan laju inflasi, di tengah menyusutnya lahan pertanian dan produktivitas yang rendah. Tanpa perubahan cara mengelola pangan, target inflasi akan terus bergantung pada keberuntungan cuaca dan anggaran subsidi. Pada Agustus, inflasi tahunan tercatat 3,19 persen, nyaris menyentuh batas atas sasaran pemerintah 2,5 persen plus minus 1 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa strategi pengendalian harga pangan dan energi tidak lagi bisa setengah hati; butuh keputusan yang berani dan konsisten.
Mengapa Inflasi Mulai Menggigit: Pangan Menjadi Sumber Tekanan
Struktur inflasi terbaru menggambarkan satu hal: pangan adalah medan tempur utama yang belum dimenangkan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi sumber tekanan utama, dengan inflasi 3,86 persen dan andil 1,13 persen terhadap inflasi tahunan. Ketika komoditas dasar seperti daging ayam, ikan segar, minyak goreng hingga beras menyumbang porsi signifikan, jelas pengendalian harga pangan masih rapuh. Kondisi ini tidak muncul tiba-tiba. Suharso Monoarfa telah mengingatkan bahwa lahan pertanian yang semakin terbatas dan produktivitas yang rendah membuat sistem pangan rentan terhadap guncangan cuaca dan bencana. Artinya, tanpa peningkatan produktivitas dan perlindungan terhadap petani, setiap gangguan kecil di sisi pasokan akan menjalar menjadi lonjakan harga di pasar. Di tengah tekanan ini, proyeksi inflasi akhir tahun berada di 3,13 persen, lebih tinggi dari 2,92 persen pada tahun sebelumnya, meski masih dalam rentang sasaran. Angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan alarm bahwa strategi saat ini baru cukup untuk "bertahan", belum cukup untuk menenangkan pasar.
Risiko El Niño Godzilla: Ancaman Iklim yang Menjadi Masalah Ekonomi
Fenomena El Niño tidak boleh lagi dipandang sebagai isu meteorologi, tetapi sebagai risiko El Niño ekonomi yang langsung menyasar dompet masyarakat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kewaspadaan terhadap El Niño karena anomali cuaca ini dapat menekan produksi pangan dan mengganggu distribusi. Ketika produksi dan distribusi terganggu, spiral kenaikan harga menjadi konsekuensi logis, bukan kejutan. El Niño Godzilla bahkan disebut sebagai potensi risiko terbesar terhadap stabilitas harga pangan ke depan. Faisal Rachman mengingatkan bahwa skenario ini dapat mengganggu produksi pertanian, menaikkan harga pangan, dan memperkuat tekanan inflasi. Di sisi lain, gubernur BI terpilih menyoroti bahwa volatile food sudah mencatat inflasi 4,06 persen, sehingga pengendalian melalui TPIP dan TPID digencarkan. Langkah antisipatif bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban. Purbaya menekankan perlunya tindakan sejak dini untuk menghadapi gangguan produksi dan distribusi pangan serta pasokan energi yang berpotensi mendorong kenaikan harga. Jika kebijakan pangan domestik tidak cepat disesuaikan, El Niño Godzilla berisiko mengunci inflasi di level tinggi.
Stabilitas Harga Energi dan Efek Domino terhadap Inflasi
Stabilitas harga energi adalah sisi lain mata uang inflasi yang sering diabaikan ketika fokus terlalu sempit pada pangan. Proyeksi inflasi 3,13 persen pada akhir tahun dibuat dengan asumsi pemerintah mempertahankan harga energi bersubsidi pada level saat ini. Artinya, jika tekanan global memaksa penyesuaian harga energi, inflasi bisa melompat di luar skenario optimistis. Faisal Rachman menyoroti risiko kenaikan harga energi global akibat ketegangan geopolitik. Jika berlanjut, pemerintah bisa terdorong menaikkan harga energi bersubsidi, yang pada gilirannya memperbesar kemungkinan kenaikan suku bunga acuan tambahan. Koreksi energi seperti ini bukan hanya persoalan fiskal, tetapi pukulan lanjutan terhadap daya beli. Lebih rumit lagi, program yang meningkatkan permintaan pangan, seperti Makan Bergizi Gratis, berpotensi menambah tekanan dari sisi permintaan. Tanpa kebijakan pangan inflasi yang menambah pasokan melalui peningkatan produktivitas petani, keseimbangan harga energi dan pangan akan mudah goyah dan mempercepat laju inflasi.
Menuju Indonesia Emas 2045: Pangan Sebagai Strategi, Bukan Sekadar Komoditas
Rencana Indonesia Emas 2045 yang disusun Bappenas menempatkan peningkatan pendapatan rata-rata, pemerataan, dan penurunan gas rumah kaca sebagai sasaran utama. Namun rencana itu akan kehilangan makna bila kebijakan pangan hanya diperlakukan sebagai daftar komoditas, bukan strategi jangka panjang. Suharso menyebut perlunya kebijakan transformatif lintas sektor, termasuk untuk menaikkan kesejahteraan petani melalui dorongan peningkatan produktivitas. Di sisi lain, Kementerian Keuangan sudah memantau dampak perubahan iklim terhadap inflasi dan daya beli, dengan menegaskan perlunya langkah antisipatif terhadap gangguan pasokan pangan dan energi. Sinergi ini penting, tetapi belum cukup selama perubahan di lapangan berjalan lambat. Kesimpulannya, pengendalian harga pangan dan stabilitas harga energi harus menjadi tulang punggung kebijakan inflasi, bukan pelengkap. Tanpa reformasi serius di hulu—lahan, produktivitas, dan perlindungan petani—setiap usaha moneter dan fiskal hanya akan menjadi penambal sementara dalam menghadapi gelombang El Niño Godzilla dan ketidakpastian energi.
