Integrasi Transportasi Bukan Sekadar Menyambung Moda
Integrasi transportasi Jabodetabek adalah upaya menyatukan berbagai moda dan operator lintas daerah agar warga bisa berpindah tempat tinggal, bekerja, dan beraktivitas di kawasan yang berbeda secara mulus, dengan jadwal, tarif, dan layanan yang konsisten meski melewati banyak batas administrasi dan kewenangan pemerintah. Mobilitas warga Jabodetabek memang tidak mengenal batas administrasi; orang bisa tinggal di satu kota, bekerja di kota lain, dan menggunakan moda yang dikelola pemerintah daerah maupun operator berbeda. Di atas kertas, ini tampak sebagai kisah sukses keragaman pilihan. Namun di lapangan, pengalaman pengguna sering terputus: kartu berbeda, tarif loncat, jadwal tidak sinkron, dan koneksi antarmoda yang memaksa mereka berjalan jauh atau menyeberang jalan ramai tanpa perlindungan. Integrasi transportasi seharusnya menjahit semua celah itu, bukan sekadar memasang logo “terintegrasi” di spanduk.
Koordinasi Tanpa Kas Bersama: Jalan Buntu Baru
Saat ini, wacana integrasi transportasi Jabodetabek didorong melalui forum seperti Focus Group Discussion bertajuk “Mekanisme Kelembagaan Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek” yang diselenggarakan oleh ITDP Indonesia bersama ViriyaENB melalui program CLEAR Jabodetabek. Forum ini membahas pembagian kewenangan, pendanaan dan pembiayaan, kerja sama dan pengelolaan aset, hingga integrasi data dan tarif. Kutipan kuncinya datang dari Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang: integrasi transportasi tidak cukup hanya mengandalkan koordinasi antarinstansi; mekanisme pendanaan juga perlu disusun agar layanan berjalan konsisten lintas wilayah. Ini poin penting. Rapat koordinasi tanpa kas bersama hanyalah ilusi kendali: semua sepakat di atas kertas, tetapi ketika harus membayar PSO, memperpanjang jam layanan, atau menambah armada, setiap pemerintah daerah kembali pada keterbatasan APBD-nya masing-masing.
Masalahnya Bukan Sekadar Pengguna Jalan yang Bandel
Sering kali, kegagalan sistem transportasi publik dikaitkan dengan perilaku pengguna jalan—dari sepeda motor yang naik trotoar saat macet hingga parkir sembarangan. Padahal, tantangannya jauh lebih sistemik. Kajian integrasi transportasi Jabodetabek yang diperbarui ITDP pada 2024 menegaskan bahwa tantangan kita bukan lagi hanya menyepakati perlunya integrasi, tetapi merumuskan mekanisme yang memungkinkan integrasi berjalan efektif dan berkelanjutan. Salah satu lubang terbesar ada di keuangan: persoalannya bukan hanya menyediakan anggaran dalam satu tahun, tetapi memastikan ada skema pendanaan berkelanjutan dan komitmen lintas tahun. Selama pendanaan bersifat proyek dan parsial, integrasi akan selalu rapuh. Layanan bisa muncul spektakuler di awal, lalu perlahan tergerus karena tarif tak menutup biaya, PSO tak jelas, dan tidak ada pihak yang merasa wajib menambal kekurangan kas.
Kapasitas Fiskal yang Timpang, Mobilitas yang Terpotong
Sistem transportasi Jabodetabek membentang lintas beberapa provinsi dan pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal berbeda. Di sinilah integrasi transportasi Jabodetabek berbenturan dengan realitas politik anggaran. Satu kota mungkin mampu menyubsidi layanan angkutan sampai malam, sementara kota tetangga kesulitan menutup biaya operasi di jam sibuk. Karena itu, forum CLEAR menyoroti pentingnya pendanaan lintas wilayah dan kejelasan pembagian tanggung jawab pendanaan, termasuk untuk Public Service Obligation (PSO). Tanpa mekanisme ini, pemerintah daerah cenderung hanya mau mendanai layanan yang manfaatnya “jelas” untuk warganya sendiri, meski arus penumpang sebenarnya melintas beberapa kota sekaligus. Opsi kelembagaan seperti Badan Layanan Bersama yang disebut dalam UU tentang Daerah Khusus Jakarta menjadi menarik, tetapi hanya relevan jika bisa menjawab pertanyaan paling dasar: siapa memutuskan, siapa membayar, dan siapa mengelola aset, data, serta tarif lintas wilayah.
Dari Rencana Induk ke Layanan yang Benar-Benar Terasa
Integrasi transportasi Jabodetabek sudah punya payung teknokratik: Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) diharapkan menjadi dasar implementasi konkret dan feasible bagi pemerintah daerah dalam merencanakan integrasi transportasi. Kelembagaan terintegrasi juga diharapkan mengumpulkan dan mengintegrasikan data dengan dukungan pemerintah daerah dan operator, serta mengatur mekanisme tarif lintas wilayah dan moda. Masukan dari FGD digunakan untuk mempertajam kajian mekanisme kelembagaan transportasi terintegrasi yang dikembangkan ITDP bersama ViriyaENB; studi ini akan diluncurkan Oktober, lengkap dengan pemodelan untuk mendukung integrasi fisik, operasional, dan tarif. Namun, semua itu hanya akan berarti bila diterjemahkan menjadi pengalaman harian yang nyata: warga bisa tinggal di satu daerah, bekerja di wilayah lain, pindah moda tanpa pusing soal tarif dan jadwal, dan merasa layanan lebih efisien serta andal daripada membawa kendaraan pribadi.
