Permintaan maaf di forum ASEAN
Kabut asap karhutla adalah asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebar melampaui batas negara, mengganggu kehidupan warga di wilayah asal maupun negara tetangga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap lintas batas dalam sesi pleno KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina. Kebakaran yang menjadi sumber asap berlangsung hampir empat bulan sebelum mulai terkendali. Pengakuan itu penting, tetapi diplomasi tidak boleh berhenti pada kata maaf. Bagi masyarakat yang terdampak, ukuran tanggung jawab pemerintah adalah seberapa cepat asap dikendalikan dan seberapa kecil peluang kebakaran serupa terulang. Prabowo mengatakan pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin, sembari mengakui asap terbawa sampai ke negara tetangga. Kabut asap lintas batas bukan persoalan yang dapat dibatasi oleh pernyataan bahwa kebakaran bukan kesalahan negara; dampaknya tetap dirasakan warga di luar wilayah Indonesia.
Pengerahan besar, dengan korban petugas
Pemerintah mengerahkan 71.000 personel pemadam untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah. Besarnya pengerahan menunjukkan skala operasi, tetapi angka itu juga mengingatkan bahwa pemadaman saja bukan jawaban lengkap atas krisis yang berlangsung hampir empat bulan. Sebanyak 16 personel meninggal dunia, sementara petugas lain terluka; dua helikopter juga dilaporkan hilang selama operasi. Korban jiwa tersebut seharusnya mempertegas kebutuhan akan kesiapan dan perlindungan bagi petugas di lapangan, bukan sekadar menjadi catatan dalam laporan penanganan. Prabowo menyebut kondisi kebakaran mulai terkendali dan mengaitkan sulitnya situasi dengan El Niño yang, menurutnya, terparah dalam 50 tahun terakhir. Faktor cuaca dapat memperburuk kebakaran, tetapi tidak menghapus tanggung jawab untuk memperkuat pencegahan. Karena itu, penanganan karhutla perlu dinilai dari hasil yang bertahan setelah api padam, bukan hanya jumlah personel yang dikerahkan.
Penindakan perusahaan harus berujung pada akuntabilitas
Respons pemerintah juga mencakup perusahaan yang diduga terkait kebakaran. Prabowo menyebut 17 konsesi telah dicabut, 26 perusahaan sedang diselidiki, 11 telah didakwa, dan 23 lainnya masuk daftar perusahaan yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan berada dalam penyelidikan kepolisian. Langkah ini penting karena operasi pemadaman tidak cukup bila pihak yang bertanggung jawab tidak menghadapi konsekuensi. Namun, angka pencabutan konsesi dan penyelidikan bukan hasil akhir: masyarakat perlu melihat proses hukum berjalan transparan hingga perkara terbukti atau diputuskan, tanpa menganggap dugaan sebagai kesalahan yang sudah terbukti. Kabut asap karhutla berdampak lebih luas daripada lokasi kebakaran, sehingga pencegahan dan pertanggungjawaban perusahaan sama pentingnya dengan pemadaman. Pernyataan maaf kepada negara tetangga akan lebih meyakinkan jika diikuti tindakan yang konsisten, penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dan upaya mengurangi risiko kebakaran berikutnya.






