Permintaan maaf perlu dibuktikan dengan tindakan
Kabut asap karhutla adalah pencemaran udara lintas batas yang timbul dari kebakaran hutan dan lahan, mengganggu masyarakat di wilayah terdampak dan menuntut penanganan bersama, bukan sekadar pemadaman sesaat. Pada sesi pleno KTT ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Malaysia dan Singapura atas dampak asap yang melintasi perbatasan. Gestur itu penting sebagai pengakuan bahwa dampak kebakaran tidak berhenti di dalam negeri. Namun, permintaan maaf Prabowo hanya akan bermakna jika diikuti pencegahan yang konsisten dan pertanggungjawaban bagi pihak yang menyebabkan kebakaran. Pemerintah menegaskan komitmen untuk mencegah dan menangani karhutla. Ukuran keberhasilannya bukan hanya pernyataan di forum regional, melainkan berkurangnya kebakaran dan perlindungan nyata bagi warga serta petugas di lapangan.
Skala operasi memperlihatkan besarnya krisis: pemerintah mengerahkan 71.000 personel pemadam, 16 di antaranya meninggal saat bertugas; sejumlah lainnya terluka dan dua helikopter hilang dalam operasi. Pengorbanan ini patut dihormati, tetapi juga menegaskan mengapa pencegahan harus mendapat bobot setara dengan pemadaman. Ketika asap mencapai negara tetangga, persoalannya sekaligus menjadi ujian diplomasi dan tata kelola lingkungan.

Angka penyelidikan besar, tetapi proses harus jelas
Di hadapan para pemimpin ASEAN, Prabowo menyatakan 104 perusahaan sedang diselidiki kepolisian terkait karhutla. Ia juga memaparkan 17 konsesi telah dicabut, 26 perusahaan sedang dalam penyelidikan, 11 telah didakwa, dan 23 lainnya masuk daftar yang akan didakwa. Angka-angka itu menunjukkan pemerintah mengarahkan penindakan bukan hanya kepada pelaku pembakaran langsung, tetapi juga korporasi. Namun, kategori yang disebutkan perlu dijelaskan secara terbuka agar publik memahami bagaimana angka 104 berhubungan dengan rincian lainnya. Penyelidikan bukan putusan bersalah: setiap perkara harus dibangun dengan bukti dan diproses secara adil. Ketegasan akan kehilangan daya jika pencabutan konsesi atau dakwaan tidak disertai informasi yang dapat diuji tentang perkembangan kasus dan hasil akhirnya.
Bagi masyarakat yang menghirup asap, penegakan hukum karhutla bukan urusan administratif. Ia menentukan apakah perusahaan pelaku karhutla benar-benar menghadapi konsekuensi, dan apakah risiko kebakaran akan berkurang pada musim berikutnya. Karena itu, pemerintah sebaiknya melaporkan kemajuan perkara secara berkala, membedakan status penyelidikan, dakwaan, dan putusan, serta menjelaskan tindak lanjut atas konsesi yang dicabut. Penindakan yang terukur dan transparan akan lebih meyakinkan daripada daftar angka tanpa perkembangan yang bisa dipantau.
Melacak jaringan bisnis melampaui batas negara
Penindakan tak cukup berhenti pada badan usaha yang beroperasi di lokasi kebakaran. Pada 13 November 2026, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir membahas kerja sama dengan menteri luar negeri Malaysia dan Singapura di sela rangkaian pertemuan ASEAN di Manila. Indonesia ingin menelusuri hubungan perusahaan yang diduga melanggar hukum dengan entitas bisnis di luar negeri, termasuk perusahaan induk dan pemegang saham. Pertukaran informasi dapat membantu memeriksa identitas dan kepemilikan, lalu mengikuti aliran uang agar struktur bisnis tidak menjadi tameng dari pertanggungjawaban.
Indonesia telah menjalankan satuan tugas bersama Singapura untuk berbagi informasi dan memeriksa kemungkinan keterkaitan perusahaan terduga dengan entitas di negara itu; jika ada pelanggaran, entitas terkait dapat ditindak menurut hukum yang berlaku di sana. Untuk Malaysia, peluang kerja sama serupa masih akan dikaji. Ini arah yang tepat, asalkan koordinasi menghasilkan bukti yang dapat dipakai, bukan berhenti sebagai komitmen diplomatik. Pemerintah juga menyatakan sedang menyiapkan lembaga baru dan program untuk memperkuat pencegahan karhutla ke depan.

Dari janji menuju pencegahan yang terukur
Perubahan strategi yang diumumkan pemerintah—dari fokus pada pemadaman dan mitigasi setelah api muncul menuju pencegahan sistematis—akan menjadi ujian berikutnya. Pembentukan lembaga dan program baru hanya bermanfaat bila memperjelas tanggung jawab, mempercepat deteksi, dan mencegah kebakaran meluas. Kerja sama lintas negara pun perlu diteruskan, sebab jaringan perusahaan dan kepemilikan dapat melampaui batas yurisdiksi.
Kesimpulannya, permintaan maaf Prabowo kepada Malaysia dan Singapura merupakan langkah diplomatik yang patut, tetapi belum menjawab tuntutan utama warga: agar kabut asap tidak berulang. Penyelidikan terhadap 104 perusahaan memberi sinyal bahwa korporasi masuk dalam sasaran penindakan, sementara pencabutan konsesi dan proses hukum perlu diikuti hasil yang transparan. Ketegasan akan terlihat dari perkara yang dibuktikan, jaringan bisnis yang ditelusuri, dan pencegahan yang menekan risiko kebakaran. Tanpa itu, permintaan maaf akan terdengar sebagai respons sesudah krisis, bukan jaminan bahwa pemerintah mampu mencegahnya.






