Permintaan maaf di forum regional
Kabut asap lintas batas adalah pencemaran udara akibat kebakaran yang menyebar melewati wilayah negara asal dan berdampak pada kesehatan serta kegiatan masyarakat di negara tetangga. Karena itu, persoalan ini bukan sekadar urusan pemadaman domestik, melainkan tanggung jawab bersama di kawasan. Dalam sesi pleno KTT ASEAN ke-49 di Manila, Minggu, 15 November 2026, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia kepada Singapura dan Malaysia atas dampak kabut asap. Ia menyatakan kebakaran berlangsung hampir empat bulan dan berbagai upaya pengendalian telah dikerahkan. Langkah meminta maaf penting sebagai pengakuan atas penderitaan lintas batas, tetapi nilainya akan ditentukan oleh tindak lanjut. Dalam isu kabut asap ASEAN, pernyataan diplomatik seharusnya menjadi awal dari pertanggungjawaban, bukan pengganti transparansi dan pencegahan.
Prabowo juga menyebut bencana itu bukan kesalahan Indonesia, sembari tetap menyampaikan permohonan maaf. Dua pesan tersebut memperlihatkan ketegangan yang perlu dijernihkan: kondisi El Niño ekstrem dapat memperparah kebakaran, tetapi tidak menghapus kewajiban negara untuk mencegah api, menindak pelaku, dan melindungi tetangga dari dampak yang dapat dikurangi. Karhutla lintas batas menuntut kerja sama berbasis data serta tanggung jawab yang dapat diuji, bukan hanya penjelasan tentang sulitnya kondisi cuaca.

Dampak nyata bagi warga negara tetangga
Kebakaran di lahan gambut Sumatera dan Kalimantan berlangsung sejak Juli, lalu memuncak pada Agustus hingga Oktober 2026 di tengah kondisi kering akibat El Niño. Asap yang menyeberang membuat warga Singapura dan Malaysia menanggung akibat dari kebakaran yang tidak mereka kendalikan. Di Malaysia, kualitas udara memburuk hingga kategori tidak sehat dan berbahaya, mendorong penutupan sekolah di sejumlah wilayah, termasuk Selangor, Johor, dan Sarawak. Di kedua negara, krisis itu dinilai sebagai salah satu episode kabut asap terburuk sejak 2015, sebelum hujan membantu meredakannya pada awal November. Fakta-fakta ini menempatkan kabut asap ASEAN sebagai persoalan kesehatan dan kehidupan sehari-hari, bukan sekadar perselisihan diplomatik. Permintaan maaf mendapat makna ketika kebijakan berikutnya mengurangi kemungkinan keluarga, murid, dan pekerja kembali menanggung paparan serupa.
Prabowo menyatakan pemerintah mengerahkan 71.000 personel pemadam kebakaran hutan; 16 petugas meninggal, banyak lainnya terluka, dan dua helikopter hilang dalam operasi. Besarnya pengerahan itu menunjukkan betapa seriusnya upaya darurat, sekaligus mahalnya harga yang dibayar petugas dan masyarakat. Namun, keberanian personel di lapangan tidak dapat menjadi ukuran tunggal keberhasilan. Jika kebakaran berulang dan asap kembali melintasi perbatasan, respons yang perlu dinilai adalah kemampuan mencegah titik api sebelum berubah menjadi krisis regional.
Penindakan korporasi perlu dibuktikan
Prabowo menyatakan pemerintah tidak menoleransi korporasi yang terlibat dalam kebakaran dan menyebut 104 korporasi ditindak dalam penanganan karhutla. Rinciannya, 17 konsesi dicabut, 26 perusahaan diselidiki, 11 telah didakwa, dan 23 lainnya masuk daftar yang akan didakwa; ia juga mengatakan secara keseluruhan 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan kepolisian. Angka tersebut menunjukkan skala proses, tetapi penyelidikan bukan putusan bersalah. Agar klaim penegakan hukum meyakinkan, publik perlu melihat proses yang transparan, bukti yang dapat diuji, dan tindak lanjut hukum yang konsisten. Tanpa itu, besarnya angka berisiko menjadi pengumuman, bukan pertanggungjawaban.
Kerja sama lintas negara dapat memperkuat pengawasan. Indonesia dan Singapura menyepakati pembentukan satuan tugas bersama pada 27 Oktober 2026 untuk bertukar data dan bukti guna menindak perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Singapura juga mengumumkan rencana memperkuat undang-undang kabut asap lintas batas pada awal November. Langkah-langkah ini memberi ruang bagi penanganan yang lebih terkoordinasi, tetapi harus disertai pertukaran informasi yang terbuka dan proses hukum yang adil. Kepercayaan tetangga tidak pulih hanya dengan jumlah perkara; hasil pemeriksaan dan tindakan nyata yang dapat dipertanggungjawabkanlah yang akan membangunnya.
Dari pemadaman menuju pencegahan
Prabowo menekankan perlunya mengubah pendekatan dari pemadaman dan mitigasi menuju pencegahan sistematis. Pemerintah, menurutnya, tengah menyiapkan lembaga baru dan program untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan. Arah ini tepat, sebab operasi besar setelah api menyebar tidak dapat menggantikan pengawasan sebelum kebakaran terjadi. Pencegahan harus menjadi ukuran utama: apakah risiko di lahan rawan dipantau, apakah respons awal cukup cepat, dan apakah pihak yang bertanggung jawab menghadapi konsekuensi nyata. Jika rencana kelembagaan hanya menambah struktur tanpa memperjelas pelaksanaan dan akuntabilitas, perubahan pendekatan akan berhenti sebagai janji.
Permintaan maaf Prabowo di forum ASEAN merupakan pengakuan diplomatik yang patut dicatat, terlebih ketika dampak asap telah mengganggu kehidupan warga di negara tetangga. Namun, pengakuan itu tidak menutup tuntutan agar pemerintah mengurangi kebakaran berulang dan memastikan perusahaan yang terbukti bersalah diproses. Kesimpulannya, ukuran keberhasilan bukan seberapa besar pengerahan saat api sudah berkobar, melainkan apakah pencegahan, penegakan hukum, dan kerja sama regional mampu menjaga udara bersama agar krisis kabut asap ASEAN tidak terulang.






