Dua lahan alternatif untuk perluasan akses pendidikan
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan pemerintah pusat yang ditujukan untuk memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat kurang mampu, sehingga penentuan lahannya harus menjawab kebutuhan pendidikan tanpa mengabaikan kepentingan kota. Pada Selasa, 17 November, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa Pemprov DKI telah mengusulkan dua lokasi kepada pemerintah pusat: satu di Jakarta Barat dan satu di Jakarta Timur. Keduanya memiliki luas masing-masing sekitar 2,2 hektare. Usulan tersebut merupakan langkah yang masuk akal: pemerintah daerah menyediakan alternatif konkret, sementara keputusan pembangunan tetap berada pada pemerintah pusat. Bagi warga yang membutuhkan akses pendidikan layak, perkara lokasi bukan urusan administratif belaka; lokasi yang sesuai dapat mendekatkan layanan kepada kelompok sasaran. Karena itu, Sekolah Rakyat Jakarta sebaiknya dinilai bukan hanya dari cepatnya pembangunan, tetapi juga dari kemampuannya membuka akses pendidikan secara nyata.
Rincian yang disampaikan Pemprov DKI menyebut Pegadungan di Jakarta Barat dan Cakung di Jakarta Timur sebagai lokasi yang disiapkan. Kedua titik tersebut memberi pemerintah pusat pilihan di dua bagian kota, bukan satu kawasan saja. Namun, usulan belum sama dengan keputusan final: kesiapan lahan, proses administrasi, serta penetapan pemerintah pusat tetap menentukan langkah berikutnya. Keterbukaan atas tahapan itu penting agar warga memahami bahwa pengumuman lokasi Sekolah Rakyat masih berupa pengajuan, bukan kepastian sekolah segera beroperasi.

Dukungan sekolah perlu sejalan dengan perlindungan ruang hijau
Perbedaan pandangan muncul setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan rencana penggunaan sebagian Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) untuk Sekolah Rakyat. Pramono menyatakan tidak setuju jika kawasan itu dialihkan, karena Jakarta membutuhkan tambahan ruang terbuka hijau untuk menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Menurut keterangan Mensos, Hutan Kota UI memiliki luas lebih dari 100 hektare dan sekitar 8 hektare direncanakan untuk sekolah. Angka itu menunjukkan skala kebutuhan lahan, tetapi tidak otomatis membuat hutan kota menjadi pilihan terbaik. Menempatkan pendidikan dan lingkungan sebagai dua kepentingan yang harus diadu adalah jalan buntu; pemerintah perlu mencari lokasi yang memungkinkan program berjalan tanpa mengurangi ruang hijau yang juga dibutuhkan warga.
Pemprov DKI menegaskan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu. Sikap itu lebih meyakinkan karena disertai tawaran lahan alternatif, bukan penolakan tanpa jalan keluar. Pada saat yang sama, Pramono menyatakan DKI siap mengelola Hutan Kota UI apabila pengelolaannya diserahkan, dengan rencana mengembangkan kawasan tersebut menjadi kebun raya. Pendekatan ini patut dipertahankan: pembangunan sekolah Jakarta tidak seharusnya mengorbankan fungsi ekologis ketika pilihan lahan lain sudah diajukan.
Tahap berikutnya: koordinasi dan kepastian kuota
Pertemuan Pramono dan Mensos di Balai Kota pada Senin, 16 November, menjadi bagian dari koordinasi dukungan terhadap program Sekolah Rakyat. Untuk rencana di lahan UI, Mensos menyebut perlunya pembahasan kesiapan administrasi dan penyusunan perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI dan Universitas Indonesia. Sementara itu, Pramono menyebut kemungkinan menyiapkan lokasi tambahan di Jakarta Selatan dan Cakung, Jakarta Timur, apabila Presiden menambah kuota pembangunan sekolah. Jadi, langkah dekat yang perlu ditunggu adalah kejelasan keputusan pusat atas dua usulan awal dan kepastian kuota, disusul proses administrasi yang relevan.
Pada akhirnya, lokasi Sekolah Rakyat harus ditetapkan dengan dua ukuran yang sama penting: manfaat pendidikan bagi warga yang membutuhkan dan dampaknya terhadap ruang kota. Usulan Pegadungan dan Cakung memberi pemerintah pusat alternatif yang konkret, sedangkan sikap DKI menunjukkan dukungan terhadap program tidak harus berarti menerima setiap pilihan lahan. Keputusan yang transparan, disertai koordinasi dan perlindungan ruang hijau, akan lebih kuat daripada pembangunan yang terburu-buru. Itulah cara memastikan Sekolah Rakyat memberi manfaat sosial tanpa mengurangi kualitas lingkungan Jakarta.






