Dua daerah, tahap kesiapan berbeda
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang ditujukan untuk memperluas akses belajar anak-anak dari keluarga kurang mampu, sehingga kesiapan lahan dan dukungan anggaran menentukan apakah rencana dapat menjadi layanan nyata. Perbandingan Kudus dan Kalimantan Timur memperlihatkan dua hambatan yang berbeda: Kudus masih berhadapan dengan kecukupan lahan, sementara tiga lokasi di Kaltim telah masuk perencanaan nasional tetapi menunggu anggaran. Wakil Bupati Kudus Bellinda Birton berharap pembangunan Sekolah Rakyat di kabupatennya tetap terwujud meski lahannya terbatas. Di sisi lain, Dinas Sosial Kaltim menyebut Kementerian Sosial telah menunjuk lokasi di Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU), dan Bontang untuk masuk perencanaan. Perbedaan ini penting: Kudus perlu menemukan jalan keluar atas persoalan dasar lokasi, sedangkan Kaltim mesti mengubah status perencanaan menjadi proyek yang dibiayai.
Kudus belum lepas dari persoalan lahan
Pemkab Kudus mengajukan lahan sekitar tiga hektare dan menyatakan persyaratan pengajuan telah disiapkan. Namun, kebutuhan minimum lahan disebut enam hektare, sehingga kekurangan luas menjadi ganjalan yang tak dapat diselesaikan hanya dengan optimisme. Pemerintah kabupaten masih menunggu persetujuan dan arahan pemerintah pusat. Untuk meminta dukungan, Bellinda menemui Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial M. Hasan Chabibie di Jakarta pada 2 November 2026. Sebelumnya, Pemkab Kudus juga menjajaki lahan milik Perhutani sekitar delapan hektare di Desa Gondoharum, Kecamatan Jekulo. Pilihan itu memberi harapan, tetapi belum sama dengan kepastian lokasi Sekolah Rakyat yang disetujui. Pemkab bahkan belum memusatkan pembahasan pada calon siswa: menurut Bellinda, kepastian pembangunan harus didapat lebih dahulu. Ini masuk akal, tetapi warga membutuhkan tindak lanjut yang jelas agar rencana tidak berhenti pada pengajuan.
Kaltim punya lokasi, tetapi anggaran belum pasti
Persiapan di Kaltim lebih maju dalam hal lahan sekolah. Di Desa Bukit Biru, Kukar, tersedia sekitar 8,7 hektare dengan rencana kapasitas siswa sebanyak 2.000 orang; di PPU, sekitar delapan hektare disiapkan untuk menampung hingga 4.000 siswa. Lokasi Bontang juga masuk daftar, tetapi kepastian anggaran pembangunannya masih ditunggu. Pemprov Kaltim menyebut lahan di tiga daerah memenuhi ketentuan luas minimum enam hektare serta dokumen lingkungan dan persyaratan administrasi telah didukung. Meski demikian, kesiapan teknis tidak otomatis berarti pembangunan segera dimulai. Dari 130 Sekolah Rakyat yang direncanakan secara nasional, baru 60 lokasi memperoleh alokasi anggaran; tiga lokasi Kaltim berada di urutan 72, 73, dan 74. Karena itu, ketiganya belum tentu dibangun bersamaan. Target pembangunan tahun depan masih berupa harapan, bukan jadwal yang terjamin.
Jika lokasi Bukit Biru dibangun sesuai rencana dan menerima siswa pada tahun ajaran baru Juli mendatang, sekolah itu dapat membantu mengurangi kepadatan di Palaran, Samarinda. Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di sana menargetkan 1.080 siswa, tetapi hingga November baru sekitar 580 tertampung. Perluasan sekolah diarahkan kepada anak dari keluarga dalam desil 1 dan 2, yakni kelompok miskin ekstrem dan miskin. Artinya, angka kapasitas besar baru bermakna jika anggaran turun dan penerimaan siswa benar-benar berjalan.
Kepastian harus menyusul rencana
Perbandingan kedua daerah menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak cukup ditopang pengajuan lahan atau daftar lokasi. Kudus membutuhkan keputusan pusat sekaligus penyelesaian kesenjangan antara lahan yang diajukan dan kebutuhan minimum. Kaltim sudah menyiapkan tiga lokasi dengan lahan yang dinyatakan memenuhi syarat, tetapi masih bergantung pada penganggaran pusat. Tahapnya berbeda, namun risiko bagi calon penerima manfaat serupa: pendidikan belum bertambah sampai keputusan berubah menjadi pembangunan dan penerimaan siswa. Bagi keluarga kurang mampu, sekolah yang direncanakan berarti kesempatan mengakses pendidikan lebih luas, termasuk hingga jenjang SMA. Karena itu, pemerintah perlu menyampaikan tindak lanjut secara terbuka—baik soal kelayakan lahan Kudus maupun urutan pembiayaan Kaltim. Harapan Bellinda agar program membantu memutus mata rantai kemiskinan layak didukung, tetapi ukuran keberhasilannya bukan jumlah rencana. Ukurannya adalah sekolah yang benar-benar berdiri dan dapat diakses anak-anak yang membutuhkan.






