Dua jalur menuju pangan yang lebih kuat
Ketahanan pangan daerah bergantung pada kemampuan menghasilkan bahan pangan secara berkelanjutan sekaligus mengolah panen agar siap disimpan dan didistribusikan. Dua langkah di Kalimantan menunjukkan mengapa kedua sisi itu perlu berjalan beriringan. Kutai Barat mengalokasikan Rp 214,7 miliar pada tahun anggaran 2026 untuk memperkuat pertanian dan mengejar posisi sebagai lumbung pangan IKN. Sementara itu, di Kuala Kapuas, Kalteng, pembangunan RMU modern dimulai pada 2023 untuk mengolah padi menjadi stok beras. Perbandingan ini menyoroti pilihan kebijakan yang berbeda, bukan persaingan: Kutai Barat berupaya membenahi kapasitas produksi dan akses lahan, sedangkan Kalteng menambah kemampuan pascapanen. Tanpa hasil panen yang cukup, penggilingan tak akan mengisi stok; tanpa pengolahan, peningkatan produksi lebih sulit diterjemahkan menjadi pasokan beras yang siap digunakan.
Kutai Barat membangun dari lahan dan infrastruktur
Investasi pertanian Kutai Barat juga merupakan taruhan atas perubahan arah ekonomi. Pemerintah kabupaten ingin mengurangi ketergantungan pada pertambangan dan memasok kebutuhan kawasan IKN. Dorongan itu datang ketika produksi padi 2025 tercatat 3.074,94 ton Gabah Kering Giling (GKG), sementara produksi tanaman pangan tumbuh 4,49 persen pada tahun yang sama. Artinya, anggaran besar perlu diikuti hasil yang terukur, bukan berhenti pada daftar proyek. Dana tersebut diarahkan untuk memperbaiki irigasi, membuka jalan usaha tani, mencetak sawah baru dan lahan produktif, menyediakan alsintan modern, serta menyalurkan bibit unggul dan pupuk bersubsidi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan produksi 5,0 persen pada 2026 dan 5,1 persen pada 2027. Target ini memberi ukuran untuk menilai apakah pembenahan hambatan di wilayah pedalaman benar-benar memperluas produksi.
Manfaatnya juga dinilai dari perubahan peluang hidup warga. Sebanyak 172 keluarga di lima kampung menjadi sasaran paket stimulan, termasuk bantuan pembukaan lahan, bibit sawit unggul, pupuk, dan herbisida. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, “Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi buruh di kebun milik perusahaan besar, tetapi mampu mengelola lahan sendiri secara mandiri dan produktif agar pendapatan keluarga meningkat dan kemiskinan ekstrem di pedalaman dapat terus ditekan”. Arah ini penting: lumbung pangan IKN semestinya tidak hanya berarti produksi yang meningkat, tetapi juga akses petani lokal terhadap lahan, sarana, dan pendapatan. Keberhasilannya akan bergantung pada pemerataan dukungan serta kemampuan petani mengelola usaha secara berkelanjutan.
RMU Kalteng menghubungkan panen dengan stok beras
Pendekatan Kalteng lebih terarah pada pengolahan setelah padi dipanen. Pada 16 Februari 2023, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meletakkan batu pertama pembangunan Rice Milling Unit di Desa Bentuk Jaya A5, Dadahup, Kabupaten Kapuas, sekaligus meninjau bengkel alsintan. Lahan pembangunan seluas 1.000 meter merupakan hibah desa kepada gabungan kelompok tani. Edy menyebut RMU akan mengolah padi menjadi stok beras dan membantu mengatasi inflasi, mengingat beras termasuk komoditas penyumbang inflasi. Pemprov Kalteng juga merencanakan pembangunan tiga RMU di wilayah barat, tengah, dan timur pada 2023. Fasilitas ini berpotensi memperkuat rantai pasok, tetapi mesin saja tidak menjamin hasil: operasional, perawatan, dan pasokan gabah yang konsisten harus ikut terjaga.
Produksi dan pengolahan harus bertemu
Perbedaan kedua inisiatif justru memperjelas tantangan pangan daerah. Kutai Barat berinvestasi pada basis produksi—lahan, irigasi, jalan, alat, dan dukungan petani—dengan ambisi menjadi lumbung pangan IKN. Kalteng menambah kapasitas pengolahan agar padi dapat berubah menjadi stok beras dan membantu meredam tekanan harga. Kedua jalur saling melengkapi, tetapi masing-masing perlu diuji melalui hasil nyata: apakah produksi naik sesuai target, apakah petani mendapat manfaat, dan apakah RMU beroperasi serta menyerap panen secara konsisten. Tanpa keterhubungan antara petani, fasilitas penggilingan, dan distribusi, investasi berisiko menghasilkan kapasitas yang berjalan sendiri-sendiri. Kesimpulannya, ketahanan pangan daerah tidak dibangun dengan produksi saja atau mesin saja. Ia membutuhkan panen yang cukup, pengolahan yang terpelihara, dan manfaat ekonomi yang benar-benar sampai kepada masyarakat.
