Perlindungan digital perlu hadir di kebijakan dan rumah
Perlindungan anak digital adalah upaya bersama untuk memastikan anak dapat memanfaatkan internet bagi belajar dan berkomunikasi tanpa terpapar konten, kontak, atau kebiasaan daring yang membahayakan tumbuh kembangnya. Komitmen pemerintah penting, tetapi keselamatan anak tidak akan terwujud lewat aturan saja: keluarga perlu menerjemahkannya menjadi kebiasaan sehari-hari.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyatakan komitmen memperkuat pelindungan anak di ranah digital dengan menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.4.1/35094/114/2026, tertanggal 30 September 2026, tentang ekosistem pelindungan anak di ruang digital. Dorongan ini berangkat dari tingginya penetrasi internet pada anak usia 7–17 tahun di Jawa Timur, yang mencapai 74,85 persen. Angka itu menegaskan bahwa internet sudah menjadi bagian dari keseharian anak, bukan ancaman yang dapat diatasi dengan melarang semua akses.
Internet membuka peluang belajar, tetapi juga menghadirkan risiko seperti perundungan siber, paparan pornografi, eksploitasi seksual daring, dan adiksi judi online. Karena itu, kebijakan daerah sebaiknya dipahami sebagai landasan untuk pencegahan, edukasi, dan dukungan bagi anak yang terdampak—bukan sekadar seruan agar keluarga lebih waspada.
Aturan daerah harus berujung pada pencegahan nyata
Surat edaran Gubernur Jawa Timur menyelaraskan langkah daerah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan 2025–2029. Arah kebijakannya mencakup pengasuhan digital, pengintegrasian materi perlindungan ke sekolah dan madrasah, serta kampanye publik tentang bahaya adiksi gawai, judi online, pornografi, dan kejahatan siber. Ini langkah yang tepat, asalkan edukasi tidak berhenti sebagai materi sosialisasi, melainkan memberi keluarga dan pendidik keterampilan yang dapat dipakai.
Pemerintah daerah juga diarahkan menilai risiko sistem elektronik bagi anak, termasuk kontak dengan orang asing, paparan konten berbahaya, ancaman terhadap data pribadi, risiko adiksi, serta dampak pada kesehatan psikologis dan fisik. Jika anak menjadi korban, saksi, atau berkonflik dengan hukum akibat kejahatan digital, dukungan perlu mencakup pengaduan, bantuan hukum, pendampingan psikososial, rehabilitasi, dan reintegrasi.
Bojonegoro menyatakan akan menggandeng penyelenggara sistem elektronik, perguruan tinggi, media massa, dan Forum Anak Daerah, dengan dukungan anggaran daerah serta sumber lain yang sah. Kolaborasi ini penting karena keluarga tidak seharusnya menanggung sendiri persoalan yang juga dibentuk oleh desain platform, lingkungan sekolah, dan akses terhadap layanan bantuan.
Pengawasan gadget anak bukan berarti melarang
Pesan dari Batam melengkapi kebijakan daerah dengan praktik pengasuhan. Pada 3 November 2026, Kementerian Agama Kota Batam bersama SDM PKH Kementerian Sosial mengadakan penyuluhan bagi orang tua di Posyandu Mawar XXVI, Tanjung Buntung. Penyuluh Agama Islam M. Yusuf memandu kegiatan tentang cara mengawasi penggunaan gawai agar anak terhindar dari situs negatif, judi online, dan pornografi. Pokok pesannya tegas: membelikan perangkat untuk belajar tidak cukup jika orang tua tidak hadir untuk membimbing.
Pengawasan gadget anak tidak semestinya berubah menjadi larangan total atau pemeriksaan diam-diam yang merusak kepercayaan. Pendampingan digital keluarga lebih efektif jika dibangun lewat aturan yang dipahami bersama, percakapan terbuka, dan teladan orang dewasa. Anak perlu tahu bahwa mereka boleh meminta bantuan ketika menemukan sesuatu yang membuat takut, bingung, atau tidak nyaman—tanpa langsung khawatir akan kehilangan akses atau dimarahi.
Penyuluhan di Batam juga menekankan bahwa tujuan pengawasan bukan menjauhkan anak dari teknologi, melainkan membantunya memakai teknologi secara sehat, cerdas, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini lebih realistis daripada mengandalkan larangan, sebab anak tetap akan berhadapan dengan ruang digital di sekolah maupun dalam pergaulan.
Langkah praktis untuk menjaga keamanan anak daring
Orang tua di Batam diajak memeriksa tautan dan alamat situs yang mencurigakan, mengenali potensi konten negatif, serta mempelajari cara melindungi perangkat anak dari paparan kejahatan digital. Kebiasaan sederhana ini sebaiknya disertai percakapan rutin: tanyakan aplikasi yang digunakan, siapa yang dapat menghubungi anak, dan apa yang mereka lakukan jika menerima pesan atau permintaan yang terasa ganjil.
- Sepakati batas penggunaan gawai dan waktu bebas layar bersama anak, dengan aturan yang sesuai usia dan kebutuhan belajar.
- Periksa pengaturan privasi, izin aplikasi, dan fitur perlindungan perangkat bersama anak; jelaskan alasan di balik setiap pengaturan.
- Latih anak untuk tidak membagikan data pribadi, membuka tautan mencurigakan, atau menanggapi pesan dari orang yang tidak dikenal.
- Bangun kebiasaan melapor tanpa takut dihukum jika anak menemukan konten berbahaya, mengalami perundungan, atau menerima ajakan yang tidak pantas.
- Jika muncul dugaan eksploitasi atau dampak serius, cari bantuan melalui layanan perlindungan anak yang tersedia di daerah.
Keamanan anak daring tidak diukur dari seberapa ketat ponsel dikunci, tetapi dari kemampuan anak mengenali risiko dan keberanian mereka meminta pertolongan. Komunikasi aktif dan kasih sayang menjadi dasar pendidikan digital di rumah.
Tanggung jawab bersama, dimulai dari perhatian
Langkah Bojonegoro menunjukkan pentingnya kebijakan, koordinasi, dan layanan untuk melindungi anak; penyuluhan di Batam mengingatkan bahwa pengawasan serta pendampingan orang tua menentukan bagaimana perlindungan itu terasa dalam keseharian. Keduanya bukan pilihan yang saling menggantikan. Aturan tanpa komunikasi keluarga berisiko jauh dari praktik, sementara perhatian orang tua saja tidak cukup untuk menangani ancaman yang memerlukan dukungan sekolah, pemerintah, dan penyedia layanan digital.
Sinergi Kementerian Agama Kota Batam dan SDM PKH Kementerian Sosial diharapkan memperkuat ketahanan moral dan literasi digital keluarga. Pada akhirnya, perlindungan anak digital paling kuat ketika orang dewasa tidak hanya membatasi akses, tetapi mengajar, mendengar, dan bertindak saat ada bahaya. Anak membutuhkan teknologi, tetapi mereka juga membutuhkan orang dewasa yang hadir untuk membantu mereka menggunakannya dengan aman.






