Deklarasi besar harus menjadi kebiasaan bersama
Perlindungan anak digital adalah upaya bersama untuk memastikan anak dapat belajar, bermain, dan berkreasi di internet dengan aman, terlindung dari ancaman, serta mampu mengenali risiko dan meminta bantuan. Di Jawa Timur, gerakan Perisai Anak mengubah gagasan itu menjadi aksi publik berskala provinsi: 34 ribu peserta mengikuti deklarasi dan edukasi pada 23 Oktober 2026. Kegiatan bertema “Tumbuh Aman di Ruang Digital” menjangkau 38 kabupaten dan kota, dengan peserta dari kalangan pelajar, organisasi masyarakat, akademisi, pemuka agama, dan tokoh lokal. Luasnya jangkauan ini penting karena anak tidak berinternet hanya di rumah atau sekolah. Namun, angka peserta bukan ukuran akhir keberhasilan. Deklarasi baru bernilai jika orang dewasa di sekitar anak tahu cara membahas risiko, merespons laporan, dan menjaga keamanan ruang digital tanpa menjadikan larangan gawai sebagai satu-satunya solusi.
Risiko siber menuntut keterampilan praktis
Sosialisasi di Bojonegoro menempatkan persoalan yang dekat dengan keseharian keluarga sebagai perhatian: perundungan siber, penipuan daring, paparan konten negatif, eksploitasi anak, dan penyalahgunaan data pribadi. Inilah alasan edukasi publik anak siber perlu melampaui imbauan umum agar anak berhati-hati. Anak perlu belajar menjaga informasi pribadi, berkomunikasi dengan santun, memeriksa kebenaran informasi, dan melaporkan konten atau tindakan yang membahayakan. Orang tua dan pendidik pun diminta membangun komunikasi terbuka serta mendampingi anak saat menggunakan internet. Pendekatan ini lebih berguna daripada sekadar membatasi waktu layar: anak mendapat ruang untuk bercerita ketika mengalami cyberbullying anak online atau menemukan sesuatu yang mengganggu. Warga yang menemukan dugaan kejahatan digital terhadap anak juga diimbau melapor melalui Call Center Polri 110.
Sekolah, keluarga, dan komunitas berbagi peran
Perisai Anak membingkai perlindungan melalui lima pilar: regulasi, literasi, sistem informasi, kolaborasi, serta pemantauan dan evaluasi. Kerangka ini tepat karena beban tidak semestinya diletakkan hanya pada anak atau keluarganya. Di Kediri, edukasi serentak melibatkan 500 peserta dari unsur siswa, guru, orang tua, Forum Anak, organisasi masyarakat, kepolisian, dan perangkat daerah. Pesan praktisnya mencakup etika berinternet, berpikir sebelum mengunggah, menyaring informasi sebelum membagikannya, dan berani bercerita kepada orang tua atau guru. LDII Jawa Timur juga menggelar seminar hibrida yang menjangkau sekitar 25 ribu peserta, menegaskan peran keluarga, komunitas, dan kolaborasi. Keterlibatan sekolah dan dinas komunikasi memberi jalur edukasi formal, sedangkan organisasi lokal dapat memperluas literasi digital anak ke lingkungan sehari-hari.
Ukuran keberhasilan ada pada tindak lanjut
Gerakan serentak memberi awal yang kuat, tetapi perlindungan anak digital tidak selesai ketika deklarasi ditandatangani. Ukuran yang lebih berarti ialah apakah anak paham cara menjaga data, apakah orang tua terbiasa mendengar tanpa menghakimi, dan apakah sekolah punya respons ketika laporan masuk. Prinsip seperti “Jaga Jempolmu” dan “Saring Sebelum Share” dapat membantu membentuk kebiasaan, tetapi harus disertai ruang aman untuk meminta pertolongan. Tindak lanjut juga mulai dirancang: LDII Jawa Timur menyiapkan pendidikan dan pelatihan kader yang akan diperluas hingga kabupaten dan kota. Langkah berikutnya perlu menjaga kesinambungan edukasi, kolaborasi, dan evaluasi, bukan hanya mengulang acara seremonial. Kesimpulannya, keamanan ruang digital bagi anak dibangun melalui tindakan harian yang konsisten: orang dewasa hadir, anak dibekali kecakapan, dan komunitas siap merespons ketika risiko muncul.
