Modernisasi Pelabuhan Bukan Soal Status, Melainkan Kinerja Terukur
Transformasi pelabuhan internasional berbasis data adalah proses mengubah pengelolaan pelabuhan dari sekadar penetapan status administratif menjadi sistem yang menilai dan mengelola pelabuhan berdasarkan fungsi nyata, kinerja logistik, serta kontribusinya terhadap jaringan perdagangan dan tata kelola ekspor nasional secara terintegrasi. Data empiris menunjukkan, kelebihan pelabuhan berstatus internasional tanpa aktivitas ekspor-impor yang kuat adalah pemborosan kapasitas dan menciptakan ilusi daya saing. Modernisasi pelabuhan Indonesia harus dimulai dari pengakuan bahwa status bukan lagi indikator utama efektivitas, sementara integrasi data logistik dan ekspor menjadi fondasi baru. Saat arus perdagangan hanya terkonsentrasi di segelintir pelabuhan, mempertahankan puluhan pelabuhan internasional pasif sama artinya menanggung biaya inefisiensi yang tidak terlihat di neraca, tetapi terasa dalam waktu tunggu, biaya logistik, dan lemahnya daya saing komoditas SDA strategis.
Kesenjangan Pelabuhan Internasional: Banyak Status, Sedikit Fungsi
Data kinerja pelabuhan internasional menyingkap masalah struktural yang selama ini ditutupi oleh kebanggaan jumlah pelabuhan. Dari 144 pelabuhan berstatus internasional, pada 2025 hanya 73 pelabuhan atau 50,69 persen yang aktif melakukan ekspor, sedangkan hanya 63 pelabuhan atau 43,75 persen yang aktif melakukan impor. Arus perdagangan internasional masih terkonsentrasi di beberapa pelabuhan utama, menunjukkan gap antara status administratif, fungsi aktual, konektivitas, dan kinerja pelabuhan. Di sinilah gagasan transisi dari status-based menuju performance-based menjadi tidak terelakkan. Pendekatan Integrated International Port Effectiveness Model (IIPEM) yang direkomendasikan Robby Kurniawan menempatkan pelabuhan sebagai bagian dari jaringan, bukan entitas berdiri sendiri. Artinya, pelabuhan internasional harus dinilai dari perannya dalam sistem: seberapa lancar melayani ekspor-impor, seberapa baik terhubung dengan hinterland, dan seberapa besar menopang tata kelola ekspor nasional.
Integrasi Data Ekspor: Dari INSW, SIMBARA, hingga Analitik PT DSI
Di ranah ekspor komoditas SDA strategis, pemerintah telah bergerak lebih cepat dibanding dunia pelabuhan. Pembenahan tata kelola ekspor nasional ditujukan agar perdagangan luar negeri, terutama komoditas SDA strategis, memberi manfaat lebih besar bagi perekonomian. Pendekatan yang dipakai jelas: integrasi data dan digitalisasi melalui sistem nasional seperti Indonesia National Single Window (INSW) dan SIMBARA. Kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai BUMN ekspor adalah simbol pergeseran ini. PT DSI diperkenalkan dalam kegiatan Pengenalan Kelembagaan dan Identitas di Jakarta pada Senin 24 Agustus, dan mulai beroperasi pada 1 Juni 2026 mengikuti kebijakan ekspor satu pintu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026. Sejak beroperasi, PT DSI telah menganalisis sekitar 6.500 Pemberitahuan Ekspor Barang dengan volume lebih dari 90 juta ton. Angka tersebut menunjukkan skala awal visibilitas data yang sedang dibangun di sisi ekspor, kontras dengan minimnya basis data kinerja di sisi pelabuhan.
Menghubungkan Integrasi Data Logistik dengan Tata Kelola Ekspor
Integrasi data logistik tidak boleh berhenti di sistem ekspor; ia harus menjembatani pelabuhan internasional dengan aliran barang, dokumen, dan devisa. Di sisi ekspor, pemerintah sudah menghubungkan data perdagangan, kepabeanan, perpajakan, perizinan, produksi, hingga arus devisa melalui platform seperti INSW dan SIMBARA. PT DSI tengah mengintegrasikan sistem MOMS dan e-PNBP, Inatrade, CEISA 4.0, Coretax, OSS, AHU, serta Simodis ke dalam satu ekosistem analitik. Rencana berikutnya bahkan mencakup integrasi sistem Inaportnet dari otoritas pelabuhan dan SIINas dari sektor industri, serta data kontrak buyer-seller. Di ranah pelabuhan, IIPEM juga menempatkan integrasi data sebagai bagian dari kapabilitas International Trade Facilitation yang mencakup CIQP, single submission, manajemen risiko, dan integrasi data. Jika dua arus reformasi ini bertemu, pelabuhan internasional tidak lagi sekadar titik fisik, tetapi simpul data yang mempengaruhi keputusan ekspor, penetapan risiko, dan optimalisasi devisa.
Menuju Ekosistem Pelabuhan Berbasis Kinerja dan Data Terpadu
Arah kebijakan sudah jelas: pelabuhan dan ekspor harus bergerak menuju ekosistem yang terintegrasi, terdigitalisasi, dan berbasis kinerja. Di sisi ekspor, pemerintah tidak lagi hanya fokus pada perizinan administratif, tetapi mulai membangun mekanisme yang menghubungkan data lintas sektor serta menganalisis ribuan transaksi ekspor melalui platform analitik PT DSI. Di sisi pelabuhan, gagasan IIPEM dengan pilar Strategic Port Governance, International Trade Facilitation, hingga Digital, Sustainable & Resilient Port mendorong modernisasi pelabuhan Indonesia agar sejalan dengan praktik smart port dan digitalisasi. Yang mendesak sekarang adalah keberanian politik dan konsistensi regulasi untuk menyetarakan standar: pelabuhan internasional kinerja rendah harus dievaluasi, fungsi pelabuhan diklarifikasi, dan indikator kinerja nyata dijadikan dasar penetapan status. Tanpa itu, integrasi data logistik hanya akan menumpuk informasi, bukan menghasilkan keputusan. Kesimpulannya tegas: transformasi dari status-based ke performance-based bukan opsi, melainkan prasyarat agar tata kelola ekspor nasional dan sistem pelabuhan saling menguatkan, bukan saling membebani.
