Bantargebang Masih Menopang, tetapi Bukan Jawaban Tunggal
Pengelolaan sampah Jakarta adalah rangkaian kebijakan dan tindakan untuk memilah, mengolah, serta membuang residu, dengan tujuan menekan ketergantungan kota pada satu fasilitas pemrosesan akhir. Kebutuhan mengubah pendekatan ini mendesak: Jakarta menghasilkan lebih dari 9.000 ton sampah per hari, dan sekitar 4.000 ton masih dikirim ke Bantargebang. Beban itu datang di tengah timbunan yang menumpuk selama bertahun-tahun. Pada 26 Oktober 2026, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menandatangani perpanjangan kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang untuk lima tahun ke depan. Kesepakatan tersebut penting agar layanan tidak terputus, tetapi perpanjangan bukan strategi pengurangan. Jakarta perlu menjadikan waktu tambahan itu sebagai masa transisi: mengolah lebih banyak sampah sebelum residu berangkat ke Bekasi, bukan mempertahankan pola lama dengan tenggat baru.
Pirolisis Menarik, tetapi Rencana Harus Diperjelas
Teknologi pirolisis sampah layak dikaji sebagai salah satu cara mengurangi beban Bantargebang, tetapi penyebutannya belum sama dengan kesiapan penerapan. Pirolisis mengolah bahan dengan pemanasan dalam kondisi minim atau tanpa oksigen. Pramono menyebut pembahasan penanganan timbunan sampah telah dilakukan bersama pemerintah pusat, termasuk TNI Angkatan Darat; ia juga menyebut pirolisis sebagai teknologi yang dibicarakan. Namun, rincian rencana penerapannya belum dijelaskan. Karena itu, publik perlu menilai langkah ini dari kejelasan skala, lokasi, dan kaitannya dengan sistem pengolahan yang sudah berjalan—bukan dari nama teknologinya saja. DKI juga mengoperasikan fasilitas bahan bakar alternatif RDF di Rorotan yang mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari, memiliki TPS 3R di sejumlah lokasi, dan merencanakan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi. Pirolisis sebaiknya melengkapi upaya-upaya tersebut dengan sasaran terukur, bukan menjadi janji yang menunda pembenahan dari sumber.
Pemilahan Rumah Tangga Menentukan Efisiensi
Teknologi di fasilitas pengolahan tidak akan cukup jika sampah dari rumah, tempat usaha, dan ruang publik tetap tercampur. Perubahan pola yang didorong Pemprov DKI menggeser urutan lama “kumpulkan, angkut, buang” menjadi “kumpulkan, pilah, angkut, olah, baru kemudian buang”. Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 mendukung gerakan pemilahan dan pengolahan sampah sejak sumbernya. Menurut laporan yang diterima Pramono, gerakan itu mulai mengurangi sampah yang dikirim ke Bantargebang sekitar 500 ton per hari. Angka tersebut menunjukkan pengurangan sampah rumah tangga bukan pekerjaan tambahan, melainkan bagian inti dari strategi kota. Pemilahan membuat bahan yang masih bisa diolah tidak langsung menjadi residu, sekaligus membantu fasilitas seperti RDF dan TPS 3R menerima aliran sampah yang lebih sesuai. Pemerintah perlu menjaga konsistensi layanan dan arahan, sementara warga perlu memilah sebelum membuang.
Lima Tahun untuk Mengubah Arah
Perpanjangan kerja sama selama lima tahun memberi Jakarta dan Bekasi ruang untuk menangani timbunan lama sekaligus memperbaiki layanan bagi warga. Kesepakatan itu mencakup pengelolaan lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan sosial, serta pembangunan sarana publik seperti jalan, saluran, dan fasilitas penanggulangan bencana. Pelaksanaannya akan dipantau melalui indikator kinerja utama dan evaluasi bersama. Manfaat tersebut penting bagi masyarakat di kedua daerah, tetapi keberhasilan tidak semestinya diukur hanya dari kelancaran pengiriman sampah. Pramono berharap neraca sampah Jakarta setidaknya seimbang pada 2028–2029, bahkan bisa mulai negatif. Target itu menuntut pengurangan dari sumber, pengolahan yang berjalan, dan kejelasan rencana teknologi secara bersamaan. Kesimpulannya, Bantargebang tetap dibutuhkan dalam jangka menengah, tetapi ketergantungan Jakarta harus terus menyusut. Tolok ukur paling jujur ialah semakin sedikit sampah yang perlu dibuang setelah pilihan pengurangan dan pengolahan dimaksimalkan.
