Dari Sampah Dapur ke Dompet Warga: Inti Gerakan
Pengelolaan sampah organik berbasis komunitas adalah praktik ketika warga di satu lingkungan mengumpulkan, memilah, dan mengolah sisa makanan serta daun kering secara kolektif untuk dijadikan kompos, pakan ternak, atau produk lain yang bernilai ekonomi, sehingga mengurangi beban TPA sekaligus membuka peluang penghasilan bagi rumah tangga berpendapatan kecil. Di Jakarta, terutama di Kebayoran Baru dan Joglo, praktik ini bukan lagi wacana, tetapi sudah menjadi rutinitas harian. Ini bukan sekadar program lingkungan, melainkan bentuk nyata ekonomi sirkular masyarakat: apa yang keluar dari dapur kembali lagi ke meja makan dan kantong warga dalam bentuk sayur, ikan, dan uang tunai. Pertanyaannya bukan lagi apakah model ini mungkin, melainkan mengapa kota lain belum menirunya.
Komling Kebayoran Baru: 10 Kilogram Sampah, 100 Rumah, Satu Sepeda Listrik
Di RW 007 Kebayoran Baru, pengelolaan sampah organik dimulai dari sesuatu yang tampak sepele: sepeda listrik dengan kotak besar bertuliskan Kompos Keliling (Komling) Mania. Arif, wakil Karang Taruna berusia 23 tahun, menggunakannya setiap sore untuk mengumpulkan sisa dapur dari sekitar 100 rumah tangga. Dalam sehari, mereka bisa mengumpulkan sekitar 10 kilogram sampah organik yang sudah dipilah. Sampah ini diolah menjadi kompos yang bebas digunakan warga, baik untuk memupuk sayur maupun sebagai pakan beragam ikan peliharaan. Inilah ekonomi sirkular masyarakat dalam bentuk paling konkret: dapur menghasilkan sampah, sampah menjadi kompos, kompos menyuburkan kebun dan kolam, lalu hasil panen kembali ke dapur. Menurut Tulus Abadi, pola ini adalah contoh konsumsi berkelanjutan yang sekaligus membantu menghadapi krisis iklim.
Joglo dan Siwali: 14 Ton Sampah Per Bulan Jadi Aset Kolektif
Jika Kebayoran Baru menunjukkan bahwa sampah jadi penghasilan di skala RT, Joglo membuktikan bahwa skala RW pun sanggup. Di Pos Pengolahan Sampah Organik Siwali (Silaturahim Warga Alfa Indah) RW 007 Joglo, warga mengumpulkan sekitar 14 ton sampah organik setiap bulan. Di sini, pengelolaan sampah organik dilakukan dengan berbagai teknik, salah satunya fermentasi: daun kering dan sampah basah dipisah, disusun berlapis, lalu dimasukkan ke kubikal beton hingga menjadi kompos. Setelah cukup matang, kompos dijemur, dicacah, dan dicampur sekam bakar sebelum siap pakai. Sebagian kompos digunakan warga untuk pupuk sayur dan pakan ikan, sementara sisanya dijual dengan harga Rp 15.000 per kemasan kepada warga luar. Di titik ini, sampah bukan lagi beban kota, melainkan aset komunitas yang dikelola secara terdesentralisasi.
Sampah Jadi Penghasilan: Bonsai, Maggot, dan Gaji Tetap
Ekonomi sirkular masyarakat di dua wilayah ini terasa nyata ketika melihat bagaimana sampah jadi penghasilan. Di Kebayoran Baru, kompos bikinan warga menjadi jembatan peluang bagi Roy, yang merawat bonsai beringin, moringa, asem saga, hingga anggur brasil dengan nutrisi dari kompos. Bonsai-bonsai itu tumbuh subur, dan ia mematok harga Rp 150.000 per pot bagi yang ingin membeli. Di Joglo, sampah organik juga diurai menjadi pakan maggot, larva black soldier fly yang doyan sisa makanan. Hasil pengolahan ini kembali digunakan sebagai pupuk sayur dan pakan ikan, sekaligus dijual sebagai produk siap pakai. Lebih jauh, pengolahan sampah di Joglo membuka lapangan kerja: pekerja seperti Wito, yang kehilangan pekerjaan akibat bangkrutnya perusahaan tempat ia bekerja, kini bisa memperoleh Rp 2 juta–Rp 3 juta per bulan dari aktivitas ini.
Mengapa Model Kolektif Ini Layak Diperluas
Inisiatif di Kebayoran Baru dan Joglo menunjukkan bahwa pengelolaan sampah organik berbasis komunitas adalah strategi resiliensi yang menyatukan tiga agenda sekaligus: lingkungan, ekonomi, dan ketahanan pangan. Urban farming yang tumbuh di atas kompos lokal lahir dari kebutuhan menghadapi harga pangan yang tidak stabil dan dorongan kesadaran lingkungan. Tulus Abadi menilai, kontribusi warga dalam pengelolaan sampah ini, yang awalnya dimaksudkan untuk hidup berkelanjutan, ikut membantu melawan perubahan iklim global. Namun agar gerakan ini tidak berhenti sebagai contoh sporadis, dukungan kebijakan menjadi kunci. Ia berharap pemerintah provinsi memfasilitasi dan mengedukasi publik agar gerakan serupa meluas dan berdampak lebih besar. Pada akhirnya, kota yang sehat tidak hanya bergantung pada sistem persampahan terpusat, tetapi pada ribuan komunitas kecil yang mengubah sisa makanan menjadi sumber kehidupan.
