Skala layanan menuntut lebih dari sekadar penambahan dapur
Program Makan Bergizi Gratis adalah layanan pemenuhan gizi berskala luas yang menghubungkan dapur, tenaga pelaksana, dan penerima di berbagai wilayah. Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut sekitar 1,03 juta tenaga kerja telah dilibatkan, sementara program ini menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat hingga akhir Oktober 2026. Angka itu memperlihatkan bahwa MBG bukan hanya urusan membagikan makanan: ia telah menjadi jaringan operasional besar yang harus menjaga mutu setiap hari. Karena itu, pertumbuhan tenaga kerja MBG patut dinilai bersama kemampuan layanan memenuhi kebutuhan warga, bukan sebagai capaian jumlah semata. Jika ekspansi tidak diimbangi pengawasan, kesiapan dapur, dan sasaran yang tepat, skala besar justru dapat memperbesar risiko dan membuat manfaat kurang merata.
Perbandingan dengan masa awal memperjelas perubahan skala. Saat program diluncurkan pada 6 Januari 2025, sekitar 700 tenaga kerja menangani kurang lebih 27.000 dapur dengan infrastruktur minim. Kini, hingga akhir Oktober 2026, BGN mencatat 26.723 dari total 27.485 dapur telah diverifikasi. Pertumbuhan ini menunjukkan perluasan kapasitas yang tajam, tetapi juga menaikkan tuntutan terhadap tata kelola. BGN menyatakan keamanan pangan sebagai prioritas yang tidak bisa ditawar; sikap itu semestinya menjadi ukuran keberhasilan yang setara pentingnya dengan jumlah tenaga kerja atau dapur.
953 SPPG baru diarahkan ke kebutuhan daerah
Pada November, BGN mengaktifkan 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tersebar di 34 provinsi. Penambahan ini diproyeksikan menjangkau sekitar 1,5 juta penerima manfaat MBG. Dampaknya bisa terasa bagi warga yang sebelumnya belum terlayani atau membutuhkan dukungan gizi lebih besar. Namun, angka sasaran hanya bermakna jika lokasi dan kelompok penerima dipilih berdasarkan kebutuhan nyata. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menegaskan bahwa penambahan dapur tidak semata-mata mengejar perluasan cakupan, melainkan harus memberi manfaat sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah operasionalnya. Itu pendekatan yang tepat: memperluas layanan tanpa peta kebutuhan berisiko menghasilkan pemerataan di atas kertas, bukan akses yang adil.
Arah prioritas mencakup daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan santri di lingkungan pesantren. Sebelumnya, pada Oktober 2026, BGN telah menginisiasi aktivasi 1.460 SPPG di 32 provinsi yang seluruhnya mencakup wilayah 3T atau daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi. Rangkaian ini memperlihatkan bahwa ekspansi seharusnya bukan sekadar menambah titik layanan, melainkan menutup kesenjangan akses. Keberhasilan perlu diukur dari apakah kelompok prioritas benar-benar menerima makanan yang sesuai dan aman.
Pertumbuhan tenaga kerja harus sejalan dengan kesiapan
Setiap dapur baru membutuhkan personel yang cukup, fasilitas pendukung, dan kemampuan memproduksi serta menyalurkan makanan sesuai tata kelola keamanan pangan. BGN menyatakan aktivasi dilakukan bertahap dan berhati-hati, dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia sebagai pertimbangan. Persyaratan higiene dan sanitasi, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, juga menjadi bagian dari kesiapan layanan. Ini penting karena penambahan SPPG turut memperluas tanggung jawab tenaga kerja MBG: bukan hanya memasak dan mengantar, tetapi menjaga konsistensi mutu di setiap tahap.
BGN merencanakan aktivasi SPPG baru dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya dan menyatakan perluasan akan dilanjutkan secara bertahap sesuai kebutuhan serta kesiapan tiap wilayah. Di sisi lain, transformasi MBG 2.0 menempatkan perbaikan tata kelola, kebersihan dapur, dan mutu makanan sebagai syarat agar cakupan yang lebih luas tetap berkualitas. Arah itu patut dipertahankan. Lebih dari sejuta tenaga kerja dan puluhan ribu pemasok lokal dapat menjadi penggerak ekonomi sekaligus layanan gizi, tetapi manfaat tersebut bergantung pada pengawasan yang konsisten dan sasaran yang akurat.
Kesimpulan: ukur keberhasilan dari manfaat yang sampai
Aktivasi 953 SPPG baru dan keterlibatan sekitar 1,03 juta tenaga kerja menandai besarnya jangkauan program Makan Bergizi Gratis. Keduanya membuka peluang bagi 1,5 juta penerima tambahan, terutama kelompok dan wilayah yang paling membutuhkan. Namun, ekspansi bukan tujuan akhir. Verifikasi dapur, kesiapan personel, standar higiene, keamanan pangan, dan penentuan penerima yang tepat harus berjalan seiring dengan penambahan kapasitas. Ukuran paling meyakinkan bukan banyaknya dapur yang dibuka, melainkan apakah makanan bergizi yang aman benar-benar sampai kepada penerima yang dituju. Jika prinsip itu dijaga, pertumbuhan tenaga kerja dan layanan dapat menjadi manfaat nyata, bukan sekadar angka besar.
