Perkara yang bermula dari fasilitas tak terpakai
Modular operating theater (MOT) adalah ruang operasi modular yang dilengkapi prasarana medis untuk mendukung tindakan bedah di rumah sakit. Dalam perkara proyek MOT RSUP Air Anyir, fasilitas yang seharusnya menunjang layanan kesehatan itu didakwa tidak dapat digunakan, sementara pembayarannya disebut telah tuntas. Perkara pengadaan tahun 2021 tersebut kini disidangkan di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang, setelah jaksa membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa.
Nilai proyek tercatat Rp5.191.845.454 dari Dana Alokasi Khusus Kesehatan. Menurut dakwaan setebal 66 halaman, proyek itu bermasalah sejak pelaksanaan dan MOT tidak pernah dimanfaatkan; jaksa menyebut kerugian negara sebagai total loss. Ini bukan sekadar persoalan barang yang gagal dipakai. Ketika fasilitas operasi tak berfungsi, tujuan belanja kesehatan ikut gagal, sedangkan pembayaran penuh memunculkan pertanyaan tentang pengawasan dan pertanggungjawaban.

Perubahan lokasi, standar, dan pelaksanaan
Rencana awal menempatkan MOT di lantai 1 Gedung A dengan luas 36 meter persegi. Namun, setelah pergantian direktur di tengah proyek, lokasi pemasangan berpindah ke lantai 3 dan luas ruangannya hanya 32,48 meter persegi. Perubahan ini patut diperiksa bukan hanya sebagai urusan teknis: ruang yang dipakai disebut belum memiliki kelistrikan medik, instalasi gas medik, tata udara dan ventilasi medik, serta vakum medik.
Dakwaan menyebut Alfajri Holpi, selaku pejabat pembuat komitmen, memindahkan lokasi pemasangan. Jaksa juga menguraikan bahwa pekerjaan yang semestinya dilakukan PT Bhakti Wira Husada justru dikerjakan PT Redosco Prana Dipta. Dalam dakwaan, uji fungsi dinilai tidak sesuai standar yang dirujuk, dan MOT akhirnya tidak dapat digunakan untuk bedah mayor maupun minor. Jadi, masalah proyek bukan hanya perbedaan antara rencana dan hasil, tetapi kegagalan menghasilkan ruang operasi yang dapat dipakai dokter.
Pembayaran berjalan hingga lunas
Bagian yang paling sulit diabaikan ialah pembayaran proyek tetap berjalan meski dakwaan menguraikan sederet masalah. Pencairan awal pada 13 Juli 2021 mencapai 30 persen dari nilai kontrak, yaitu Rp1.739.400.000. Pembayaran berikutnya disebut berlangsung lancar sampai tuntas. Kontras antara fasilitas yang tidak berfungsi dan pembayaran penuh membuat perkara ini menuntut pemeriksaan serius terhadap dokumen penyelesaian, uji fungsi, serta dasar pencairan setiap termin.
Dakwaan mencatat peran sejumlah pejabat rumah sakit dalam alur pembayaran. Andi Horiz, selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan Ika Yuliawati, bendahara pengeluaran pembantu, disebut terkait pencairan awal. Direktur yang kemudian menjabat sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran, dr. Bahrun Siregar Sutrisno, disebut menandatangani surat tanggung jawab mutlak, surat perintah membayar langsung, dokumen pencairan termin pertama, dan berita acara pekerjaan. Pencantuman nama dan peran dalam dakwaan bukan putusan bersalah, tetapi menunjukkan mengapa jalur administrasi pembayaran menjadi pusat pemeriksaan.
Ujian akuntabilitas di sidang Tipikor Babel
Tiga terdakwa dalam kluster perkara ini adalah Alfajri Holpi, Hendy yang disebut sebagai anak Harjono dari PT Redosco Prana Dipta, dan Afifi Yusuf, direktur PT Bhakti Wira Husada. Persidangan menjadi kesempatan untuk menguji dakwaan, termasuk bagaimana pekerjaan dinyatakan selesai pada Desember 2021 meski fasilitas disebut tidak dapat berfungsi. Prinsipnya jelas: tanda tangan pada dokumen bukan pengganti verifikasi teknis yang memastikan ruang operasi benar-benar siap dipakai.
Kasus korupsi rumah sakit ini memperlihatkan mengapa pengadaan layanan kesehatan harus dinilai dari manfaat nyata, bukan hanya serapan anggaran dan kelengkapan berkas. Dalam sidang Tipikor Babel, pertanyaan pentingnya bukan semata siapa yang menandatangani pembayaran, melainkan apakah setiap tahap pemeriksaan benar-benar memastikan fasilitas memenuhi syarat sebelum uang dibayarkan. Kesimpulannya, proyek MOT RSUP menjadi peringatan bahwa pembayaran penuh tanpa hasil yang berfungsi dapat mengubah belanja kesehatan menjadi beban publik, bukan layanan bagi pasien.






