Dakwaan membuka perkara pengadaan MOT
Modular Operating Theater (MOT) adalah fasilitas ruang operasi terpadu yang dirancang agar dokter dapat melakukan tindakan bedah dalam lingkungan dengan perlengkapan dan prasarana medis yang sesuai. Dalam perkara RSUP Babel, pengadaan fasilitas ini kini dipersoalkan karena jaksa menyatakan proyeknya bermasalah sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Pada Senin, 16 November 2026, tiga terdakwa menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Pangkalpinang. Mereka adalah Alfajri Holpi bin Abdoelah Amien, pejabat pembuat komitmen; Hendy, perwakilan PT Redosco Prana Dipta; dan Afifi Yusuf bin Yusuf, direktur PT Bhakti Wira Husada. Jaksa membacakan dakwaan setebal 66 halaman untuk proyek pengadaan MOT tahun 2021 senilai Rp5,19 miliar. Perkara ini lebih dari sekadar sengketa administrasi kontrak. Ketika fasilitas kesehatan yang seharusnya mendukung operasi tak dapat digunakan, pertanyaan utamanya adalah bagaimana keputusan pengadaan, pemeriksaan, dan pencairan dapat berjalan tanpa memastikan fungsi dasarnya.

Masalah perencanaan berujung pada fasilitas tak terpakai
Menurut dakwaan, proyek sejak awal hingga akhir sarat masalah. Jaksa menyebut Hendy diduga melobi Holpi dan membiayai perjalanan survei yang disebut fiktif ke Bekasi dan Ciamis. Holpi kemudian diduga merekayasa perjalanan itu sebagai perjalanan dinas resmi dan mencairkan Rp24.219.000 dari APBD. Tuduhan tersebut masih harus diuji dalam persidangan. Rencana awal menempatkan MOT di lantai 1 Gedung A dengan luas 36 meter persegi. Dalam pelaksanaan, lokasi dipindahkan ke lantai 3, dengan ruangan seluas 32,48 meter persegi. Dakwaan menyebut ruangan itu belum dilengkapi kelistrikan medik, gas medik, tata udara dan ventilasi medik, serta vakum medik. Konsekuensinya bukan perkara kecil: MOT disebut tidak dapat dimanfaatkan untuk bedah umum maupun bedah minor dan tidak pernah digunakan. Bagi pasien dan tenaga medis, pengadaan ruang operasi yang tak berfungsi berarti fasilitas yang direncanakan untuk pelayanan kesehatan gagal memenuhi tujuan paling mendasarnya.
Pembayaran penuh menuntut jawaban
Bagian paling mengusik dari perkara ini adalah pembayaran proyek yang tetap berlangsung meski berbagai ketidakberesan disebut terjadi. Dakwaan mencatat pencairan awal pada 13 Juli 2021 sebesar 30 persen dari nilai kontrak, yakni Rp1.739.400.000, lalu pembayaran diteruskan melalui termin-termin berikutnya. Dengan kata lain, aliran pembayaran tidak tampak berhenti ketika pekerjaan dipersoalkan. Dakwaan juga menyebut pekerjaan dinyatakan selesai pada Desember 2021 dan serah terima dilakukan tanpa uji fungsi yang sesuai standar. Jaksa menyatakan MOT tak bisa digunakan dan menilainya sebagai kerugian negara total. Jika fasilitas belum memenuhi prasyarat dan belum terbukti berfungsi, pembayaran penuh bukan sekadar urusan pencatatan: ia memunculkan pertanyaan tentang dasar penerimaan pekerjaan dan tanggung jawab pihak yang menyetujuinya. Dalam kasus korupsi proyek MOT ini, publik perlu membedakan antara dugaan jaksa dan putusan pengadilan. Namun, rangkaian yang didakwakan sudah cukup menegaskan bahwa pemeriksaan teknis dan pengawasan pembayaran harus mendapat sorotan setara dengan penentuan siapa yang bersalah.
Persidangan berikutnya harus menguji akuntabilitas
Jaksa menyebut para terdakwa baru memulihkan sebagian kerugian negara, sebesar Rp324.219.000. Sementara itu, penasihat hukum Hendy dan Afifi menyatakan akan mengajukan eksepsi pada sidang pekan berikutnya. Kuasa hukum Afifi menilai dakwaan kabur dan menyebutnya harus disusun secara jelas, cermat, serta lengkap. Keberatan itu akan menjadi bagian dari proses hukum yang perlu dinilai majelis hakim. Sidang lanjutan penting bukan hanya untuk menguji dakwaan terhadap tiga terdakwa, tetapi juga untuk menjelaskan bagaimana pengadaan ruang operasi dapat dinyatakan selesai dan dibayar sementara fasilitasnya tak dapat digunakan. Kesimpulannya, pembayaran proyek hingga 100 persen di tengah masalah yang disorot menuntut pemeriksaan terbuka atas keputusan teknis dan administrasi. Akuntabilitas baru bermakna jika hasil akhirnya menjawab mengapa kebutuhan rumah sakit tidak terpenuhi dan siapa yang bertanggung jawab menurut hukum.






