Silaturahmi sebagai Metode Perencanaan Infrastruktur Lokal
Perencanaan infrastruktur lokal di Batam adalah praktik mengaitkan kebutuhan nyata warga—seperti jembatan, pengendalian banjir, sampah, dan air bersih—dengan proses anggaran kota, melalui kolaborasi pemerintah masyarakat yang sistematis antara wali kota, RT/RW, LPM, dan tokoh lingkungan yang menyampaikan aspirasi warga kota secara langsung dalam forum terbuka. Pendekatan Batam di bawah Amsakar Achmad menempatkan silaturahmi intensif sebagai jantung proses itu. Bukan sekadar seremoni, pertemuan di Batu Aji, Sekupang, dan Bulang digunakan untuk memotret persoalan lapangan dan menguji prioritas kebijakan. Di sinilah terlihat pergeseran penting: wali kota tidak memulai dari dokumen teknokratis, tetapi dari ruang dialog warga. Pertanyaannya bukan lagi “apa program pemerintah”, melainkan “masalah apa yang paling mengganggu warga dan layak masuk APBD”.
RT/RW dan LPM: Ujung Tombak Kolaborasi Pemerintah Masyarakat
Strategi Batam bertumpu pada keyakinan bahwa pembangunan kota tak akan bergerak tanpa kolaborasi pemerintah masyarakat yang nyata di tingkat lingkungan. RT dan RW diperlakukan bukan sebagai aparat administratif yang pasif, melainkan mitra yang menyimpan peta detail kebutuhan gang, kampung, dan pesisir. Saat Amsakar mengundang RT/RW, LPM, camat, lurah, dan tokoh masyarakat ke forum silaturahmi di berbagai kecamatan, ia sejatinya sedang membangun jaringan sensor sosial yang menjangkau sudut-sudut kota. Komunikasi dua arah—penjelasan capaian dan pembukaan ruang kritik—mendorong transparansi sekaligus kepercayaan. "Batam tidak memerlukan narasi-narasi yang saling melemahkan. Yang kita perlukan adalah bagaimana RT, RW, LPM, dan tokoh masyarakat mendukung kebijakan lurah dan camat," tegas Amsakar. Pernyataan ini menunjukkan pilihan politik yang jelas: merangkul, bukan memusuhi, struktur sosial di akar rumput.
Jembatan Bulang Kebam–Bulang Lintang: Aspirasi Lokal Naik Kelas
Contoh paling jelas bagaimana aspirasi warga kota diangkat menjadi agenda infrastruktur adalah kasus jembatan Bulang Kebam–Bulang Lintang. Ide ini bukan lahir dari konsultan, tetapi dari warga hinterland yang menggunakan forum silaturahmi di Bulang untuk mengajukan kebutuhan akses yang lebih layak antara dua wilayah ini. Wali kota merespons bukan dengan janji kosong, melainkan langkah teknis: pematangan Detail Engineering Design (DED) dan penyiapan anggaran awal kajian serta perizinan dalam APBD 2027, sebelum dikawal ke pemerintah pusat untuk pembiayaan fisik. Di sini terlihat logika anggaran berbasis manfaat: proyek diprioritaskan karena dampak langsungnya terhadap mobilitas dan ekonomi pesisir, bukan sekadar nilai investasi atau kebesaran fisik. Pendekatan ini menempatkan jembatan sebagai simbol bagaimana perencanaan infrastruktur lokal bisa naik kelas menjadi program nasional tanpa kehilangan akar komunitas.
APBD Berbasis Manfaat: Banjir, Sampah, dan Air Bersih di Baris Terdepan
Dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD 2027, Amsakar menyatakan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus kembali dalam bentuk manfaat yang dapat dirasakan. Itu bukan slogan; fokus anggaran diarahkan pada penanganan banjir melalui pemeliharaan drainase, pengerukan sedimentasi, penguatan pompa, dan pembersihan saluran. Masalah sampah ditangani dari hulu ke hilir lewat penambahan armada, bin container, TPS 3R, dan perluasan TPA. Kebutuhan air bersih yang mengemuka saat waduk mengering karena El Nino diakomodasi melalui rencana optimalisasi penampungan dan pengolahan air laut (SWRO). Pembangunan jalan dan jembatan, baik di mainland maupun hinterland, diprioritaskan berdasarkan urgensi lapangan dan keamanan warga, bukan semata angka serapan. Dengan kerangka ini, anggaran berbasis manfaat menjadi alat koreksi terhadap tradisi pembangunan yang kerap mengabaikan keluhan sehari-hari warga.
Dampak Nyata dan Tantangan Ke Depan
Pendekatan yang mengikat aspirasi warga kota ke perencanaan infrastruktur terlihat pada berbagai indikator. Pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 7,28 persen pada semester I 2026, dengan realisasi investasi Rp39,89 triliun. Indeks Pembangunan Manusia naik menjadi 83,8 dan angka kemiskinan turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen. Di level rumah tangga, 105.670 set seragam sekolah gratis, beasiswa, cakupan UHC 98 persen, dan insentif lansia turut meringankan biaya hidup. Koperasi Nelayan Merah Putih di Bulang dirancang untuk memperkuat ekonomi pesisir dan akses BBM bagi nelayan. Namun tantangannya jelas: menjaga konsistensi forum silaturahmi sebagai ruang kritik, bukan basa-basi; memastikan OPD benar-benar bekerja dengan indikator kinerja yang dapat diukur; dan mengawal proyek seperti jembatan Bulang agar tidak terhenti di tahap dokumen. Jika tiga hal itu dijaga, Batam punya peluang menjadikan kolaborasi pemerintah masyarakat sebagai budaya, bukan sekadar program.
