Dari Ketergantungan Dolar ke Mata Uang Lokal BRICS
Strategi mata uang lokal BRICS adalah pendekatan untuk mendorong penggunaan mata uang nasional masing-masing negara anggota dalam transaksi perdagangan dan investasi lintas batas, dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada satu mata uang dominan, meningkatkan efisiensi pembayaran lintas negara, serta memperkuat kedaulatan ekonomi regional melalui sistem pembayaran yang lebih terhubung dan seimbang dalam lanskap keuangan global. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di Bharat Mandapam, New Delhi, pada 12–13 September menghadirkan Presiden Prabowo Subianto dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai representasi kepentingan negara berkembang. Di tengah ketegangan geopolitik, perang tarif, dan gangguan rantai pasok, dorongan penggunaan mata uang lokal bukan sekadar isu teknis keuangan; ini adalah sikap politik terhadap dominasi dolar yang membuat banyak negara rentan terhadap guncangan eksternal. Dengan ikut mendorong mekanisme Local Currency Settlement (LCS), posisi ini mengirim pesan jelas: ketergantungan tunggal pada satu mata uang dunia sudah tidak sehat bagi stabilitas perdagangan jangka panjang.
Deklarasi New Delhi: Perdagangan Berbasis Aturan, Bukan Kekuasaan
New Delhi Declaration menandai ambisi BRICS menggeser pusat gravitasi tata ekonomi dunia dari segelintir kekuatan ke konfigurasi yang lebih representatif. Dokumen ini tidak berhenti pada retorika solidaritas; ia menegaskan komitmen terhadap sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan, sekaligus menyorot ketimpangan representasi negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Di balik bahasa diplomatik, pesan politiknya lugas: perdagangan global harus diatur oleh kesepakatan yang adil, bukan oleh kepentingan negara yang mengendalikan mata uang cadangan utama ataupun sistem keuangan internasional. Dorongan reformasi sistem multilateral di sini adalah tuntutan untuk membongkar arsitektur lama yang membuat banyak ekonomi berkembang sekadar penerima aturan, bukan pembentuk norma. Jika serius dijalankan, deklarasi ini berpotensi menjadi landasan baru bagi perdagangan adil di Asia dan Global South, bukan hanya slogan di forum puncak.
Tata Kelola Global Inklusif: Mengubah Posisi dari Penerima Aturan Menjadi Perancang
Dalam sesi bertema “Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism”, Presiden Prabowo menekankan bahwa ketahanan harus dibangun berjenjang: dari nasional, regional, hingga global. Di balik kerangka itu terdapat pandangan yang lebih tajam: negara berkembang tidak boleh lagi sekadar menyesuaikan diri dengan aturan yang dirancang tanpa suara mereka. “Negara-negara berkembang perlu menjadi bagian dari proses pembentukan dan negosiasi tata kelola global, bukan hanya menjadi penerima dari ketentuan yang telah ditetapkan,” tegas Menko Airlangga. Penekanan pada tata kelola global inklusif adalah kritik halus terhadap sistem lama yang menempatkan Global South di pinggiran pengambilan keputusan. Dengan mengangkat pengalaman ASEAN sebagai contoh kerja sama regional yang menjaga stabilitas dan pertumbuhan di tengah dinamika geopolitik, posisi yang diambil menunjukkan bahwa praktik multipolar dan kolaboratif bukan sekadar teori, melainkan model nyata yang layak diperluas ke level global. Reformasi sistem multilateral—PBB, WTO, dan lembaga keuangan internasional—diposisikan bukan sebagai pilihan, tetapi keharusan politik agar aturan dunia mencerminkan distribusi kekuatan ekonomi yang kini telah berubah.
Kerja Sama Kepabeanan Regional: Bea Cukai sebagai Ujung Tombak Perdagangan Adil
Di luar panggung utama para kepala negara, forum BRICS Customs Experts Meeting dan BRICS Heads of Customs Administrations Meeting di Chandigarh menunjukkan bagaimana perdagangan adil bergantung pada detail operasional di lapangan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memposisikan diri bukan hanya sebagai peserta, melainkan sebagai pengusul kepentingan nasional melalui kerja sama kepabeanan regional yang menyentuh perdagangan, pengawasan lintas negara, teknologi, dan peningkatan kapasitas. Pembahasan program AEO dan Mutual Recognition Arrangement (MRA) diarahkan untuk memberi arus lalu lintas barang yang lebih lancar bagi pelaku usaha yang patuh dan menjaga keamanan rantai pasok. Artinya, wacana mata uang lokal BRICS dan reformasi sistem multilateral dipertegas oleh arsitektur teknis yang memastikan barang tidak terhambat di perbatasan karena standar yang tidak sinkron. Kerja sama kepabeanan menjadi instrumen konkret untuk menerjemahkan tata kelola global inklusif ke dalam manfaat yang bisa dirasakan eksportir, importir, dan konsumen melalui biaya transaksi yang lebih efisien dan ketidakpastian yang lebih rendah.
Ke Mana Arah Strategi Mata Uang Lokal dan Reformasi Multilateral?
KTT BRICS berlanjut dengan agenda “Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth”, menandai bahwa perdebatan mata uang lokal dan reformasi sistem multilateral baru memasuki fase awal. Dorongan penggunaan mata uang lokal BRICS melalui penguatan LCS dan konektivitas pembayaran lintas batas jelas mengurangi ketergantungan terhadap satu mata uang global, tetapi keberhasilannya akan ditentukan oleh seberapa jauh negara anggota berani memindahkan sebagian transaksi utama mereka ke kerangka baru. Di sisi lain, reformasi institusi seperti PBB, WTO, dan lembaga keuangan internasional bukan proses singkat; ini adalah tarik-menarik kepentingan yang menguji konsistensi koalisi BRICS sebagai kekuatan kolektif yang mewakili setengah umat manusia dan porsi besar perdagangan dunia. Jika negara berkembang terus mengambil peran aktif dan memadukan kerja sama keuangan, kepabeanan, serta pengalaman kerja sama kawasan seperti ASEAN, maka gagasan tata kelola global inklusif berpeluang keluar dari dokumen konferensi menjadi norma baru dalam praktik perdagangan dan politik internasional.
