Tumpukan besar, masalah yang melampaui batas wilayah
Sampah Kali Jambe adalah timbunan limbah rumah tangga yang terbawa arus dari hulu dan menghambat aliran sungai di sekitar perlintasan Tol Jakarta-Cikampek Km 19. Kasus ini menunjukkan bahwa sampah yang dibuang di satu wilayah dapat menjadi risiko lingkungan dan banjir bagi warga di wilayah lain.
Pada Minggu, 1 November 2026, Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama sejumlah instansi lintas wilayah menggelar operasi pengangkutan setelah sekitar 1.200 meter kubik sampah mengering menumpuk dan menyumbat aliran Kali Jambe. Skala itu setara sedikitnya 600 rit truk bila kapasitas tiap armada lima meter kubik. Sebanyak 50 dump truck dikerahkan untuk mengangkut timbunan tersebut. Pembersihan darurat penting, tetapi tidak cukup jika aliran sampah dari hulu terus dibiarkan. Tanpa pembagian tanggung jawab dan pencegahan di sumbernya, Bekasi berisiko terus menanggung akibat pencemaran sungai Bekasi yang berasal dari luar wilayahnya.
Sumbatan di bawah tol mengancam Jatimulya
Saluran yang melintang di bawah Tol Japek bukan titik penumpukan biasa: jalur ini membawa aliran air dari hulu Bogor. Ketika sampah menutup saluran, air kehilangan kelancaran jalurnya dan risiko banjir meningkat bagi Jatimulya serta kawasan sekitarnya. Karena itu, sumbatan Tol Japek seharusnya diperlakukan sebagai persoalan keselamatan warga, bukan sekadar pekerjaan membersihkan bantaran.
Kondisi air Kali Jambe yang terlihat hitam, meski belum tercium bau pekat, juga menjadi tanda pencemaran yang tidak layak diabaikan. Tumpukan yang telah mengering memperlihatkan betapa lama sampah dapat tertahan di lokasi sebelum diangkut. Bagi warga, ancamannya bukan hanya pemandangan buruk: penyumbatan dapat memperbesar potensi banjir, sementara pencemaran merusak kualitas lingkungan sungai. Membersihkan timbunan sekarang mengurangi bahaya langsung, tetapi pemantauan rutin diperlukan agar titik rawan tidak kembali dipenuhi sampah.
Pintu penangkap perlu disertai tanggung jawab hulu
DLH Kabupaten Bekasi mewacanakan pintu penangkap sampah permanen berbahan beton di titik aliran tersebut. Gagasan ini masuk akal sebagai penghalang sebelum sampah bergerak lebih jauh ke hilir, tetapi tidak boleh berubah menjadi alasan untuk sekadar memindahkan tumpukan dari satu wilayah ke wilayah lain. Fasilitas itu perlu dibarengi jadwal pengangkutan, pemantauan, dan kesepakatan lintas daerah mengenai pihak yang bertanggung jawab atas sampah yang tertahan.
Pengangkutan sekitar 1.200 kubik sampah ditargetkan selesai pada hari operasi, 1 November 2026. Sampah dibawa ke perusahaan pengelola sampah rumah tangga dan TPA Burangkeng; beban kiriman yang terus berulang dapat mempercepat penuhnya tempat pembuangan tersebut. Maka, pintu penangkap sampah hanya efektif jika ada respons cepat setelah sampah terkumpul dan koordinasi dengan wilayah hulu. Tanpa dua hal itu, pintu bisa menjadi titik timbunan baru, bukan solusi.
Bersih sesaat bukan akhir penanganan
Pembersihan besar-besaran telah mengosongkan titik yang rawan tersumbat, tetapi keberhasilan sesungguhnya diukur dari apakah Kali Jambe tetap mengalir saat kiriman sampah berikutnya datang. Pemerintah daerah perlu mengubah operasi darurat menjadi sistem pencegahan: memasang pintu penangkap, rutin mengangkat sampah, memantau saluran di bawah tol, dan menetapkan tanggung jawab bersama dengan wilayah hulu.
Kali Jambe memperlihatkan konsekuensi nyata ketika sampah rumah tangga dibiarkan mengikuti arus hingga mencapai kawasan padat penduduk. Wacana DLH Bekasi patut didukung, namun warga hanya akan terlindungi jika fasilitas permanen itu dikelola dan koordinasi lintas wilayah berjalan. Kesimpulannya, pintu penangkap dapat menahan sampah, tetapi pencegahan dari sumbernya dan pengangkutan yang konsistenlah yang dapat menekan risiko banjir serta pencemaran sungai.
