Tekanan harga minyak menguji ketahanan energi
Ketahanan energi adalah kemampuan suatu negara menjamin pasokan energi yang cukup, terjangkau, dan andal ketika harga global berubah serta kebutuhan dalam negeri terus meningkat. Kini, kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah menguji kemampuan Indonesia menjaga pasokan tanpa memperbesar tekanan pada anggaran.
Pada September 2026, harga minyak mentah Indonesia mencapai jauh di atas asumsi APBN, sementara rupiah berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS, melemah dari asumsi Rp16.500. Konsumsi BBM bersubsidi juga naik 9,1 persen menjadi sekitar 13,4 juta kiloliter. Kombinasi ini membuat biaya menjaga harga energi domestik lebih rentan terhadap gejolak eksternal. Bagi rumah tangga, persoalannya bukan sekadar angka anggaran: kebijakan yang tak berkelanjutan dapat mengancam kepastian dukungan energi dan menyisakan lebih sedikit ruang untuk kebutuhan publik lain.
Tekanan ini menjadi latar bagi seruan Energy Transition Policy Development Forum (ETP Forum), kolaborasi enam lembaga pemikir, yang memaparkan kajian kebijakan transisi energi dan ambisi iklim di Jakarta pada 30 Oktober 2026. Pesannya patut dianggap sebagai peringatan kebijakan, bukan sekadar evaluasi tahunan.
Subsidi harus melindungi yang membutuhkan
Beban subsidi dan kompensasi energi kini menjadi salah satu alasan paling kuat untuk mengubah cara bantuan disalurkan. Realisasi belanja pada Januari–September 2026 mencapai Rp376,8 triliun, meningkat 54,1 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Secara gabungan, beban tersebut naik dari Rp234 triliun pada 2021 menjadi Rp394 triliun pada 2025. Angka-angka ini menunjukkan bahwa mempertahankan subsidi berbasis komoditas tanpa pembenahan sasaran berisiko terus menekan ruang fiskal.
Ketidakadilan sasaran menambah alasan untuk bertindak: sekitar separuh manfaat subsidi energi dinikmati 20 persen rumah tangga terkaya. ETP Forum karena itu mendesak reformasi subsidi energi agar dukungan lebih tepat sasaran dan anggaran tetap tersedia untuk prioritas lain.
Arah yang lebih masuk akal ialah mengalihkan bantuan dari komoditas kepada individu atau rumah tangga, dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima. Pemutakhiran data saja tidak cukup; masyarakat perlu jalur koreksi yang mudah dan penyaluran yang dapat diandalkan. Pekerja, perempuan, penyandang disabilitas, serta warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar harus dilibatkan sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Reformasi yang meleset sasaran dapat memindahkan beban kepada kelompok yang justru membutuhkan perlindungan.
Transisi energi perlu bergerak dari target ke pelaksanaan
Membenahi subsidi penting, tetapi tidak akan menyelesaikan ketergantungan pada energi fosil dengan sendirinya. Bauran energi terbarukan turun dari 18,3 persen pada triwulan I menjadi 17,3 persen pada triwulan II 2026. Penurunan ini berlawanan dengan kebutuhan diversifikasi dan memperlihatkan jurang antara ambisi kebijakan dan hasil di lapangan.
Pemerintah telah membentuk satuan tugas percepatan transisi energi, menetapkan target pengembangan PLTS hingga 100 GW, dan memperkuat koordinasi kelembagaan. Namun, target tak akan mengurangi risiko energi jika tidak disertai peta jalan pelaksanaan, regulasi yang jelas, perencanaan kelistrikan terintegrasi, serta pendanaan yang mampu menarik investasi. Karena itu, ETP Forum menyerukan percepatan reformasi dan penyelarasan target, regulasi, serta anggaran. Memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo–Gibran, konsistensi dan pelaksanaan transisi energi dinilai semakin mendesak.
Langkah berikutnya seharusnya konkret: pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan PLTS 100 GW, memperkuat aturan energi terbarukan, dan menyelaraskan target dengan rencana sektor ketenagalistrikan. Tanpa tindak lanjut itu, tekanan harga minyak akan tetap mudah merembet ke fiskal dan rumah tangga.
Reformasi adalah perlindungan jangka panjang
Pilihan kebijakan bukan antara melindungi masyarakat dan mengurangi subsidi. Reformasi yang dirancang dengan data lebih baik dapat melakukan keduanya: memusatkan bantuan pada keluarga yang membutuhkan sekaligus mengurangi kebocoran dan menjaga ruang fiskal. Namun, pemerintah harus memastikan perubahan tidak mendadak, menyediakan mekanisme pengaduan, dan menjelaskan siapa yang berhak menerima dukungan.
Pada saat yang sama, mempercepat energi bersih dan diversifikasi akan mengurangi paparan terhadap gejolak harga minyak. Kebijakan subsidi dan transisi energi karena itu perlu berjalan beriringan, bukan diperlakukan sebagai agenda terpisah. Kesimpulannya tegas: ketahanan energi tidak dapat dibangun hanya dengan menahan harga hari ini. Reformasi subsidi energi yang adil, ditopang pelaksanaan transisi energi yang konsisten, adalah langkah mendesak untuk melindungi warga dan memperkuat daya tahan anggaran.
