Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Belanja Kantor Dispendik Sampang Disorot di Tengah Sekolah Rusak

Belanja Kantor Dispendik Sampang Disorot di Tengah Sekolah Rusak
Minat|Asia Tenggara

Belanja kantor hampir Rp1 miliar, kebutuhan sekolah tertinggal

Belanja operasional Dinas Pendidikan Sampang adalah pengeluaran untuk kebutuhan rutin kantor, mulai dari alat tulis dan perlengkapan kerja hingga pemeliharaan gedung, yang nilainya perlu ditimbang terhadap kebutuhan layanan pendidikan. Dalam setahun, belanja Dispendik Sampang tercatat mencapai Rp 910.620.350, angka yang nyaris menyentuh Rp1 miliar. Besarnya pengeluaran itu menjadi sorotan karena sekolah-sekolah masih menghadapi kerusakan bangunan dan keterbatasan fasilitas. Persoalannya bukan semata apakah kantor membutuhkan perlengkapan, melainkan apakah prioritas anggaran sudah sejalan dengan kondisi ruang belajar. Ketika sekolah harus menunggu perbaikan, sementara kebutuhan operasional kantor menyerap dana besar, pemerintah perlu menjelaskan dasar pembagian belanja dan urgensinya. Tanpa pertimbangan yang terbuka, angka tersebut mudah dipandang sebagai cerminan jarak antara tata kelola anggaran dan kebutuhan murid.

Rincian anggaran operasional pendidikan itu mencakup 27 paket alat tulis kantor dan fotokopi, 25 paket kertas dan sampul, bahan komputer, perabot kantor, materai, serta pemeliharaan kantor. Daftar tersebut menunjukkan bahwa belanja tersebar pada banyak kebutuhan, tetapi banyaknya paket saja tidak menjawab pertanyaan tentang prioritas. Saat dana Bantuan Operasional Sekolah dinilai tidak memadai untuk menutup kebutuhan perbaikan, pengeluaran kantor sebesar itu patut disertai kajian yang dapat diperiksa publik. Sikap kritis bukan berarti menolak semua biaya administrasi; pendidikan memang memerlukan kantor yang berfungsi. Namun, pengelolaan yang berpihak pada layanan semestinya menunjukkan bagaimana pengeluaran rutin turut menjawab kebutuhan sekolah, bukan berdiri terpisah darinya.

Kerusakan sekolah terasa langsung di ruang belajar

Kontras anggaran menjadi nyata ketika kerusakan mengganggu kegiatan belajar. Kepala SDN Moktesareh 2, Kubat Syariat, mengatakan sudah lama menunggu realisasi janji Dispendik Sampang untuk memperbaiki sekolah. Ia juga mengaku sedih setelah atap ruang kelas ambruk saat kegiatan belajar mengajar berlangsung pada Sabtu (5/9). Peristiwa seperti ini bukan sekadar catatan kondisi bangunan: murid dan guru menjalani pembelajaran di ruang yang semestinya aman. Menunggu perbaikan tanpa kepastian menambah alasan bagi warga untuk meminta penjelasan tentang prioritas anggaran. Pemerintah perlu menanggapi kebutuhan tersebut dengan keterbukaan mengenai penilaian kerusakan dan keputusan perbaikan, bukan membiarkan janji menjadi pengganti tindakan.

Kritik juga merujuk pada kondisi sekolah di Desa Margantoko, Kecamatan Jrengik. Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Sampang (Bemsa), Iftitahul Elmy, menyebut beberapa sekolah di sana belum memiliki perpustakaan dan ada bangunan rusak yang tidak layak ditempati serta belum mendapat perhatian perbaikan. Gambaran ini memperluas persoalan dari satu ruang kelas ke keterbatasan sarana yang memengaruhi pengalaman belajar. Label sekolah rusak Sampang mencakup bukan hanya dinding atau atap yang perlu dibenahi, tetapi juga fasilitas dasar yang mendukung kegiatan pendidikan. Karena itu, perbandingan dengan belanja kantor bukan sekadar retorika: ia menuntut pemerintah menunjukkan bahwa kebutuhan sekolah telah dinilai dan tidak tersisih dari keputusan belanja.

Belanja Kantor Dispendik Sampang Disorot di Tengah Sekolah Rusak

Kritik Bemsa menuntut kajian ulang, bukan pembelaan rutin

Elmy menilai belanja operasional Dispendik minim kajian dan meminta agar anggaran ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kebutuhan yang lebih mendesak. Penilaian Bemsa bahwa dinas terkesan menghamburkan anggaran berangkat dari kontras antara pengeluaran kantor lebih dari Rp 910 juta dan sekolah yang masih kekurangan sarana maupun bangunan layak. Kritik itu patut dijawab dengan data, bukan sekadar alasan bahwa kantor juga membutuhkan biaya. Publik perlu dapat melihat pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan paket belanja, sekaligus bagaimana kebutuhan sekolah rusak dipetakan. Dengan begitu, perdebatan tidak berhenti pada saling menuding, tetapi menguji apakah anggaran benar-benar mengikuti kebutuhan pendidikan yang paling mendesak.

Rencana Bemsa audiensi Dispendik memberi ruang untuk menyampaikan kritik secara langsung. Audiensi akan lebih bermakna bila pembahasan berpusat pada transparansi belanja, kondisi sekolah yang belum diperbaiki, serta dasar penentuan prioritas. Di sisi lain, dinas semestinya menanggapi dengan rincian dan rencana yang jelas, bukan hanya mempertahankan pengeluaran sebagai kebutuhan administrasi. Anggaran operasional tidak otomatis keliru, tetapi nilainya harus dapat dipertanggungjawabkan ketika sekolah masih menghadapi kerusakan yang mengganggu proses belajar. Kepercayaan publik bergantung pada kesediaan pemerintah menghubungkan setiap keputusan belanja dengan hasil yang dirasakan murid dan tenaga pendidik.

Prioritas anggaran harus terlihat di sekolah

Persoalan utama bukan memilih antara kantor dan sekolah seolah salah satunya tak perlu didanai. Yang harus diuji adalah keseimbangan: belanja kantor perlu wajar dan terbuka, sementara kerusakan ruang belajar serta kekurangan fasilitas tidak boleh dibiarkan tanpa tindak lanjut. Dalam kasus Sampang, nilai Rp 910.620.350 menjadi sorotan karena hadir bersamaan dengan laporan atap kelas ambruk, gedung tidak layak, dan sekolah tanpa perpustakaan. Kondisi itu membuat permintaan kajian ulang Bemsa masuk akal. Pemerintah perlu memperlihatkan bahwa anggaran pendidikan bukan hanya terserap, tetapi diarahkan pada keselamatan dan mutu layanan belajar.

Kesimpulannya, belanja Dispendik Sampang yang hampir Rp1 miliar tidak dapat dinilai hanya dari daftar perlengkapan kantor; ukuran pentingnya adalah apakah kebutuhan sekolah juga ditangani secara layak. Ketika warga sekolah masih menunggu perbaikan dan fasilitas dasar belum tersedia, penjelasan yang transparan serta prioritas yang berpihak pada ruang belajar menjadi keharusan. Audiensi yang direncanakan Bemsa sebaiknya mendorong jawaban konkret dan akuntabilitas, bukan berhenti sebagai pertukaran kritik. Anggaran pendidikan memperoleh legitimasi ketika manfaatnya tampak di tempat murid belajar.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!