Paradoks Hilirisasi Nikel dan DBH yang Seret
DBH nikel Sulteng adalah porsi pendapatan dari industri nikel yang secara fiskal dibagikan kembali kepada pemerintah daerah penghasil sebagai kompensasi atas aktivitas pertambangan dan hilirisasi yang menekan lingkungan, memanfaatkan ruang hidup warga, dan menggerakkan arus ekonomi, namun dalam praktiknya nilai yang kembali ke kas daerah jauh lebih kecil dibanding besarnya kontribusi yang mengalir ke pemerintah pusat dan pelaku industri swasta. Pada titik inilah paradoks hilirisasi nikel Indonesia terasa paling telanjang. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengungkap bahwa kontribusi daerah terhadap pendapatan negara dari pertambangan mencapai ratusan triliun rupiah, sementara Dana Bagi Hasil yang benar‑benar masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp200 miliar per tahun. Di podcast yang membahas pertambangan, hilirisasi, DBH dan masa depan ekonomi daerah, ia bahkan menyebut keputusan resmi bisa mencantumkan hingga Rp400 miliar, tetapi realisasinya tetap mentok sekitar Rp200 miliar. Dengan skala aktivitas nikel yang masif di Morowali dan Morowali Utara, angka ini bukan sekadar kecil, tetapi menunjukkan ada masalah struktural dalam skema penerimaan daerah tambang.
Skema ‘Mulut Tambang’: Jantung Masalah Penerimaan Daerah
Kunci mengapa DBH nikel Sulteng seret ada pada cara negara menilai dan memungut PNBP dari komoditas ini. Anwar Hafid menjelaskan bahwa perubahan rezim perizinan yang memisahkan aktivitas pertambangan dari industri pengolahan atau smelter telah menggeser titik ukur nilai nikel. Penerimaan Negara Bukan Pajak kini dikenakan berdasarkan bijih nikel di tingkat “mulut tambang”, bukan pada nilai produk setelah melalui proses hilirisasi. Artinya, seluruh nilai tambah dari pengolahan bijih menjadi produk bernilai tinggi diparkir di kawasan industri, tetapi basis perhitungan yang dibagi ke daerah penghasil tetap rendah. Dalam logika ini, mulut tambang skema menjadikan daerah hanya dihitung sebagai penyedia bahan mentah, sementara manfaat finansial hilirisasi terkonsentrasi pada pelaku industri dan pemerintah pusat. Bukan kebetulan bila besarnya aktivitas pertambangan belum tercermin dalam penerimaan DBH yang kembali ke daerah. Ini bukan sekadar cacat teknis, melainkan desain regulasi yang menempatkan daerah di posisi paling lemah.
Janji Hilirisasi: Kaya di Statistik, Miskin di Kampung Tambang
Narasi resmi hilirisasi nikel Indonesia dibangun dengan janji besar: penerimaan negara naik, devisa menguat, kemiskinan di daerah penghasil turun. Namun di Sulawesi Tengah, geliat hilirisasi dalam skala besar belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di wilayah tambang. “Hilirisasi belum signifikan bagi penurunan kemiskinan,” tegas Anwar Hafid. Besarnya aktivitas pertambangan dan hilirisasi jelas membawa konsekuensi terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Debu, polusi, perubahan bentang alam, serta tekanan sosial hadir setiap hari. Tetapi manfaat fiskal yang diterima daerah tidak berbanding lurus dengan beban yang mereka tanggung. Kesenjangan antara manfaat hilirisasi yang dijanjikan dengan realitas penerimaan daerah tambang memperlihatkan bahwa kebijakan ini lebih banyak menguntungkan pusat dan korporasi. Masyarakat di lingkar tambang menyaksikan angka produksi dan ekspor nikel menggunung, namun fasilitas publik, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi lokal tidak berubah setara dengan narasi sukses yang sering dikutip di panggung nasional.
Formula DBH yang Diragukan dan Tuntutan Transparansi
Masalah tidak berhenti pada titik pungut PNBP di mulut tambang; formula perhitungan dan distribusi DBH sendiri kini dipertanyakan. Anwar Hafid mengaku kegelisahan atas kecilnya DBH nikel Sulteng telah berulang kali ia sampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan. Ia secara terbuka meragukan apakah formula DBH saat ini benar‑benar mencerminkan kontribusi daerah sebagai penghasil nikel dengan aktivitas yang sangat masif. “Apa ini tidak salah perhitungan,” ujarnya. Dalam pertemuan dengan tim audit di kantor gubernur, Anwar menilai persoalan ini perlu masuk agenda evaluasi tata kelola pertambangan dan menjadi bahan perubahan regulasi Undang‑Undang Minerba. Ia berharap aspirasi daerah terkait proporsi DBH dapat dibawa ke tingkat pusat agar posisi daerah penghasil lebih diakui dalam skema penerimaan nasional. Transparansi mutlak dalam mekanisme perhitungan dan distribusi pendapatan dari sektor nikel: daerah berhak tahu persis bagaimana setiap rupiah dihitung, siapa mengambil bagian, dan mengapa angka di kas daerah berhenti di Rp200 miliar per tahun.
Tanpa Reset Kebijakan, Hilirisasi Hanya Memperdalam Ketimpangan
Jika skema mulut tambang dibiarkan dan formula DBH nikel tidak dikoreksi, hilirisasi berpotensi menjadi mesin ketimpangan baru alih‑alih jalan keluar dari kemiskinan di daerah penghasil. Saat ini, penerimaan negara memang melonjak, tetapi kemampuan fiskal daerah masih terbatas, sementara biaya sosial dan ekologis ditanggung warga di sekitar tambang. Garis besar solusinya jelas: DBH harus didesain ulang agar memasukkan nilai tambah dari hilirisasi, bukan berhenti pada bijih mentah. Proporsi bagi daerah penghasil nikel mesti dinaikkan secara terukur, dan tax holiday di kawasan industri tidak boleh menggerus hak dasar daerah atas penerimaan yang layak. Tanpa perubahan Undang‑Undang Minerba dan pembenahan rezim Izin Usaha Industri, Sulawesi Tengah akan tetap menjadi etalase kesuksesan statistik hilirisasi, tetapi warganya hidup dengan fasilitas publik yang seadanya. Hilirisasi yang adil menuntut keberanian politik: memindahkan sebagian keuntungan besar nikel kembali ke kampung‑kampung tambang yang selama ini hanya menjadi catatan kaki dalam laporan penerimaan negara.
