Skala masalah: lebih dari seribu kilometer belum mantap
Jalan provinsi yang belum mantap adalah ruas yang belum memenuhi standar kondisi jalan dan memerlukan penanganan sesuai tingkat kerusakannya, dari ringan hingga berat. Di Riau, persoalan ini mencakup 1.067 kilometer—sekitar 35 persen dari total jaringan jalan provinsi—sehingga perbaikannya menuntut prioritas yang jelas, bukan pendekatan seragam. Data Dinas PUPR-PKPP mencatat panjang jalan provinsi mencapai 2.897 kilometer; sekitar 1.800 kilometer atau 65 persen sudah berstatus mantap, sementara sisanya belum. Angka tersebut menunjukkan pekerjaan yang masih besar meski sebagian besar jaringan telah memenuhi status kemantapan. Bagi pemerintah daerah, tantangannya bukan hanya mengejar persentase, tetapi memastikan kondisi setiap ruas diterjemahkan menjadi rencana teknis yang sesuai.
“Dari total 2.897 kilometer jalan provinsi, sekitar 1.800 kilometer atau 65 persen sudah mantap, sedangkan 1.067 kilometer masih belum mantap,” kata Khairul Rizal, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Marga PUPR-PKPP Riau.
Kebutuhan Rp22 triliun menuntut tahapan yang realistis
Pemprov Riau memperkirakan membutuhkan sekitar Rp22 triliun untuk meningkatkan kualitas seluruh jalan provinsi hingga berstatus mantap. Besarnya anggaran perbaikan jalan memperlihatkan bahwa menuntaskan seluruh ruas yang belum memenuhi standar bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan satu langkah. Karena itu, strategi bertahap dan pemilihan prioritas menjadi penting: dana perlu diarahkan berdasarkan kondisi nyata tiap segmen, bukan sekadar panjang jalan yang tercatat. Pemerintah menyatakan ruas tidak mantap memiliki tingkat kerusakan berbeda—ringan, sedang, dan berat—yang menentukan jenis penanganan teknisnya. Pendekatan tersebut masuk akal, tetapi keberhasilannya bergantung pada data yang akurat dan perencanaan yang dapat menghubungkan tingkat kerusakan dengan tindakan yang tepat. Tanpa dasar itu, besarnya kebutuhan dana belum otomatis menghasilkan perbaikan yang efektif.
“Totalnya sekitar Rp22 triliun untuk mencukupi 35 persen lagi supaya menjadi mantap,” ujar Khairul Rizal.
Pemetaan kerusakan menjadi dasar strategi perbaikan
PUPR melakukan survei fisik untuk memetakan tingkat kerusakan dan menyusun desain penanganan bagi jalan rusak Riau. Data terbaru untuk akhir 2026 belum dapat dipublikasikan karena masih menunggu verifikasi resmi Kementerian Pekerjaan Umum. Proses ini penting agar angka kemantapan yang dipakai sebagai acuan evaluasi memiliki pengesahan pemerintah pusat. Namun, verifikasi juga berarti pemerintah daerah belum memiliki angka final yang dapat diumumkan untuk kondisi periode tersebut. Setelah persetujuan selesai, Pemprov Riau akan menggunakan hasilnya untuk mengevaluasi kondisi jalan, menyusun skala prioritas, dan merancang penanganan bertahap pada tahun-tahun mendatang. Inilah tahap yang menentukan apakah perbaikan jalan Riau dapat menyasar kebutuhan paling mendesak sekaligus mengelola keterbatasan pembiayaan.
Langkah berikutnya seharusnya berpijak pada peta kerusakan yang terverifikasi: bedakan kebutuhan ruas rusak berat dari kerusakan ringan, lalu susun tahapan pekerjaan yang transparan. Dengan cara itu, strategi perbaikan tidak berhenti sebagai rencana umum, melainkan menjadi dasar yang dapat dievaluasi seiring pelaksanaannya.
Prioritas harus menghubungkan data dan pelaksanaan
Angka 1.067 kilometer yang belum mantap dan kebutuhan sekitar Rp22 triliun menegaskan skala pekerjaan yang dihadapi Pemprov Riau. Pemerintah telah menyiapkan arah penanganan melalui survei, verifikasi data, pemetaan tingkat kerusakan, dan penyusunan prioritas bertahap. Urutan ini diperlukan, tetapi ukurannya nanti adalah seberapa tepat rencana tersebut diterjemahkan menjadi penanganan sesuai kondisi masing-masing ruas. Menunggu data resmi memang penting untuk menjaga keabsahan dasar perencanaan; setelah data disahkan, keterbukaan mengenai prioritas akan membantu menunjukkan bagaimana kebutuhan besar itu dikelola. Pada akhirnya, jalan provinsi Riau tidak akan mencapai status mantap hanya dengan target dan estimasi dana. Kemajuan memerlukan data yang dapat dipertanggungjawabkan, pembiayaan yang direncanakan bertahap, serta pilihan perbaikan yang mengikuti tingkat kerusakan.
