Perbaikan jalan Riau: percepatan, ketertinggalan, dan politik prioritas
Perbaikan jalan Riau adalah rangkaian kebijakan, aksi lapangan, dan keputusan anggaran yang menentukan seberapa cepat ruas-ruas rusak dikembalikan fungsinya, siapa warga yang langsung merasakan manfaat, serta kawasan mana yang dibiarkan tertinggal ketika sumber daya terbatas dan pemerintah harus memilih prioritas infrastruktur mana yang didahulukan terlebih dahulu dibanding yang lain.
Gambaran paling telanjang dari politik prioritas ini tampak ketika kita membandingkan dua koridor: Jalan Sontang–Duri yang rusaknya direspons cepat hingga kembali fungsional, dan Lintas Bono Pelalawan yang puluhan kilometernya masih berupa jalan tanah berlumpur dan kubangan. Di satu sisi, pemerintah provinsi mampu bergerak cepat; di sisi lain, ribuan warga dipaksa beradaptasi dengan keterbatasan akses. Kontras ini menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur bukan semata soal teknis, tetapi tentang pilihan: siapa yang didahulukan, dan siapa yang disuruh menunggu.
Sontang–Duri: contoh ketika keluhan warga langsung menggerakkan alat berat
Pada koridor Sontang–Duri, kita melihat bagaimana keluhan warga dapat diubah menjadi aksi cepat. Ruas penghubung Rokan Hulu dengan Bengkalis ini sempat tergenang dan sulit dilalui, terutama oleh kendaraan roda empat, sehingga mobilitas dan aktivitas ekonomi warga terganggu. Begitu sorotan publik menguat, Pemerintah Provinsi merespons: Bidang Bina Marga PUPR-PKPP bersama UPT Jalan dan Jembatan turun menimbun titik-titik terparah dan meninggikan badan jalan.
Dalam hitungan hari, tiga titik kerusakan yang sebelumnya tergenang berhasil ditangani dan akses roda empat kembali terbuka. Ini bukan sekadar kisah teknis penimbunan tanah; ini bukti bahwa ketika ada tekanan sosial dan instruksi politik yang jelas, infrastruktur Rokan Hulu ternyata bisa ditangani cepat dan terkoordinasi. Dalam konteks opini, Sontang–Duri menjadi argumen kuat bahwa lambatnya penanganan di tempat lain lebih sering soal prioritas, bukan semata soal kemampuan teknis.
Lintas Bono Pelalawan: 3.000 warga yang masih dibiarkan menunggu
Kontras paling menyakitkan datang dari Lintas Bono Pelalawan. Di lima desa di Kecamatan Kuala Kampar—Segamai, Gambut Mutiara, Labuhan Bilik, Sungai Emas, dan Sokoi—lebih dari 3.000 warga masih bergantung pada akses jalan yang sebagian besar berupa tanah berlumpur dengan kubangan. Sekitar 50–54 kilometer ruas Sebekek–Sokoi dari hampir 200 kilometer jaringan Lintas Bono belum tersentuh pembangunan memadai.
Tak heran jika warga yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kubangan Pelalawan akhirnya membawa persoalan ini ke depan kantor gubernur dan menuntut kepastian penyelesaian. Jalan ini bukan kemewahan: ini jalur ke kebun, ke sekolah, dan penghubung kawasan paling ujung Pelalawan yang berbatasan dengan Indragiri Hilir. Pemerintah provinsi memang mengakui proyek belum berhenti dan sisa 50 kilometer akan diselesaikan bertahap mengikuti kemampuan anggaran. Namun dari sudut pandang warga, narasi “bertahap” terasa kosong ketika setiap musim hujan sama artinya dengan terisolasi.
Mendorong Lintas Rohul–Padang Lawas menjadi jalan nasional Sumatra
Di tengah tarik-menarik prioritas di tingkat provinsi, kepala daerah di Rokan Hulu mencoba jalan lain: menggeser beban ke pusat. Bupati Rohul dan Bupati Padang Lawas bersama-sama mendatangi Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengusulkan ruas Simpang Rantau Berangin–Pasirpengaraian–Padang Lawas menjadi jalan nasional Sumatra. Langkah ini patut dibaca sebagai pengakuan jujur bahwa infrastruktur Rokan Hulu yang strategis bagi konektivitas Riau–Sumut sudah berada di luar kapasitas anggaran daerah.
Ruas ini tidak sekadar jalur antarkabupaten; ia dirancang memperkuat arus orang, barang, dan jasa antara dua provinsi serta membuka akses pasar dan investasi yang lebih luas. Target peningkatan status pada 2027 menunjukkan ada horizon waktu yang jelas, sekaligus menegaskan bahwa tanpa stempel jalan nasional, pembangunan akan terus tersendat. Di sini, strategi “naik kelas” menjadi jalan nasional adalah cara mencari kepastian pendanaan yang tidak bisa disediakan APBD semata.
Mengakhiri lotre alamat: mengapa momentum perbaikan harus dibagi merata
Jika Sontang–Duri adalah contoh keberhasilan respons cepat dan Lintas Bono Pelalawan adalah cermin kelambatan, usulan Lintas Rohul–Padang Lawas menjadi jalan nasional adalah strategi keluar dari kebuntuan struktural. Pola ini menyampaikan pesan pahit: kualitas akses jalan hari ini masih sangat ditentukan oleh alamat tinggal dan kemampuan elit lokal menggalang perhatian, bukan oleh kebutuhan obyektif warga.
Agar perbaikan jalan Riau tidak berubah menjadi lotre keberuntungan geografis, pemerintah provinsi perlu memakai alat ukur yang lebih tegas: dampak terhadap jumlah warga, peran ekonomi suatu koridor, dan potensi keterisolasian. Lintas Bono Pelalawan yang menyangkut ribuan warga pesisir, dan koridor lintas kabupaten yang strategis, harus naik tangga prioritas setara dengan ruas yang dekat dengan pusat kota. Momentum keberhasilan pada Sontang–Duri dan langkah proaktif menuju status jalan nasional Sumatra seharusnya menjadi standar baru, bukan pengecualian.
