Jalan Rusak Kaltim dan Seruan Mengubah Prioritas Pembangunan
Permintaan gubernur Kalimantan Timur agar pemerintah pusat memprioritaskan perbaikan jalan nasional yang rusak ketimbang pembangunan ruas baru adalah seruan politik pembangunan yang menekankan pemeliharaan infrastruktur jalan sebagai syarat dasar mobilitas warga, keselamatan pengguna, dan kelancaran logistik dalam jangka pendek maupun panjang sekaligus kritik terhadap pola kebijakan yang lebih suka meresmikan proyek baru daripada merawat aset yang sudah ada.
Inti sikap Rudi Mas’ud tegas: perbaikan jalan nasional dulu, gagasan jalan baru belakangan. Dari Kutai Kartanegara menuju Kutai Barat, seluruh trase adalah jalan nasional dan kini "rusaknya parah sekali"—bukan lagi keluhan sporadis, melainkan cermin ketertinggalan pemeliharaan infrastruktur jalan di daerah. Ketika jalur utama logistik dan mobilitas masyarakat babak belur, wajar jika pembangunan ruas baru dianggap mengalihkan fokus dari kebutuhan dasar yang belum beres. Dalam konteks ini, perbaikan jalan nasional bukan sekadar kerja teknis, melainkan ujian apakah pemerintah pusat mampu mendengar suara daerah dan mengubah hierarki prioritas anggaran.
Kutai Barat, Kutim, dan Angka yang Menggambarkan Krisis Jalan
Kerusakan jalan rusak Kalimantan Timur yang paling mencolok terlihat pada akses Kutai Kartanegara–Kutai Barat dan koridor Bontang–Kutai Timur hingga Berau. Di rute Bontang–Kutai Timur, kondisinya "sudah bukan retak buaya lagi, tapi sudah berlubang-lubang", jelas berpotensi memicu kecelakaan dan mengganggu arus barang. Bagi warga dan pelaku usaha, ini bukan perkara estetika, melainkan soal waktu tempuh yang membengkak, biaya operasional naik, dan risiko keselamatan yang mereka tanggung setiap hari.
Angka resmi memperkuat gambaran lapangan: total panjang jalan nasional menuju Kutai Barat mencapai 301,97 kilometer, dengan 65,45 persen berstatus mantap dan 34,55 persen sisanya tidak mantap per semester II 2025. Artinya, lebih dari sepertiga jaringan yang seharusnya menjadi tulang punggung distribusi logistik berada dalam kondisi di bawah standar. Salah satu ruas yang penting adalah jalur Sotek di Penajam Paser Utara menuju Bongan, Kutai Barat, sepanjang 88 kilometer, yang juga masuk daftar perhatian teknis karena fungsi strategisnya sebagai jalur utama. Angka-angka ini menegaskan: krisis jalan di Kaltim bukan isu lokal kecil, melainkan masalah struktural pemeliharaan infrastruktur jalan nasional.
APBN Tertekan, Tapi Tanggung Jawab Pemeliharaan Tak Bisa Ditunda
Gubernur tidak menutup mata terhadap tekanan anggaran akibat dinamika ekonomi global dan konflik di Timur Tengah. Namun di sinilah posisi kritisnya: keterbatasan APBN tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan pemeliharaan infrastruktur jalan yang sudah ada. Rudi Mas’ud menegaskan, "Tidak apa-apa tidak dibuatkan jalan baru, asal jalan eksisting dirawat, dipelihara, dan segera diperbaiki kalau ada yang rusak"—sebuah kutipan yang menabrak logika proyek yang gemar meresmikan bangunan tanpa komitmen merawatnya.
Dalam banyak program, pembangunan ruas baru sering kali tampak lebih menarik karena mudah dikapitalisasi menjadi pencitraan politik. Sebaliknya, pemeliharaan jalan nasional yang rutin terlihat sunyi, meski dampaknya langsung ke mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Permintaan perbaikan jalan nasional yang rusak di Kaltim memaksa pemerintah pusat meninjau kembali model belanja infrastruktur: memindahkan fokus dari simbol ke fungsi. Jika jalur transportasi logistik dan masyarakat dibiarkan turun mutu, biaya ekonomi yang hilang jauh lebih besar daripada penghematan anggaran pemeliharaan yang tampak di atas kertas.
Respons Dirjen Bina Marga dan Ujian Koordinasi Pusat–Daerah
Sorotan keras terhadap jalan rusak Kalimantan Timur akhirnya memaksa pemerintah pusat merespons. Dirjen Bina Marga, Roy Rizali Anwar, menginstruksikan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) menyusun strategi percepatan penanganan ruas yang menjadi jalur utama logistik dan mobilitas masyarakat, serta berkolaborasi dengan direktorat terkait dan pemerintah daerah untuk menyiapkan alokasi anggaran. Di atas kertas, langkah ini terlihat menjanjikan; di lapangan, ia akan diuji oleh kecepatan realisasi dan konsistensi koordinasi.
Menariknya, Pemprov Kaltim tidak sekadar menuntut; mereka menyatakan siap berkolaborasi dalam skema pembiayaan bersama APBD–APBN untuk mempercepat perbaikan sejumlah ruas, meniru pola yang pernah digunakan pada jalan penghubung Kutai Barat–Mahakam Ulu. Respons Dirjen Bina Marga membuka ruang koordinasi lebih intensif, tetapi juga mengingatkan bahwa pemeliharaan infrastruktur jalan bukan semata soal kewenangan legal, melainkan komitmen bersama. Jika kerja sama ini macet, yang akan terus membayar harga adalah warga yang setiap hari melintasi lubang dan retak buaya di jalan nasional.
Perbaikan Jalan Nasional sebagai Ukur Keseriusan Pembangunan Daerah
Pada akhirnya, perbaikan jalan nasional di Kaltim menjadi ukuran sederhana tetapi tajam: seberapa serius pemerintah pusat dan daerah memandang pembangunan di luar kota besar. Rudi Mas’ud mengingatkan, "Kalau jalannya baik, yang jauh-jauh akan terasa dekat. Tapi kalau jalannya rusak, jangankan yang jauh, yang dekat pun tak sampai-sampai"—kalimat yang merangkum hubungan langsung antara kualitas jalan dan rasa keadilan pembangunan. Jalan yang layak bukan bonus, melainkan hak dasar warga dan syarat minimum bagi pertumbuhan ekonomi lokal.
Memprioritaskan pemeliharaan infrastruktur jalan berarti mengakui bahwa aset yang sudah dibangun bertahun-tahun harus dijaga nilainya. Fokus pada perbaikan jalan nasional yang rusak, seperti di Kutai Barat dan Kutai Timur, adalah pilihan kebijakan yang lebih jujur terhadap kebutuhan nyata masyarakat dibanding mengejar deretan peresmian ruas baru yang belum tentu segera berguna. Jika seruan gubernur dijadikan momentum, koordinasi pusat–daerah melalui Dirjen Bina Marga dan BBPJN bisa menjadi contoh bagaimana kebijakan infrastruktur bergeser dari sekadar proyek menuju pelayanan publik yang berkelanjutan.
