Skala pekerjaan yang belum tuntas
Jalan provinsi berstatus tidak mantap adalah ruas yang belum memenuhi standar kondisi jalan dan memerlukan penanganan sesuai tingkat kerusakannya. Di Riau, persoalannya mencakup sekitar 1.067 kilometer dari total jaringan 2.897 kilometer, sehingga perbaikan bukan pekerjaan kecil yang bisa diselesaikan dengan satu pendekatan.
Data survei fisik per Desember 2025 menunjukkan sekitar 1.800 kilometer, atau 65 persen jaringan, sudah berstatus mantap; 35 persen sisanya belum. Angka ini menjadikan jalan rusak Riau sebagai agenda infrastruktur berskala besar, sementara kondisi terbaru akhir 2026 belum dapat diumumkan karena masih menunggu verifikasi Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksana Tugas Kepala Bidang Bina Marga PUPR-PKPP Riau, Khairul Rizal, menyampaikan rincian kebutuhan dan kondisi tersebut kepada media di Pekanbaru pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Rp22 triliun menuntut prioritas yang tegas
Pemprov Riau memperkirakan perlu sekitar Rp22 triliun untuk meningkatkan kualitas seluruh jalan provinsi hingga berstatus mantap. Besarnya anggaran perbaikan jalan memperlihatkan jarak antara target dan kemampuan menyelesaikan seluruh pekerjaan sekaligus. Karena itu, angka tersebut sebaiknya dibaca sebagai kebutuhan penanganan menyeluruh, bukan bukti bahwa dana sudah tersedia atau seluruh ruas akan segera diperbaiki.
“Totalnya sekitar Rp22 triliun untuk mencukupi 35 persen lagi supaya menjadi mantap,” ujar Khairul Rizal. Pernyataan itu menegaskan skala tantangan, tetapi belum menjelaskan jadwal maupun sumber pembiayaan. Tanpa data resmi terbaru dan rencana pembiayaan bertahap yang terukur, besarnya kebutuhan berisiko menjadi angka sasaran belaka. Langkah paling masuk akal ialah mengaitkan setiap tahap pekerjaan dengan kondisi lapangan yang sudah diverifikasi.
Pemetaan kerusakan menjadi dasar strategi
PUPR Riau telah memetakan kondisi ruas ke dalam kategori rusak ringan, sedang, dan berat. Pembedaan ini penting: memperlakukan semua jalan tidak mantap dengan cara yang sama dapat membuat prioritas teknis tidak sesuai kebutuhan. Survei fisik dipakai untuk menyusun desain dan menentukan metode penanganan pada setiap segmen, bukan sekadar menghitung panjang jalan yang perlu dibenahi.
Setelah verifikasi pemerintah pusat rampung, Pemprov Riau akan menyusun skala prioritas serta strategi penanganan bertahap untuk tahun-tahun mendatang. Urutan itu seharusnya mengikuti tingkat kerusakan dan hasil pendataan yang disahkan, agar perencanaan berangkat dari kondisi nyata. Untuk jalan provinsi Riau, keterbukaan mengenai dasar prioritas dan kemajuan tiap tahap akan sama pentingnya dengan pengumuman kebutuhan dana.
Kesimpulan: ukur hasil, bukan hanya kebutuhan
Riau menghadapi pekerjaan besar: 1.067 kilometer jalan belum mantap dan kebutuhan untuk meningkatkan mutu seluruh jaringan diperkirakan Rp22 triliun. Pemetaan tingkat kerusakan serta verifikasi data adalah fondasi strategi yang tepat, tetapi belum cukup tanpa prioritas yang jelas dan pelaksanaan bertahap yang dapat dipantau.
Tantangan berikutnya ialah mengubah survei menjadi rencana yang dapat diuji: ruas mana yang didahulukan, metode apa yang dipilih, dan bagaimana kemajuannya dievaluasi. Dengan data resmi sebagai acuan dan strategi yang disusun berdasarkan tingkat kerusakan, Pemprov dapat mengarahkan anggaran pada kebutuhan yang paling mendesak. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan besarnya angka kebutuhan, melainkan berkurangnya ruas yang belum memenuhi standar.
