Water Front City Bandar Lampung: Ambisi Metropolitan di Atas Pesisir
Water Front City Bandar Lampung adalah gagasan menjadikan empat kecamatan pesisir yang selama ini didominasi permukiman padat sebagai wajah baru kota, dengan tata ruang tepi pantai yang terintegrasi, infrastruktur air bersih dan drainase yang layak, serta fungsi ekonomi dan rekreasi yang dirancang agar Bandar Lampung naik kelas menuju standar kota metropolitan. Ambisi ini bukan sekadar mempercantik pesisir; ia adalah reposisi identitas kota dan cara kota mengelola sumber daya ruang yang selama ini diperlakukan sebagai halaman belakang. Wali Kota Eva Dwiana menyampaikan visi tersebut dalam seminar “Menata Pesisir Menuju Front City Yang Lebih Maju” di sebuah hotel pada 20 Agustus 2026, menegaskan bahwa percepatan penataan kawasan pesisir didorong agar ibu kota provinsi memiliki wajah baru yang lebih maju dan berkarakter metropolitan.
Empat Kecamatan Pesisir dan Lahan 1,5 Hektare yang Menjadi Simbol Taruhan
Inti ambisi Eva Dwiana adalah menyulap empat kecamatan pesisir menjadi Water Front City yang bukan hanya indah, tetapi berfungsi sebagai pusat kegiatan kota. Di tengah wacana besar itu, angka 1,5 hektare lahan yang “belum digunakan” muncul sebagai simbol betapa lambatnya realisasi pengembangan kawasan selama ini. Jika lahan seluas itu saja mandek, publik berhak mempertanyakan kapasitas birokrasi untuk mengorkestrasi transformasi skala kota. Namun di sisi lain, pengakuan terbuka bahwa lahan itu belum berjalan optimal adalah langkah jujur yang membuka pintu koreksi. Dengan melibatkan para insinyur dan tenaga ahli dalam seminar, wali kota seolah mengirim sinyal bahwa rancangan Water Front City tidak boleh lagi berangkat dari intuisi politik semata, tetapi dari desain teknis yang serius. Pertanyaannya: apakah masukan ahli nanti sungguh diikat dalam regulasi dan anggaran, atau sebatas wacana seminar yang menguap?
Infrastruktur Air Bersih, Drainase, dan Agenda Melawan Banjir
Transformasi kota metropolitan tidak akan berarti jika warga pesisir masih kesulitan air bersih dan hidup di antara genangan. Di sini, fokus pemkot pada infrastruktur air bersih, perbaikan drainase, dan pembangunan jalan di kawasan pesisir menjadi titik paling rasional dari gagasan Water Front City. Jawaban wali kota atas pandangan fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah diarahkan ke program yang dianggap berurgensi tinggi dan berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk infrastruktur dan penanganan banjir. Penanganan empat sungai utama, pembangunan sumur resapan di lima titik, dan pembuatan biopori di sejumlah wilayah adalah paket kebijakan yang, bila konsisten, bisa mengurangi kerentanan banjir. Namun pengembangan kawasan pesisir sering kali justru menambah tekanan hidrologis. Karena itu, integrasi antara desain Water Front City Bandar Lampung dan strategi pengendalian banjir harus eksplisit, bukan dua program yang berjalan terpisah.
Kolaborasi Politik–Teknis: Gubernur, Insinyur, dan Satgas Lingkungan
Satu hal yang patut dicatat dari rencana pengembangan kawasan pesisir adalah pengakuan bahwa pemerintah kota tidak bisa bergerak sendirian. Eva Dwiana menegaskan perlunya kolaborasi dengan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan para tenaga ahli yang hadir dalam forum pengembangan pesisir. Di ranah anggaran, ia merespons pandangan fraksi bahwa APBD-P 2026 harus menguatkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi UMKM, sekaligus penanganan banjir dan sampah. Dukungan Balai Besar Wilayah Sungai untuk penanganan sungai dan rencana pembentukan satuan tugas lingkungan menunjukkan pengakuan bahwa persoalan pesisir dan banjir adalah masalah lintas lembaga. Tetapi kolaborasi yang sehat menuntut transparansi dan mekanisme akuntabilitas: publik berhak tahu siapa melakukan apa, dengan indikator keberhasilan yang jelas. Tanpa itu, kata “kolaborasi” mudah jatuh menjadi slogan, sementara pesisir tetap kumuh dan warga tetap mengungsi ketika hujan besar datang.
Dari Wajah Kota ke Kesejahteraan Warga: Menimbang Manfaat dan Risiko
Di balik retorika menaikkan derajat Bandar Lampung ke level metropolitan, terdapat pertanyaan mendasar: siapa yang paling diuntungkan dari Water Front City Bandar Lampung? Pemkot menyebut sektor UMKM dan perhotelan yang terus berkembang sebagai penopang posisi kota sebagai ibu kota provinsi, dan berharap mereka ikut terdongkrak oleh pengembangan pesisir. Secara ekonomi, penguatan basis pajak dari aktivitas komersial di tepi pantai bisa memperbesar PAD dan membiayai layanan publik. Namun pengalaman kota lain menunjukkan risiko gentrifikasi: permukiman kelas menengah ke bawah di pesisir tersingkir diganti koridor hotel dan kafe. Jika transformasi kota metropolitan ini tidak diikat oleh kebijakan perlindungan sosial, hak atas hunian layak, dan pelibatan warga pesisir dalam proses perencanaan, Water Front City berisiko menjadi proyek kosmetik untuk wisatawan dan investor, bukan kebijakan kesejahteraan. Konklusinya jelas: keberhasilan rencana ini harus diukur dari seberapa jauh kualitas hidup warga pesisir naik, bukan hanya dari seberapa indah foto skyline yang terpajang di brosur promosi kota.
