Pencegahan dimulai dari lingkungan yang melindungi
Perundungan adalah tindakan berulang atau perilaku menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, maupun mengucilkan orang lain yang mengganggu rasa aman dan kesejahteraan korban. Karena itu, pencegahan perundungan sekolah tidak cukup mengandalkan hukuman setelah kejadian; sekolah perlu membangun kebiasaan saling menghormati dan jalur bantuan yang dipercaya siswa. Pada 29 Oktober 2026, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan menggelar Sosialisasi Budaya Sekolah Aman dan Nyaman di Pekanbaru untuk memperkuat perlindungan peserta didik dari perundungan, diskriminasi, dan kekerasan. Kepala BPMP Riau, Nilam, menegaskan bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi anak dan lingkungan belajar yang kondusif diperlukan agar mereka dapat berkembang. Pesan ini tepat: bila laporan dianggap candaan atau korban dibiarkan menghadapi masalah sendiri, aturan apa pun akan kehilangan daya.
Kebijakan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 serta Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 17 Tahun 2026. Pendekatannya mencakup pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, dan keamanan digital. Artinya, budaya sekolah aman bukan sekadar slogan atau poster larangan. Sekolah perlu menyediakan ruang dan sarana yang layak, menanggapi laporan dengan serius, serta membekali siswa menghadapi perundungan di internet, judi daring, dan berita bohong. Edukasi keamanan digital memberi manfaat praktis bagi siswa dan keluarga: perilaku menyakiti dapat berpindah dari kelas ke grup percakapan, sehingga kebiasaan menjaga komunikasi daring sama pentingnya dengan sikap di sekolah.

Penyuluhan hukum memberi batas dan bekal bertindak
Pada 3 November 2026, MAN 2 Kota Jambi mengadakan penyuluhan hukum anti-perundungan dengan menghadirkan Ipda Donny dari Satbinmas Polresta Jambi. Ia menjelaskan pengertian dan bentuk perundungan, dampaknya bagi korban, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Bekal ini penting karena siswa perlu memahami bahwa tindakan yang merendahkan atau menyakiti bukan otomatis dapat dibenarkan sebagai candaan. Penyuluhan hukum bullying membantu membuat batas perilaku lebih jelas, sementara ajakan menghargai perbedaan, menjaga tutur kata, dan membangun pertemanan positif memberi siswa pilihan konkret dalam keseharian. Edukasi anti-bullying siswa akan lebih bermakna jika mereka bukan hanya tahu larangannya, tetapi juga paham bagaimana menghentikan perilaku, mendukung teman yang menjadi sasaran, dan mencari pertolongan.
Pada 4 November 2026, Ditreskrimum Polda Banten melalui Subdit IV PPA Renakta memberikan edukasi pencegahan perundungan kepada siswa MTs Al-Ma’arif Rancalutung. Kegiatan bertema “Sekolah Aman Tanpa Perundungan: Membangun Kesadaran Hukum dan Budaya Saling Menghargai” itu melibatkan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pihak madrasah, dan kepolisian. AKBP Irene Missy mengingatkan bahwa perundungan bukan candaan dan dapat melukai korban secara fisik maupun psikologis. Ia juga mendorong siswa untuk berbicara dan melapor kepada guru, orang tua, atau pihak berwenang jika mengalami atau mengetahui perundungan. Arahan ini menempatkan saksi bukan sebagai penonton pasif, melainkan bagian dari upaya melindungi teman.

Sekolah membangun kebiasaan, pemerintah memperkuat perlindungan
Ketiga kegiatan menunjukkan pembagian peran yang saling melengkapi. Sosialisasi di tingkat pemerintah, seperti di Riau, membingkai perlindungan sebagai kebijakan menyeluruh: fisik, psikologis, spiritual, dan digital, dengan kerja sama sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Di madrasah, pembelajaran hukum bersama kepolisian lebih langsung menyentuh keputusan siswa: mengenali bentuk perundungan, memahami dampak dan konsekuensinya, serta memilih cara melapor. Kolaborasi di MTs Al-Ma’arif juga membawa unsur perguruan tinggi dan kepolisian ke lingkungan sekolah. Pendekatan institusional menyediakan arah dan dukungan; pembiasaan sehari-hari membuatnya terasa nyata. Salah satunya saja tidak cukup. Aturan tanpa relasi yang aman bisa membuat siswa enggan bicara, sedangkan imbauan tanpa pemahaman tentang dampak dan hukum berisiko dipandang sebagai nasihat biasa.
Ukuran keberhasilan seharusnya bukan hanya terselenggaranya sosialisasi, melainkan apakah siswa tahu kepada siapa harus melapor, apakah laporan ditanggapi serius, dan apakah korban mendapat dukungan. Sekolah dapat memperkuat edukasi dengan percakapan rutin tentang empati, perbedaan, dan keselamatan digital; keluarga dan masyarakat perlu ikut membuka ruang bicara. Kepolisian dapat mendukung lewat edukasi serta, bila diperlukan, penegakan hukum. Pihak MAN 2 Kota Jambi berharap kerja sama dengan kepolisian berlanjut untuk edukasi dan perlindungan generasi muda, sementara Polda Banten menyatakan komitmen mendukung perlindungan anak melalui edukasi, pencegahan, dan penegakan hukum. Kesimpulannya, penyuluhan hukum memberi siswa pengetahuan dan keberanian, sedangkan budaya sekolah aman memastikan keberanian itu disambut dengan perlindungan. Keduanya harus berjalan bersama agar pencegahan perundungan menjadi praktik, bukan sekadar slogan.






