Sekolah Rakyat sebagai Kesempatan Pendidikan Kedua yang Terarah
Sekolah Rakyat adalah sebuah program pendidikan kedua yang terstruktur, yang membuka kesempatan bagi anak putus sekolah, anak yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal, dan anak jalanan untuk kembali belajar dalam lingkungan berasrama yang aman, dengan fasilitas belajar, makan, dan layanan kesehatan yang terintegrasi sebagai bagian dari pendidikan inklusif yang setara. Ini bukan sekadar proyek sosial, melainkan koreksi atas kegagalan sistem lama yang membiarkan ribuan anak tersisih dari bangku sekolah. Intinya, Sekolah Rakyat program dirancang untuk menutup celah: mereka yang selama ini tertinggal diberi kesempatan pendidikan kedua tanpa harus merasa menjadi warga kelas dua. Pilihan politiknya jelas: menjadikan hak belajar sebagai kewajiban negara, bukan tanggung jawab individual semata.
MPLS di Curug: Bukti Program Ini Bukan Sekadar Wacana
Persiapan operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 8 di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Tangerang, sudah masuk tahap Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kehadiran Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang berdialog langsung dengan calon siswa menunjukkan bahwa program ini diseriusi hingga level tertinggi. Di sini, anak putus sekolah yang dulu hidup di jalanan mulai mengenal ritme baru: bangun, belajar, makan, dan tinggal di lingkungan yang tertata. Menurut Teddy, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh anak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan, termasuk yang sebelumnya belum pernah bersekolah atau terpaksa berhenti karena keterbatasan. Jika banyak program pendidikan berhenti di spanduk dan konferensi pers, MPLS di Curug adalah pesan tegas bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi benar-benar bergerak di lapangan.
Target 100 Unit: Ambisi Besar yang Harus Diimbangi Mutu
Pemerintah menargetkan penambahan 100 unit Sekolah Rakyat dalam tahun berjalan, di atas 165 unit yang sudah ada pada 2025 dengan total 43 ribu siswa. Setiap unit dirancang menampung hingga 2.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Secara angka, ini lompatan besar yang berpotensi mengubah peta pendidikan inklusif. “Hingga Agustus 2026, lebih dari 43 ribu anak yang sebelumnya tidak bersekolah, putus sekolah, maupun menjalani keseharian di jalanan, telah kembali mendapatkan kesempatan menimba ilmu melalui Sekolah Rakyat,” kata Teddy. Namun ekspansi cepat selalu berisiko: kualitas guru, kapasitas asrama, dan pendanaan jangka panjang harus selaras dengan penambahan unit. Ambisi tanpa pengawasan bisa berujung pada sekolah yang penuh, tetapi tidak mendidik.
Mutu Tak Kalah: Klaim Pemerintah dan Bukti di Lapangan
Pemerintah tegas menyatakan mutu pendidikan Sekolah Rakyat tidak kalah dengan sekolah lain. Sekolah Rakyat program bukan hanya memindahkan anak ke ruang kelas; siswa mendapat tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan, pendidikan ilmu dan adab, serta fasilitas belajar yang layak. Pendekatan berasrama ini membuat anak dari keluarga paling tidak mampu bisa fokus belajar tanpa terhimpit persoalan kebutuhan dasar. Klaim mutu tak lahir dari slogan semata: siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 26 Makassar meraih juara dalam berbagai kompetisi seperti Olimpiade Nasional Indonesia, Kompetisi Sains Pelajar Dalton, dan Airlangga Competition, di bidang Matematika, Biologi, Bahasa Indonesia, dan Sejarah. Jika anak yang dulu mengamen kini bisa bersaing di olimpiade, sulit menyangkal bahwa standar yang dibangun mulai membuahkan hasil.
Pendidikan Inklusif yang Menggenggam Anak Paling Rentan
Sekolah Rakyat pada dasarnya adalah manifestasi pendidikan inklusif: negara mengulurkan tangan ke kelompok yang paling mudah terlupakan. Program ini menyasar anak yang sebelumnya menghabiskan jam sekolah di jalanan, mengamen, atau bekerja di pasar dan tempat umum, yang kini mendapat harapan baru untuk maju. Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat adalah gagasan langsung Presiden Prabowo untuk keluarga paling tidak mampu yang selama ini belum terbawa pembangunan, dengan sistem berasrama agar keterbatasan ekonomi tidak memutus masa depan anak. Di Banten saja sudah ada enam sekolah perintis yang disebut sebagai modal untuk mendorong generasi unggul dan berdaya saing. Tantangan berikutnya jelas: menjaga agar kesempatan pendidikan kedua ini tidak berubah menjadi ghetto baru, melainkan jembatan yang memulihkan martabat anak putus sekolah dan menempatkan mereka sejajar dengan lulusan sekolah reguler.
