Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Pemerataan, Pangan, dan Kemiskinan Menentukan Arah Belanja Daerah

Pemerataan, Pangan, dan Kemiskinan Menentukan Arah Belanja Daerah
Minat|Asia Tenggara

Anggaran harus menjawab kebutuhan wilayah

Prioritas APBD adalah pilihan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengarahkan pendapatan publik ke program yang paling dibutuhkan warga, dengan hasil yang dapat dirasakan secara nyata dan merata. Karena itu, rancangan anggaran tidak cukup dinilai dari besarnya belanja atau kelancaran pengesahan; ukurannya adalah apakah layanan dan kesempatan pembangunan menjangkau masyarakat yang selama ini tertinggal. Di Maluku, Ketua DPRD Benhur George Watubun meminta pemerintah provinsi menempatkan pemerataan pembangunan sebagai arah APBD 2027, terutama bagi penduduk kepulauan, pulau terluar, dan daerah dengan akses layanan dasar terbatas. Bentang wilayah yang terdiri atas banyak pulau dan konektivitas yang belum merata membuat kebijakan seragam berisiko mengabaikan perbedaan kebutuhan. Anggaran Maluku semestinya memberi bobot nyata pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan konektivitas, sekaligus ekonomi masyarakat, perikanan, kelautan, pertanian, dan UMKM. Tanpa prioritas yang peka pada jarak dan akses, pemerataan mudah tinggal sebagai slogan.

Pemerataan, Pangan, dan Kemiskinan Menentukan Arah Belanja Daerah

Lahat memilih jalur pangan dan irigasi

Berbeda dari tantangan keterhubungan antarpulau di Maluku, APBD Lahat menonjolkan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah kabupaten sedang membahas rancangan APBD Induk 2027 bersama tim anggaran dan Badan Anggaran DPRD, dengan target pengesahan sebelum batas akhir 30 November 2026. Kepala Bappeda Feriyansyah Eka Putra memperkirakan pengesahan dapat berlangsung sekitar 25 November atau lebih cepat. Pilihan yang paling konkret ialah rencana pembangunan jaringan irigasi teknis berskala besar untuk mendukung pengairan sawah di Kecamatan Kikim Selatan, khususnya kawasan Pagar Jati dan sekitarnya. Bagi petani, infrastruktur air bukan sekadar proyek fisik: ketersediaan air berpengaruh pada produktivitas lahan dan ketahanan pangan daerah. Namun, nilai program tidak berhenti pada rencana dan jadwal pengesahan. Pemerintah perlu memastikan pembangunan menjangkau sawah sasaran, berfungsi sesuai kebutuhan, dan diikuti pemeliharaan. Itulah cara agar prioritas pangan menghasilkan manfaat langsung, bukan hanya tercatat dalam dokumen.

Makassar mengingatkan: efisiensi bukan pemangkasan tujuan

Di Makassar, pembahasan KUA-PPAS 2027 ditandatangani dalam rapat paripurna pada Minggu malam, 15 November 2026. Badan Anggaran DPRD mengingatkan bahwa efisiensi belanja tidak boleh membuat program mendesak dalam RKPD 2027 dan RPJMD 2025–2029 kehilangan dukungan. Fokusnya mencakup penurunan kemiskinan dan pengangguran serta perbaikan pelayanan publik. Artinya, anggaran pengentasan kemiskinan perlu dinilai dari sasaran dan dampak program, bukan sekadar ada atau tidaknya pos belanja. Banggar juga menyoroti SiLPA 2026 yang akan digunakan pada tahun anggaran 2027, dan meminta pemanfaatannya terukur serta akuntabel agar dana publik kembali menjadi layanan dan pembangunan yang dirasakan warga. DPRD meminta rekomendasi pembahasan diteruskan kepada wali kota untuk ditindaklanjuti oleh tim anggaran dan perangkat daerah. Tantangannya ialah memastikan penyesuaian belanja mengikuti kebutuhan nyata dan kemampuan penyerapan, tanpa mengorbankan kelompok yang membutuhkan dukungan.

Ukuran keberhasilan: manfaat yang sampai ke warga

Ketiga daerah memperlihatkan bahwa prioritas belanja tak bisa diseragamkan. Maluku perlu mengatasi kesenjangan akses di wilayah kepulauan; Lahat mengandalkan pangan dan irigasi untuk menopang pertanian; Makassar menekankan agar penghematan dan penggunaan SiLPA tidak melemahkan layanan maupun upaya mengurangi kemiskinan. Perbedaan itu masuk akal, tetapi setiap pilihan menuntut ukuran hasil yang jelas. Untuk Maluku, apakah masyarakat pulau terluar lebih mudah menjangkau layanan dasar? Untuk Lahat, apakah air irigasi benar-benar sampai ke lahan sasaran? Untuk Makassar, apakah program sosial dan pelayanan publik menjangkau warga yang memerlukan? Pembahasan KUA-PPAS adalah awal penetapan arah, bukan bukti bahwa manfaat sudah terwujud. Kesimpulannya, anggaran daerah yang baik bukan yang paling panjang daftar proyeknya, melainkan yang transparan, realistis, dan mampu mengubah kebutuhan warga menjadi layanan dan infrastruktur yang berfungsi.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!