BRICS sebagai Arena Kemandirian, Bukan Sekadar Pasar
Keanggotaan dalam BRICS adalah posisi sebuah negara dalam kelompok ekonomi yang kini merepresentasikan hampir separuh populasi dunia dan sekitar 40 persen perekonomian global, yang membuka peluang ekspansi pasar internasional, penguatan investasi lintas batas, serta ruang untuk memengaruhi tata kelola global agar lebih inklusif dan berpihak pada pembangunan negara berkembang. Ketika Indonesia anggota BRICS, pertanyaannya bukan lagi apakah ini langkah penting, melainkan: akan dipakai untuk menjadi pasar konsumsi atau motor kemandirian ekonomi. Sikap resmi yang dibawa ke forum BRICS jelas menolak peran sebagai “pasar besar yang pasif”. Ketua Kadin Anindya Bakrie menegaskan bahwa Indonesia ingin ikut menentukan arah kerja sama ekonomi BRICS, sambil membawa visi Presiden Prabowo tentang hilirisasi, penguatan SDM, dan kemandirian ekonomi ke panggung BRICS Business Forum di New Delhi. Itu sinyal politik ekonomi yang tegas: BRICS harus menjadi mesin penguatan daya saing nasional, bukan jalur banjir barang impor.
Dari Forum ke Pabrik: Mengubah Potensi BRICS Jadi Manfaat Nyata
Masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS digambarkan sebagai pintu besar bagi dunia usaha nasional untuk memperluas perdagangan, investasi, industri, teknologi, dan jasa. Namun potensi itu bukan otomatis menjadi manfaat; ia harus diperjuangkan melalui strategi jelas di tingkat perusahaan dan kebijakan. Anindya Bakrie mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan bukan di jumlah deklarasi politik, tetapi apakah perusahaan dapat dengan mudah menemukan mitra di negara anggota, memasuki pasar, memperoleh layanan, serta menerima pembayaran cepat dan aman. Pernyataan ini penting karena menempatkan ekspansi pasar internasional sebagai soal praktis: akses ke teknologi, pembiayaan, logistik, perangkat lunak, dan tenaga kerja terampil. Sebuah pabrik tidak hanya butuh bahan baku dan mesin, tetapi ekosistem jasa yang mendukung; sebaliknya, ekspansi industri menciptakan permintaan baru atas berbagai layanan. Tanpa pendekatan ekosistem seperti ini, BRICS hanya akan menjadi forum pidato, bukan pengungkit daya saing industri nasional.
KTT BRICS 2026: Momentum Mendesain Tata Kelola Global Inklusif
Di tengah fragmentasi ekonomi global, ketidakpastian perdagangan, dan gangguan rantai pasok, KTT BRICS 2026 menjadi ruang penting untuk mendorong tata kelola global inklusif. Dalam rangkaian KTT di Bharat Mandapam, New Delhi, Presiden Prabowo Subianto bahkan hadir menanam pohon banyan bersama para pemimpin negara anggota, simbol komitmen jangka panjang terhadap kerja sama ini. Namun maknanya jauh melampaui simbol: Indonesia menyatakan dukungan pada sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, transparan, berbasis aturan, dan memberi ruang pembangunan memadai bagi negara berkembang. Pada Keketuaan India 2026, agenda BRICS mencakup penguatan kerangka institusional, kerja sama ekonomi dan perdagangan, keuangan internasional, energi, ketahanan pangan, digitalisasi, teknologi, hingga perubahan iklim. Di bidang ekonomi, pembahasan mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), pembangunan rantai pasok global yang tangguh, dan sistem perdagangan terbuka berbasis aturan. Di sinilah peluang Indonesia: menempatkan isu Global South, bukan hanya kepentingan negara maju, di meja perundingan.
Peran Dunia Usaha: Dari Chapter BRICS ke Ekspansi Nyata
Indonesia kini memiliki chapter aktif dalam BRICS Business Council yang dapat digunakan dunia usaha untuk mendorong ekspansi teknologi, industri, dan perdagangan lintas negara anggota. Platform ini terlalu berharga jika hanya diisi seminar dan foto bersama. Perusahaan nasional seharusnya melihat BRICS sebagai ruang untuk membangun jaringan produksi dan layanan, bukan sekadar mencari pembeli baru. BRICS merepresentasikan hampir separuh umat manusia dan sekitar 40 persen perekonomian dunia; “kita memiliki kekuatan ekonomi untuk membentuk masa depan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang dapat mengambil bagian di dalamnya,” ujar Anindya Bakrie. Kutipan ini mengingatkan bahwa tujuan ekspansi bukan hanya laba, tetapi juga pemerataan manfaat. Artinya, strategi korporasi di BRICS mesti sejalan dengan arah kebijakan hilirisasi dan penguatan SDM yang dibawa pemerintah ke forum tersebut. Tanpa konsistensi ini, dunia usaha berisiko menarik ekonomi kembali ke pola ekstraktif yang bergantung pada pasar eksternal.
Menuju Kemandirian Ekonomi dan Posisi Kuat di Global South
Visi yang dibawa ke BRICS Business Forum terang: hilirisasi, penguatan sumber daya manusia, dan kemandirian ekonomi. Ini sejalan dengan ambisi memperkuat posisi sebagai salah satu suara berpengaruh di Global South, yang menginginkan tata kelola global inklusif dan ruang pembangunan yang adil bagi negara berkembang. Keikutsertaan aktif negara-negara berkembang dalam reformasi sistem multilateral disebut krusial, dan Indonesia memilih tidak berdiri di pinggir, melainkan ikut merancang aturannya. Di level domestik, arah ini menuntut konsistensi: kebijakan industri harus memastikan ekspansi BRICS memperkuat kapasitas produksi, bukan sekadar mempermudah arus impor barang konsumsi. Di level internasional, diplomasi ekonomi perlu terus mendorong mekanisme seperti LCS dan rantai pasok yang tangguh agar ketergantungan pada pusat keuangan lama berkurang. Kesimpulannya jelas: BRICS hanya akan menjadi alat penguatan kemandirian ekonomi jika digunakan secara ofensif dan terencana, bukan sekadar status keanggotaan yang dibanggakan tanpa strategi.
