Hak anak perlu dijamin sejak awal
Kolaborasi PAUD dan pencatatan sipil adalah kerja bersama lembaga pendidikan anak usia dini dan layanan administrasi kependudukan untuk memastikan anak memiliki identitas hukum sekaligus akses pada dukungan dasar bagi tumbuh kembangnya. Sinergi Bunda PAUD Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan diarahkan untuk mempercepat pemenuhan hak sipil anak melalui Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Langkah ini penting karena dokumen tersebut bukan urusan administratif belaka: keduanya menjadi bukti pengakuan negara atas keberadaan anak dan landasan untuk memperoleh hak serta pelayanan publik. Jika identitas anak belum tercatat, akses terhadap layanan dapat lebih sulit. Karena itu, pemenuhan dokumen sejak dini patut dipandang sebagai bagian dari perlindungan anak, bukan pekerjaan tambahan yang bisa ditunda.
Masa emas membutuhkan ekosistem yang bekerja bersama
Di Barito Selatan, Bunda PAUD Hj Permanasari mengajak Bunda PAUD tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan memperkuat kerja sama untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan anak usia dini. Ajakan itu disampaikan dalam Apresiasi Bunda PAUD Kabupaten Barsel Tahun 2026 di Aula Kantor DPUPR setempat pada Kamis, 5 November. Dorongan tersebut tepat sasaran: pendidikan usia dini tidak mungkin ditanggung satu pihak saja. Keluarga, satuan PAUD, pemerintah, dan masyarakat perlu berbagi tanggung jawab agar anak mendapat pengasuhan dan stimulasi yang sesuai. Permanasari menekankan bahwa pada masa emas, karakter, kecerdasan, dan kebiasaan baik mulai terbentuk. Menganggap PAUD sebatas tempat belajar berarti mengabaikan masa penting ketika dukungan konsisten dapat membentuk bekal anak untuk tahap kehidupan berikutnya.
Identitas hukum menghubungkan anak dengan layanan
Akta Kelahiran dan KIA memberi dasar pengakuan hukum, sementara kolaborasi PAUD dapat menjadi jalur praktis untuk mendekatkan informasi dan pelayanan kepada keluarga. Di Banjarbaru, rencana tindak lanjut mencakup pelayanan jemput bola ke satuan PAUD, sosialisasi kepada orang tua dan tenaga pendidik, serta peningkatan pemanfaatan kedua dokumen tersebut. Pendekatan ini masuk akal: satuan PAUD berhubungan langsung dengan anak dan keluarga, sehingga dapat membantu orang tua mengetahui pentingnya dokumen dan cara mengaksesnya. Identitas yang tercatat juga berkaitan dengan kemampuan anak memperoleh berbagai layanan publik. Jadi, pencatatan sipil dan pendidikan bukan dua agenda yang berjalan sendiri-sendiri; keduanya saling menguatkan ketika akses dibuat dekat, jelas, dan berpusat pada kebutuhan anak.
Layanan PAUD harus lebih luas daripada ruang kelas
Mutu layanan PAUD tidak cukup diukur dari kehadiran anak di kelas. Bunda PAUD Barsel mendorong keterlibatan orang tua dalam pengasuhan sekaligus memastikan anak memperoleh layanan gizi, kesehatan, perlindungan, dan stimulasi yang layak. Ia juga mengajak para pemangku kepentingan memperkuat kerja lintas sektor, termasuk pemenuhan delapan indikator layanan PAUD Holistik-Integratif. Sementara itu, sinergi di Kalimantan Selatan diharapkan memperluas pemenuhan identitas anak ke 13 kabupaten dan kota; pemerintah provinsi juga menyebut upaya bekerja sama dengan mitra swasta agar pemegang KIA memperoleh insentif atau potongan harga. Ini menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini yang berkualitas memerlukan dukungan nyata di luar pembelajaran, dengan keluarga, pemerintah, dan layanan dasar hadir sebagai satu ekosistem.
Kolaborasi perlu diteruskan hingga keluarga
Sinergi Banjarbaru dan ajakan Barsel memperlihatkan arah yang seharusnya diperkuat: hak sipil anak, akses layanan dasar, dan pendidikan dini dirancang saling terhubung. Bunda PAUD dapat membantu menggerakkan partisipasi keluarga, sedangkan Disdukcapil memastikan proses pencatatan anak menjangkau masyarakat. Kegiatan apresiasi di Barsel diharapkan mendorong para pemangku kepentingan bersama-sama membangun generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan berkarakter. Namun, komitmen hanya bermakna jika berubah menjadi layanan yang mudah dijangkau dan berkelanjutan. Anak tidak seharusnya kehilangan kesempatan mendapat pendidikan, perlindungan, atau pelayanan publik karena dokumen belum diurus atau dukungan antarlembaga terputus. Karena itu, kolaborasi PAUD yang efektif mesti berangkat dari kebutuhan keluarga dan memastikan setiap anak diakui, dilindungi, serta didukung sejak masa awal kehidupannya.






