Biaya yang disebut sukarela bisa terasa wajib
Pungutan liar sekolah adalah penarikan biaya di luar ketentuan yang membuat akses pendidikan bergantung pada kemampuan keluarga, meskipun pembayaran dibungkus sebagai sumbangan sukarela. Karena itu, setiap keluhan perlu diperiksa secara terbuka tanpa lebih dulu menganggap tuduhan sebagai fakta. Di SMPN 1 Babat, Lamongan, seorang wali murid yang menggunakan nama samaran Farida mengeluhkan pembayaran yang disebut sebagai infaq sukarela, tetapi menurutnya terasa wajib dan memberatkan. Ia menyebut nominal hingga Rp3 juta serta pembayaran bulanan Rp100 ribu, dan menunjukkan pesan pemberitahuan pembayaran serta bukti transfer ke rekening pribadi yang diduga milik guru. Pihak humas sekolah membantah adanya penarikan dana dan menyatakan informasi tersebut tidak benar. Perbedaan keterangan ini menuntut penyelidikan dan penjelasan yang bisa diuji. Label “sukarela” tidak cukup jika wali murid merasa tidak bebas menolak.
Keberatan Farida juga memperlihatkan masalah yang lebih besar: pungutan, bila tidak transparan dan tidak sungguh-sungguh sukarela, membebani orang tua yang paling sulit menanggungnya. Ia meminta dinas pendidikan dan aparat terkait menyelidiki dugaan tersebut. Tuntutan itu wajar, sebab sekolah negeri harus memberi kejelasan tentang dasar, tujuan, dan tata kelola setiap sumbangan. Tanpa pemeriksaan yang adil, kepercayaan wali murid terkikis; tanpa perlindungan bagi keluarga yang tidak mampu membayar, prinsip akses setara tinggal menjadi slogan.
Ijazah bukan alat menagih tunggakan
Kasus di SMAN 1 Kauman, Tulungagung, menunjukkan bagaimana persoalan pembayaran dapat berlanjut bahkan setelah seorang murid lulus. RZ, lulusan dari keluarga miskin, dilaporkan tiga kali datang untuk mengambil ijazah tetapi gagal karena tunggakan sumbangan Rp800.000 dan buku perpustakaan yang belum dikembalikan. Ia mengatakan ijazah akhirnya diberikan tanpa biaya setelah mendapat pendampingan. Koordinator tata usaha sekolah membantah ijazah ditahan karena tunggakan dan menyatakan sumbangan tidak wajib, tetapi menyebut buku pinjaman harus dikembalikan. Perbedaan penjelasan itu tidak menghapus dampak yang dialami lulusan: hak atas dokumen kelulusan sempat sulit diakses. Ijazah siswa ditahan, atau dibuat seolah tak bisa diambil, dapat menghambat langkah berikutnya dalam pendidikan maupun pekerjaan. Urusan buku dan sumbangan seharusnya ditangani melalui jalur terpisah, bukan menjadi syarat yang membebani lulusan miskin.
Dua kejadian ini tidak boleh dicampuradukkan: dugaan pungutan di Babat masih dibantah sekolah, sedangkan di Kauman terdapat keterangan berbeda tentang alasan ijazah belum diserahkan. Namun, keduanya menuntut standar yang sama, yaitu transparansi dan perlindungan hak murid. Ketika keluarga harus meminta bantuan pihak luar agar bisa memperoleh dokumen kelulusan, sekolah dan pemerintah perlu meninjau prosedur pengaduan serta memastikan masalah administrasi tidak mengorbankan siswa. Tanggung jawab keuangan orang tua bukan alasan untuk menahan hak anak.
Pungutan dapat mendorong anak putus sekolah
Dampak pungutan tidak berhenti pada rasa keberatan atau satu dokumen yang terlambat diterima. Pemerhati pendidikan Forum Warga Malang Raya, Sayekti, menilai beban ekonomi dan pungutan liar dapat membuat orang tua enggan menyekolahkan anak, bahkan mendorong anak bekerja membantu keluarga. Penilaiannya penting karena hambatan biaya berlapis dengan keterbatasan akses sekolah dan persoalan ekonomi rumah tangga. Jika keluarga harus memilih antara kebutuhan dasar dan biaya sekolah yang tak jelas, risiko anak putus sekolah menjadi nyata. Tanggapan terhadap pungli semestinya bukan sekadar memeriksa kuitansi setelah keluhan muncul, melainkan mencegah biaya nonprosedural menjadi pintu keluar dari pendidikan.
Pemerintah daerah perlu memastikan sekolah menjelaskan secara terbuka mana kewajiban resmi dan mana sumbangan yang benar-benar sukarela. Saluran pengaduan harus mudah ditemukan, aman digunakan, dan diikuti tindak lanjut yang dapat diketahui pelapor. Pengawasan juga perlu membedakan dugaan dari pelanggaran yang telah terbukti, agar pemeriksaan melindungi murid sekaligus berlangsung adil bagi pihak sekolah. Tanpa langkah tersebut, keluarga berpenghasilan rendah akan terus menanggung risiko terbesar dari ketidakjelasan biaya.

Brebes mulai membuka jalur pengawasan
Brebes menawarkan langkah yang lebih konkret: pemerintah kabupaten berencana memasang pakta integritas dan nomor pengaduan di gerbang sekolah, lalu mengumumkan jumlah aduan pungli sekolah beserta penanganannya setiap bulan. Bupati Paramitha Widya Kusuma juga menyatakan identitas pelapor akan dijaga agar orang tua dan siswa tidak menghadapi intimidasi atau diskriminasi. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga bersama Inspektorat menyatakan siap menindaklanjuti laporan yang masuk. Keterbukaan berkala ini layak diapresiasi, tetapi hasilnya bergantung pada apakah aduan diselidiki dan ditangani, bukan hanya dihitung. Pakta integritas perlu menjadi dasar tindakan, bukan pajangan di gerbang.
Pada 5 November 2026, sebanyak 40 kepala sekolah SD dan SMP yang baru dilantik menandatangani pakta integritas pencegahan pungutan liar. Bupati menegaskan ijazah adalah hak murid dan tidak boleh ditahan karena tunggakan biaya atau urusan administrasi keuangan orang tua. Itu sikap yang tepat, tetapi pelaksanaannya harus konsisten melalui pengawasan, pemeriksaan aduan, dan sanksi sesuai aturan bila pelanggaran terbukti. Publikasi pengaduan akan bermakna jika keluarga melihat perubahan nyata: pungutan diperiksa, hak murid dipulihkan, dan sekolah tidak menjadikan kemiskinan sebagai penghalang layanan pendidikan.

Hak belajar harus didahulukan
Keluhan di Babat dan laporan dari Kauman mengingatkan bahwa istilah infaq atau sumbangan tidak otomatis menjamin pembayaran itu bebas tekanan, sementara perselisihan soal administrasi tidak boleh berujung pada terhambatnya hak lulusan. Ketika pungutan tak jelas dan ijazah sulit diperoleh, keluarga miskin menanggung beban yang lebih besar dan anak-anak berisiko kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan. Respons Brebes berupa kanal pengaduan, publikasi penanganan, dan penegasan larangan menahan ijazah patut dijadikan ukuran bagi pemerintah daerah: keberhasilan bukan jumlah spanduk, melainkan aduan yang ditindaklanjuti dan hak siswa yang terlindungi. Pendidikan tidak seharusnya menjadi layanan yang aksesnya ditentukan oleh kemampuan membayar di luar ketentuan. Pemerintah dan sekolah harus membuktikan bahwa setiap murid dapat belajar dan menerima dokumen kelulusannya tanpa tekanan biaya.







