Kebutuhan dasar yang tak bisa ditunda
Aspirasi infrastruktur warga adalah tuntutan masyarakat atas fasilitas dasar yang aman, berfungsi, dan mendukung kegiatan sehari-hari, mulai dari jalan serta listrik hingga saluran air yang mampu mengurangi risiko banjir. Di Pekanbaru, Malang, dan daerah pemilihan OKI, reses para wakil rakyat memperlihatkan bahwa kebutuhan tersebut bukan daftar proyek yang berdiri sendiri: semuanya menentukan akses, keselamatan, dan kelancaran hidup warga. Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri menemui warga Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, pada 7 November 2026 untuk mendengar persoalan infrastruktur, kebersihan lingkungan, dan banjir. Di Malang, warga Dapil Sukun menyampaikan perhatian serupa dalam reses pada 2–4 November, sementara anggota DPRD OKI Syaryadi menyerap aspirasi di sejumlah desa Kecamatan Tulung Selapan. Polanya jelas: pembangunan baru bernilai jika menyelesaikan hambatan yang dirasakan warga.
Pekanbaru dan Malang: cegah banjir sebelum datang
Di Simpang Tiga, warga mengapresiasi semenisasi jalan yang sudah dikerjakan, dan seorang warga mengatakan jalan yang dahulu kerap terabaikan kini mulus serta banjir berkurang. Namun, pekerjaan belum tuntas: warga masih menunggu penyelesaian aliran air di Jembatan Labersa untuk mengurangi banjir di Jalan Unggas, serta rencana parit gajah sepanjang 1.600 meter. Pengalaman perbaikan yang mulai terasa seharusnya menjadi alasan untuk menuntaskan saluran air, bukan menganggap masalah telah selesai. Di Malang, warga meminta kesiapan menghadapi musim hujan, termasuk antisipasi banjir dan pohon tumbang yang bisa mengganggu aktivitas serta membahayakan keselamatan. Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Muhammad Anas Muttaqin menekankan pemeriksaan drainase dan saluran air, serta pemangkasan pohon secara berkala. Mitigasi banjir daerah perlu dikerjakan sebelum hujan deras; respons setelah genangan muncul selalu terlambat bagi warga yang terdampak.

Percepatan proyek harus sejalan dengan mutu
Aspirasi di Malang juga menyoroti percepatan proyek infrastruktur menjelang akhir tahun. Anas meminta pekerjaan selesai sesuai target, tetapi mengingatkan agar mengejar tenggat tidak mengorbankan kualitas. Sikap itu patut menjadi ukuran bagi pemerintah daerah: kecepatan hanya bermanfaat jika hasilnya tahan digunakan dan tepat menjawab kebutuhan. Infrastruktur dasar daerah tidak semestinya dinilai dari banyaknya proyek yang rampung di atas kertas, melainkan dari dampaknya pada akses dan keselamatan. Warga Pekanbaru, misalnya, merasakan perbaikan jalan, tetapi masih menanti penanganan aliran air dan pembangunan saluran yang dijanjikan. Karena itu, tindak lanjut perlu mencakup jadwal yang jelas, pemeriksaan mutu, dan komunikasi terbuka tentang pekerjaan yang belum selesai. Anas berharap organisasi perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti aspirasi. Tanpa pengawasan kualitas, percepatan berisiko menghasilkan pekerjaan yang cepat selesai namun gagal memberi manfaat dalam jangka panjang.
OKI: jalan dan listrik menentukan keterhubungan
Di Kecamatan Tulung Selapan, OKI, warga masih mengangkat jalan dan listrik sebagai kebutuhan utama. Keluhan mencakup lampu penerangan jalan umum di Desa Simpang Tiga Induk dan Lebung Hitam, serta pasokan listrik yang tidak stabil, bertegangan rendah, dan kerap padam. Warga juga meminta pembangunan atau pengerasan jalan poros kabupaten di Tulung Selapan Timur, Ujung Tanjung, Lebung Gajah, Tulung Seluang, dan Simpang Lebung Gajah; jalan-jalan yang kondisinya memprihatinkan dinilai perlu diprioritaskan saat musim hujan. Aspirasi lain menyangkut jalan titian bertiang di Simpang Tiga Sakti berupa konstruksi beton sepanjang 200 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 3 meter. Persoalan jalan dan listrik desa ini menunjukkan bahwa akses dasar masih belum merata. Dibandingkan tuntutan pengendalian banjir di Pekanbaru dan Malang, kebutuhan OKI lebih menonjolkan keterhubungan sehari-hari—tetapi sama-sama menuntut keputusan anggaran dan tindak lanjut yang berpihak pada warga.

Janji reses perlu berubah menjadi pekerjaan nyata
Ketiga wilayah memperlihatkan wajah berbeda dari persoalan yang sama: drainase yang perlu dibenahi, proyek yang harus selesai dengan mutu terjaga, dan akses jalan serta listrik yang belum memadai. Anggota DPRD Pekanbaru menyatakan aspirasi Simpang Tiga akan diteruskan kepada pemerintah daerah, sedangkan di Malang aspirasi diharapkan segera menjadi perhatian organisasi perangkat daerah. Di OKI, kondisi jalan yang memprihatinkan sudah mendorong seruan agar pembangunannya menjadi prioritas pada musim hujan. Pernyataan tersebut baru langkah awal, bukan hasil akhir. Warga membutuhkan tindak lanjut yang bisa diukur: saluran air diselesaikan, titik rawan diperiksa sebelum hujan, proyek tidak mengabaikan mutu, dan layanan jalan serta listrik membaik. Kesimpulannya, aspirasi infrastruktur warga layak dinilai dari perubahan yang dirasakan, bukan dari seberapa sering persoalan yang sama kembali disampaikan saat reses.






