Penataan kabel Jakarta: dari kekacauan visual ke agenda politik lima tahun
Penataan kabel Jakarta adalah upaya sistematis memindahkan jaringan kabel udara yang semrawut di ruang publik ke bawah tanah untuk menata infrastruktur utilitas, meningkatkan keselamatan warga, dan memulihkan wajah kota yang tertutup ruwetnya tiang dan gulungan kabel. Di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung, agenda ini bukan sekadar proyek teknis, melainkan janji politik: sekitar 6.500 kilometer jaringan kabel ditargetkan masuk ke bawah tanah dalam waktu lima tahun. Target ini berani dan layak diapresiasi, tetapi juga berisiko menjadi sekadar slogan jika tidak didukung perencanaan yang rinci, koordinasi lintas pemangku kepentingan, dan pengawasan publik. Jakarta sudah terlalu lama mentoleransi kabel semrawut; lima tahun ke depan akan menentukan apakah kota ini berani memutus kebiasaan buruk tersebut atau kembali kompromi pada standar setengah hati.
Kuningan Barat sebagai etalase: kabel melilit di depan pusat data
Jalan Kuningan Barat dipilih sebagai proyek percontohan bukan tanpa alasan. Di ruas ini, kondisi kabel udara tampak brutal: melilit dan bertumpuk di beberapa tiang, sementara kabel bawah tanah yang muncul ke permukaan masih terlihat di sejumlah titik. Pemandangan kabel menjuntai rendah yang menghubungkan satu tiang ke tiang lain menunjukkan betapa rapuhnya standar keselamatan yang selama ini diterapkan. Ironisnya, kawasan ini adalah lokasi Gedung Cyber, pusat data telekomunikasi yang menjadi jantung aktivitas jaringan di sekitar Kuningan Barat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga menyebut langsung kaitan antara ledakan kabel udara dan keberadaan pusat data tersebut. Fakta bahwa simpul kritis telekomunikasi dibiarkan berantakan selama ini seharusnya menjadi alarm keras: penataan kabel bukan urusan estetika, tetapi soal keandalan jaringan dan keamanan ruang kota.
Strategi teknis: memindahkan kabel ke bawah tanah dan peran Bina Marga
Di Kuningan Barat, Dinas Bina Marga DKI Jakarta memegang komando penataan kabel udara yang berantakan. Langkah kuncinya tegas: kabel udara secara bertahap dipindahkan ke bawah tanah, dengan target pemutusan kabel udara di ruas ini pada Oktober 2026. “Progres saat ini kita sedang memindahkan ke bawah tanah dengan target di bulan Oktober nanti, kita akan putusin kabel udara di sana,” kata Imam Adi Nugraha, pejabat yang membidangi prasarana dan sarana utilitas kota. Pendekatan ini menandai pergeseran penting: selama ini kabel semrawut kerap hanya dipotong atau dirapikan di tiang, bukan dipindahkan sistematis ke ducting bawah tanah. Tantangannya, penataan infrastruktur utilitas tak bisa dikerjakan satu dinas saja. Koordinasi dengan operator telekomunikasi, penyedia internet, dan pemilik jaringan lain mutlak agar perpindahan tidak menimbulkan gangguan layanan dan konflik kewenangan.
Pilot Oktober di Kuningan Barat dan implikasinya bagi target 6.500 kilometer
Target pemutusan kabel udara di Kuningan Barat pada Oktober 2026 akan menjadi ujian pertama kredibilitas agenda besar penataan kabel Jakarta. Jika satu koridor di jantung aktivitas telekomunikasi saja tersendat, wajar publik meragukan kemampuan menuntaskan sekitar 6.500 kilometer jaringan dalam lima tahun. Sebelumnya, pemerintah daerah pernah menertibkan kabel udara sepanjang 1.161 meter di Menteng. Angka ini penting sebagai pembanding: skala penanganan harus melonjak berkali lipat jika target jangka menengah ingin tercapai. Pemerintah meminta masyarakat bersabar dan memberi waktu satu bulan untuk penataan di Kuningan Barat. Permintaan ini bisa diterima, sepanjang Oktober betul-betul menghasilkan koridor bebas kabel semrawut yang dapat dijadikan model teknis, standar estetika, dan acuan pengawasan bagi kawasan lain.
Lima tahun ke depan: keberanian memutus kabel semrawut, bukan sekadar menundanya
Kabel yang melilit, bertumpuk, dan menjuntai rendah di berbagai sudut kota adalah bukti telanjang bahwa infrastruktur utilitas Jakarta dibangun dengan logika tambal sulam, bukan rencana jangka panjang. Penataan kabel Jakarta di era Pramono Anung memberi harapan ketika target lima tahun dan angka 6.500 kilometer dipasang jelas. Namun harapan ini harus dijaga dengan sikap kritis. Kuningan Barat patut diperlakukan sebagai laboratorium kebijakan: di sana publik bisa menilai apakah Dinas Bina Marga benar-benar mampu memimpin koordinasi penataan jaringan kabel yang berantakan, atau sekadar memindahkan kekacauan dari tiang ke trotoar lain. Kesimpulannya tegas: jika Oktober di Kuningan Barat berhasil, percepatan ke koridor lain wajib dilakukan tanpa kompromi; jika gagal, pemerintah harus berani mengakui hambatan, membuka data, dan menata ulang strategi sebelum lima tahun berlalu tanpa perubahan berarti.
