Tol Trans-Sumatera: Tulang Punggung Baru Konektivitas Pulau
Tol Trans-Sumatera adalah proyek infrastruktur jalan bebas hambatan berskala lintas-pulau yang dirancang untuk menghubungkan berbagai kota utama di Sumatera, memperpendek waktu tempuh, dan memperkuat konektivitas nasional melalui jaringan jalan tol panjang yang terintegrasi dengan pelabuhan, kawasan industri, dan ruas jalan nasional lain yang telah ada.
Pemerintah era Presiden Prabowo Subianto menyiapkan pembangunan sejumlah proyek jalan bebas hambatan pada tahun depan sebagai bagian dari proyek pemerintah 2027. Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 12,3 km sebagai salah satu langkah konkrit memperkuat konektivitas nasional. Target ini bukan angka besar secara fisik, tetapi menjadi sinyal bahwa fase akselerasi Tol Trans-Sumatera sedang dimulai dan diarahkan secara lebih terukur melalui dokumen anggaran resmi.
Rencana tersebut tercantum dalam Buku Nota II Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2027, dengan alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp435,49 triliun pada tahun ketiga kepemimpinan Prabowo Subianto. "Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 12,3 km" adalah pernyataan eksplisit yang menegaskan bahwa infrastruktur jalan bebas hambatan tetap menjadi prioritas fiskal.
Skala Investasi dan Ambisi: 2.812 km Tol Trans-Sumatera
Tol Trans-Sumatera dirancang memiliki panjang sekitar 2.812 km yang terbagi dalam 24 ruas dengan estimasi kebutuhan investasi mencapai Rp538 triliun. Sampai saat ini, sekitar 532 km telah beroperasi, sementara pemerintah menargetkan pembangunan tambahan jalan tol di Trans Sumatera mencapai 1.500 km hingga 2029, sejalan dengan target RPJMN. Angka-angka ini menunjukkan bahwa proyek bukan lagi konsep di atas kertas, melainkan program jangka panjang yang tengah memasuki fase pengembangan tahap II.
Untuk periode 2025-2029, kebutuhan investasi pembangunan jalan tol di Pulau Sumatra diperkirakan mencapai sekitar Rp288 triliun untuk pengembangan jaringan sepanjang 1.112 km sebagai bagian dari pengembangan tahap II. Di dalam tahap ini, beberapa ruas strategis seperti Tol Kayuagung-Palembang-Betung, Tol Betung-Tempino-Jambi, dan Tol Jambi-Rengat sudah masuk dalam proses pembangunan dan perencanaan. Ini mempertegas bahwa konektivitas Sumatera tidak hanya soal satu proyek, tetapi rangkaian ruas yang saling melengkapi dan didukung kerangka pembiayaan multi-sumber.
Di tingkat nasional, alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp435,49 triliun mencerminkan keberanian fiskal untuk tetap menempatkan infrastruktur sebagai motor pertumbuhan meski ruang anggaran terbatas. Namun, pagu indikatif sektor pekerjaan umum dalam RAPBN 2027 justru turun menjadi Rp114,6 triliun, 3,29 persen lebih rendah dari periode sebelumnya. Artinya, akselerasi Tol Trans-Sumatera harus mengandalkan efisiensi program serta kombinasi belanja pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan lain yang telah dirancang.
Konektivitas Sumatera dan Strategi Nasional Jalan Bebas Hambatan
RAPBN 2027 menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak berhenti pada satu pulau saja. Untuk mendukung konektivitas nasional, pemerintah menargetkan pembangunan jalan nasional sepanjang 200,4 km, pembangunan jalan tol sepanjang 12,3 km, preservasi dan rehabilitasi jalan sepanjang 869,2 km, serta pembangunan dan penggantian jembatan sepanjang 2.633,1 meter. Selain itu, pembangunan flyover, underpass, dan terowongan sepanjang 473,9 meter juga diprogramkan.
Di wilayah Jawa, penguatan konektivitas metropolitan dilakukan melalui pembangunan enam ruas jalan tol DKI Jakarta hingga Jalan Tol JORR III dan JORR Elevated. Sementara di Sumatra, pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera terus dilanjutkan sebagai tulang punggung konektivitas Sumatera. Target waktu tempuh lintas utama jaringan jalan nasional pada 2027 diharapkan turun menjadi 1,8 jam per 100 km, dengan panjang jalan tol beroperasi secara kumulatif telah mencapai 1.040 km hingga semester I/2026.
Sektor Bina Marga diprioritaskan untuk menjaga waktu tempuh di lintas utama, mempertahankan kemantapan jalan nasional, dan meningkatkan aksesibilitas di jalur utama daerah tertinggal dan perbatasan. Prioritas tersebut mencakup kegiatan yang bersifat committed, seperti Surat Berharga Syariah Negara, pinjaman luar negeri, KPBU availability payment, dan Pembayaran Berkala Berdasarkan Layanan. Dari perspektif kebijakan, Tol Trans-Sumatera tidak bisa dipisahkan dari strategi nasional jalan bebas hambatan karena menyatu dalam satu ekosistem pembiayaan, pemeliharaan, dan manajemen risiko.
Pelajaran dari Proyek Lain: Kepastian Jadwal dan Hak Warga
Akselerasi Tol Trans-Sumatera harus belajar dari pengalaman proyek jalan tol lain yang sempat menggantung. Sejumlah Camat, Perbekel, Bendesa Adat, hingga perwakilan Badan Permusyawaratan Desa dari wilayah terdampak proyek Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi berkumpul di Graha Yadnya, Tabanan, dalam sebuah konsultasi publik yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyusun dokumen Amdal. Pertemuan itu memperlihatkan betapa pentingnya komunikasi dan kepastian jadwal bagi masyarakat yang terdampak.
Perbekel Desa Antosari, I Nyoman Agus Suriawan, meminta pemerintah memberikan tenggat waktu yang pasti dan menegaskan bahwa masyarakat tidak ingin kembali "digantung". Di sisi lain, perwakilan Kementerian PU memastikan bahwa proyek infrastruktur berskala besar tersebut terus berjalan. Kisah ini seharusnya menjadi alarm bagi proyek pemerintah 2027 yang bertumpu pada infrastruktur jalan bebas hambatan: tanpa kejelasan jadwal eksekusi dan kepastian pengadaan lahan, dukungan publik akan tergerus, meski proyek secara makro dinilai strategis.
Dalam konteks Tol Trans-Sumatera, pemerintah telah menyiapkan alokasi pendanaan pengadaan lahan proyek strategis nasional sebesar Rp8,28 triliun dari APBN untuk berbagai proyek termasuk enam proyek tol. Hingga semester I/2026, realisasi pendanaan pengadaan lahan proyek strategis nasional mencapai Rp152,36 triliun atas lahan 134 proyek, yang mencakup 56 proyek jalan tol. Angka ini menunjukkan komitmen fiskal, tetapi tanpa transparansi ke lapangan, angka besar tetap tidak akan menenangkan pemilik lahan dan pemerintah lokal.
Risiko, Penjaminan, dan Pentingnya Pengawasan Publik
Untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, penjaminan diberikan kepada pelaksana proyek dalam pelaksanaan penugasan pembangunan dan pengoperasian Tahap I serta Tahap II. Pemerintah telah menerbitkan 11 surat atau perjanjian jaminan yang terdiri dari 10 surat jaminan dan 1 perjanjian penjaminan atas 1 obligasi global. Dari pinjaman yang dijamin tersebut, lima di antaranya telah lunas, antara lain untuk pembangunan ruas Medan-Binjai, Bakauheni-Terbanggi Besar, Palembang-Simpang Indralaya, dan Pekanbaru-Dumai.
Sejumlah risiko dalam pembangunan telah diidentifikasi: ketidakpastian faktor makro yang memengaruhi tingkat bunga dan nilai tukar, realisasi pendapatan tol yang belum mencapai target, serta risiko keterlambatan proyek yang memicu kenaikan biaya investasi. Pemerintah melakukan pemantauan berkala terhadap progres konstruksi, realisasi lalu lintas harian rata-rata, kondisi likuiditas, pemenuhan pembayaran kewajiban pinjaman dan obligasi, serta pencapaian financial covenants. Mitigasi risiko gagal bayar ditempuh melalui reprofiling pinjaman, optimalisasi pendapatan, dan efisiensi biaya operasional.
Khusus risiko nilai tukar atas pendanaan obligasi global, pemerintah melakukan pencadangan dana dalam mata uang dolar Amerika Serikat yang disesuaikan dengan nilai pokok pinjaman. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih disiplin terhadap pengelolaan risiko keuangan. Namun, dengan RAPBN 2027 yang menempatkan Tol Trans-Sumatera di jalur percepatan, pengawasan publik dan transparansi menjadi sama pentingnya dengan penjaminan finansial. Tanpa partisipasi publik, proyek sebesar 2.812 km akan berisiko mengulang masalah klasik: lambat, mahal, dan penuh ketidakpastian.
