Ganti Rugi Tanah Proyek: Janji Kesejahteraan yang Mudah Berbalik Jadi Kerugian
Ganti rugi tanah proyek adalah mekanisme kompensasi lahan pembangunan yang digunakan pemerintah ketika infrastruktur dibangun di atas atau berdampak pada tanah milik warga, namun dalam praktiknya sering memunculkan konflik karena nilai ganti kerugian, keterlambatan pembayaran, dan kurangnya transparansi prosedur. Di atas kertas, pembangunan infrastruktur digadang sebagai jalan menuju kesejahteraan. Di lapangan, petani rugi infrastruktur karena prosedur yang lalai, minim sosialisasi, dan koordinasi yang lemah dengan warga. Kasus petani tambak di Bireuen memperlihatkan bagaimana satu pekerjaan normalisasi saluran irigasi dapat menghapus potensi penghasilan, sementara sistem ganti rugi tanah proyek belum sigap melindungi korban. Kontras dengan itu, proses kompensasi di proyek Bendungan Bagong menunjukkan bahwa mekanisme yang sama bisa berjalan lebih tertata ketika aturan dihormati dan identitas pelaksana jelas.
Kerugian puluhan juta rupiah kini harus ditanggung Mustafa, seorang petani tambak di Desa Pulo Naleung, Kabupaten Bireuen, setelah pematang tambaknya rusak dan diduga terkait proyek normalisasi saluran irigasi di kawasan tersebut. Di sisi lain, dalam proyek Bendungan Bagong, 12 bidang tanah di Desa Sumurup telah menerima pembayaran ganti kerugian sebagai bagian dari tahapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dua gambaran ini menegaskan satu hal: sistem ada, tetapi keadilan bergantung pada bagaimana ia dijalankan. Ketika pemerintah abai pada transparansi dan akuntabilitas, pembangunan kehilangan legitimasi di mata warga yang paling terdampak.
Tambak Mustafa: Ketika Pematang Jebol, Mata Pencaharian Ikut Ambruk
Kisah Mustafa menggambarkan secara telanjang bagaimana petani rugi infrastruktur ketika perlindungan terhadap usaha kecil nyaris tidak tampak. Pematang tambaknya, bagian vital yang menjaga kestabilan air dan menjadi benteng hidup bagi benih dan hasil panen, rusak dan membuka jalan bagi air irigasi masuk ke areal budidaya udang. Bagi pengelola proyek, itu mungkin hanya longsoran tanah; bagi Mustafa, itu adalah perbedaan antara panen dan kegagalan usaha. Pembangunan yang mengabaikan risiko seperti ini bukan hanya lalai, tetapi mengalihkan beban biaya proyek ke pundak rakyat kecil.
Mustafa menanggung kerugian puluhan juta rupiah dan dipaksa memanen sekitar 17 ribu ekor benih udang lebih awal, dengan harga jual turun dari potensi Rp88.000 per kilogram menjadi hanya sekitar Rp50.000–Rp60.000 per kilogram. Sebagian udang dilaporkan mati, sehingga ia bukan sekadar kehilangan peluang keuntungan, tetapi juga modal usaha dan harapan atas keberlangsungan mata pencahariannya sebagai petani tambak. Keluhan sudah disampaikan ke kepala desa, namun hingga 30 Agustus 2026 ia belum mendapatkan solusi konkret. Fakta bahwa proyek yang diduga menggunakan anggaran pemerintah daerah ini tidak menampilkan papan nama ataupun identitas pelaksana di lokasi hanya mempertebal kesan bahwa transparansi dianggap remeh dalam praktik.
Bendungan Bagong: Contoh Prosedur Formal yang Bisa Dijadikan Standar
Berbeda dengan kasus Bireuen, proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bagong di Desa Sumurup memberikan gambaran bagaimana ganti rugi tanah proyek seharusnya berjalan. Sebanyak 12 bidang tanah menerima pembayaran ganti kerugian yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan setempat, dengan kehadiran pemilik tanah, instansi pemerintah, perbankan, dan pejabat pengadaan tanah. Inilah praktik kompensasi lahan pembangunan yang minimal memenuhi syarat formal: ada tahapan jelas, pihak berkepentingan hadir, dan proses mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembangunan Bendungan Bagong dirancang untuk memberi manfaat luas: mendukung irigasi pertanian, penyediaan air baku, pengendalian banjir, serta ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Secara prinsip, inilah alasan proyek infrastruktur publik selalu dibenarkan: manfaatnya dianggap melampaui kerugian individu. Namun agar argumen itu sah, hak pemilik lahan terdampak harus dipenuhi secara layak, tepat waktu, dan transparan. Pembayaran ganti kerugian hanyalah salah satu tahapan; keadilan sejati menuntut keterlibatan warga dalam perencanaan, informasi yang terbuka, dan jaminan bahwa mereka tidak didorong keluar dari ruang hidup tanpa jalan keluar yang manusiawi.
Masalah Utama: Transparansi, Akuntabilitas, dan Koordinasi yang Terputus
Jika satu kata yang paling sering absen dalam proyek revitalisasi dan rehabilitasi bendungan adalah “keterbukaan”, maka kasus Mustafa adalah bukti nyata. Proyek yang disebut menggunakan anggaran pemerintah daerah itu diduga tidak memiliki papan nama proyek dan tidak menampilkan identitas pelaksana di lokasi. Ini bukan detail administratif sepele; tanpa informasi itu, warga tidak tahu kepada siapa harus menuntut ketika pematang rusak dan tambak mereka terancam. Transparansi bukan dekorasi di pinggir proyek; ia adalah hak publik untuk tahu siapa berbuat apa dengan uang mereka.
Akuntabilitas juga tampak lemah ketika laporan Mustafa berhenti di meja birokrasi tanpa penanganan konkret hingga akhir Agustus 2026. Di sisi lain, prosedur ganti kerugian di Bendungan Bagong menunjukkan bahwa jika kantor pertanahan dilibatkan sejak awal dan regulasi dihormati, proses kompensasi lahan pembangunan bisa berjalan lebih tertib. Masalahnya, standar itu belum menjadi norma. Banyak proyek irigasi, rehabilitasi bendungan, dan pembangunan lain yang bergerak dulu, baru memikirkan koordinasi dengan petani dan pemilik lahan. Selama pola ini dibiarkan, daftar petani rugi infrastruktur hanya akan bertambah panjang.
Harapan Warga: Dari Ganti Rugi Darurat ke Perlindungan Sistemik
Tuntutan Mustafa sebenarnya sederhana: pemerintah turun ke lapangan, melihat kerusakan pematang, menghitung kerugian, dan memastikan ada pihak yang bertanggung jawab. Ia meminta agar pemerintah tidak menunggu kerugian semakin besar dan gagal panen terjadi sebelum bergerak. Permintaan ini seharusnya tidak terdengar radikal dalam negara yang menjadikan pembangunan sebagai motto utama. Namun fakta bahwa suara seperti ini perlu diulang berkali-kali menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan bagi petani kecil dalam pusaran proyek besar.
Pembangunan bendungan dan infrastruktur irigasi memang penting bagi ketahanan pangan dan pengendalian banjir. Tetapi pembangunan yang kehilangan rasa keadilan hanya akan meninggalkan luka bagi mereka yang lahannya digusur atau usahanya rusak. Ke depan, ganti rugi tanah proyek harus diperlakukan sebagai hak warga yang tak bisa ditawar, bukan sebagai kemurahan hati pemerintah. Setiap proyek wajib memiliki identitas jelas di lokasi, jalur pengaduan yang mudah diakses, dan mekanisme penilaian kerugian yang melibatkan warga. Uang negara adalah amanah rakyat; maka setiap infrastruktur yang dibiayai masyarakat harus memastikan manfaatnya kembali ke masyarakat, bukan mengalir dalam bentuk kerugian di petak-petak tambak dan sawah mereka.
