Modal Besar, Tapi Peringkat Keempat Bukan Garis Akhir
Ekonomi syariah Indonesia adalah ekosistem aktivitas produksi, konsumsi, dan keuangan yang berlandaskan prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan, mencakup industri halal, keuangan komersial, dan dana sosial syariah, yang ditopang populasi muslim besar serta regulasi yang mendorong integrasi antara sektor riil dan sektor keuangan. Posisi keempat dalam laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026 sering dipuji sebagai capaian membanggakan. Namun jika dibaca kritis, peringkat ini lebih mirip “peringatan dini” ketimbang medali. Negara lain di kawasan keuangan Islam Asia Tenggara, seperti Malaysia, Filipina, dan Thailand, sudah mempercepat pengembangan keuangan syariah mereka. Tanpa lompatan produk dan pendalaman pasar, ekonomi syariah Indonesia berisiko nyaman di papan tengah, sementara tetangga pelan-pelan menyalip.
ISEF: Festival, Tapi Seharusnya Juga Laboratorium Strategi
Pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 di Jakarta International Convention Center menegaskan ambisi menjadikan ekonomi syariah Indonesia sebagai pusat rujukan dunia. Di panggung ini, Gubernur Bank Sentral menekankan bahwa capaian global hanyalah fondasi untuk memperluas pangsa pasar, memperdalam pasar keuangan, dan meningkatkan literasi. Pernyataan itu tepat, tetapi baru berarti jika ISEF berfungsi lebih dari sekadar ajang pameran. Dengan lebih dari seribu pelaku industri halal dan ratusan kegiatan, mulai business matching hingga forum pesantren, ISEF punya bahan mentah untuk merumuskan strategi konkret, bukan hanya slogan. Jika setiap edisi ISEF tidak menghasilkan daftar prioritas kebijakan yang jelas—misalnya target segmen pasar Muslim global yang spesifik—maka festival ini berisiko menjadi kalender rutin yang ramai, namun kurang tajam arah.
Peluang Pasar Muslim Global: Besar, Tapi Tidak Otomatis Jatuh ke Kita
Proyeksi belanja masyarakat muslim global yang sangat besar pada 2029 sering dikutip sebagai alasan optimisme. Namun angka itu tidak otomatis berubah menjadi transaksi bagi pelaku ekonomi syariah Indonesia. Persaingan datang bukan hanya dari negara mayoritas muslim, tetapi juga dari negara nonmuslim yang melihat prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan keadilan sebagai nilai universal yang menarik investor dan konsumen lintas agama. Di sini letak tantangan: apakah produk keuangan syariah kita dirancang untuk menjawab kebutuhan pasar Muslim global, atau masih berkutat pada desain lokal dan regulatif semata? Pemerintah sudah mendorong penguatan industri halal, UMKM, ekspor, dan kerja sama internasional, serta pengembangan keuangan dan dana sosial syariah. Tetapi tanpa segmentasi pasar yang jelas—misalnya fokus pada wisata ramah muslim, pendidikan, atau kesehatan—potensi pasar Muslim global akan tetap menjadi angka di presentasi, bukan arus pendapatan.
Produk Keuangan Syariah: Dari Green Sukuk ke Kode Etik Pasar
Pengembangan produk keuangan syariah sudah menunjukkan beberapa kemajuan, terutama melalui penerbitan green sukuk di pasar global dan domestik sejak 2018. Ini menandakan bahwa ekonomi syariah Indonesia mampu menggabungkan agenda lingkungan dengan pembiayaan berbasis syariah. Namun regulator sendiri mengakui bahwa pengembangan produk dan pendalaman pasar masih menjadi pekerjaan rumah besar. Peluncuran Islamic Financial Market Code of Conduct (ICoC) sebagai pedoman transaksi pasar keuangan syariah adalah langkah penting untuk memperkuat integritas dan efisiensi. Begitu pula pembaruan indeks Zakat Core Principles yang memasukkan dimensi manajemen risiko, dan program beasiswa internasional berbasis dana sosial syariah. Semua ini menunjukkan arah yang tepat, tetapi belum cukup. Tanpa inovasi produk yang langsung menyentuh kebutuhan konsumen—misalnya pembiayaan UMKM yang fleksibel atau instrumen investasi ritel yang mudah diakses—pasar akan tetap dangkal meski kerangka etiknya kuat.
Strategi ke Depan: Menjadikan Ekosistem Syariah Relevan untuk Semua
Jika ambisi menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia ingin diwujudkan, strategi ke depan harus berangkat dari satu kesadaran: ekonomi syariah hanya akan tumbuh jika terasa relevan bagi masyarakat luas, bukan hanya segmen religius tertentu. Prinsip inklusivitas menuntut akses layanan keuangan yang lebih merata, termasuk bagi kelompok yang selama ini sulit menjangkau pembiayaan formal. Pemerintah sudah mendorong perluasan akses pembiayaan bagi UMKM serta peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Tugas berikutnya adalah memastikan transformasi digital tidak berhenti pada aplikasi, tetapi juga menyederhanakan proses dan menurunkan biaya transaksi. Sinergi antara regulator, industri, dan pelaku usaha yang digadang dalam ISEF hanya akan berarti jika diterjemahkan ke indikator yang terukur: jumlah rekening syariah aktif, volume pembiayaan UMKM, dan penetrasi produk keuangan syariah di luar kota besar. Tanpa itu, ambisi pusat ekonomi syariah akan tetap retoris.
