Dugaan kecurangan yang merugikan konsumen
Kecurangan takaran BBM adalah praktik mengubah sistem pompa agar volume bahan bakar yang diterima konsumen lebih sedikit daripada angka yang tercantum pada indikator mesin. Dugaan praktik seperti ini terungkap di SPBU 14.206.190, Jalan Medan–Tebing Tinggi, Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Polda Sumatera Utara menetapkan manajer berinisial DS dan supervisor berinisial H sebagai tersangka. Penyidik menduga DS menyuruh H merusak segel pompa, sedangkan H diduga melakukan perusakan untuk mengubah takaran pengisian. Kasus SPBU Sergai ini penting bukan semata karena dugaan pelanggaran oleh pengelola, melainkan karena setiap pengisian yang kurang langsung menggerus hak konsumen. Angka pada layar semestinya menjadi janji yang bisa dipercaya; jika takaran menyimpang, konsumen membayar untuk volume yang tidak mereka terima.
Pengujian menunjukkan selisih nyata
Penyelidikan bersama UPT Metrologi Legal Disperindag Serdang Bedagai berlangsung pada 20 Oktober 2026. Petugas mendapati H sedang membongkar mesin pompa dan menemukan segel pada tiga pompa dalam kondisi rusak. Pengujian dengan bejana ukur kemudian menunjukkan bahwa volume yang keluar tidak mencapai 20 liter seperti yang tertera pada indikator mesin. Kekurangannya tercatat 510 mililiter untuk Biosolar, 440 mililiter untuk Pertalite, dan 460 mililiter untuk Pertamax pada setiap pengujian 20 liter. Selisih hampir setengah liter dalam satu transaksi mungkin tampak kecil, tetapi bagi pengendara yang rutin mengisi, penyimpangan berulang berarti hak atas takaran yang dibayar tidak terpenuhi. Karena itu, manipulasi transaksi BBM bukan persoalan teknis semata: ukuran yang tepat adalah bagian mendasar dari kepercayaan publik terhadap layanan SPBU.
Dugaan berlangsung bertahun-tahun
Menurut keterangan saksi dalam pemeriksaan, praktik yang diduga melibatkan perusakan segel dan pengubahan takaran itu telah berlangsung sekitar tujuh tahun sebelum terungkap pada 2026. Rentang waktu tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana penyimpangan dapat berlangsung begitu lama tanpa terdeteksi. Namun, lamanya dugaan praktik itu tidak boleh diperlakukan sebagai putusan bersalah: penyidik masih harus membuktikan peran dan tanggung jawab masing-masing tersangka melalui proses hukum. Data sementara untuk Juni hingga Oktober 2026 mencatat selisih volume 32.768,3 liter Biosolar, 34.681,1 liter Pertalite, dan 1.575,8 liter Pertamax. Penyidik memperkirakan keuntungan yang diduga diperoleh mencapai Rp595.321.508,90, tetapi angka tersebut masih bersifat sementara dan terus didalami.
Penetapan tersangka bukan akhir perkara
Penetapan DS dan H sebagai tersangka menandai langkah penting dalam penanganan perkara, tetapi belum menjawab seluruh pertanyaan tentang kemungkinan keterlibatan pihak lain maupun besarnya dampak kepada konsumen. Kedua tersangka dan sejumlah barang bukti telah diamankan di Polda Sumut untuk proses hukum selanjutnya, sementara SPBU tersebut disegel. Penyidik masih mendalami dugaan manipulasi takaran, menghitung dampak, dan menelusuri kemungkinan pihak lain terlibat. Penanganan yang terbuka dan pengawasan metrologi yang konsisten diperlukan agar kasus ini tidak berhenti pada penindakan terhadap dua tersangka SPBU. Kesimpulannya, dugaan kecurangan takaran BBM di Sergai memperlihatkan betapa pentingnya pemeriksaan berkala dan pertanggungjawaban yang jelas. Konsumen berhak memperoleh volume sesuai angka yang dibayar; pembuktiannya kini bergantung pada penyidikan dan proses hukum yang cermat.
