Takaran tepat adalah hak konsumen
Takaran BBM SPBU adalah jumlah bahan bakar yang dikeluarkan dispenser dan harus sesuai dengan angka yang tercantum dalam transaksi, sehingga konsumen menerima volume yang telah dibayarkan. Kepastian ini bukan urusan teknis belaka: selisih takaran, sekecil apa pun, langsung mengurangi hak pembeli dan merusak kepercayaan pada layanan SPBU. Karena itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memperkuat pemeriksaan dispenser BBM dan operasional SPBU. Perhatian terhadap pengawasan meningkat setelah Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara menindak dugaan manipulasi takaran di SPBU 14.206.190, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, pada 20 Oktober 2026. Dugaan itu masih harus melalui proses hukum; pemeriksaan dan tindak lanjut perusahaan tidak menggantikan pembuktian oleh penyidik.
Dispenser dan segel tera masuk pemeriksaan
Pemeriksaan takaran bukan sekadar melihat angka pada layar dispenser. Pertamina menyebut inspeksi lapangan, pengujian kesesuaian alat ukur, serta pengecekan perangkat dispenser sebagai bagian dari pengawasan. Pengelola SPBU juga diingatkan untuk memeriksa takaran secara berkala dan memastikan segel tera SPBU tetap utuh serta sesuai ketentuan. Segel tera memberi penanda penting bahwa alat ukur berada dalam kondisi yang semestinya; kondisi segel dan perangkat patut diperiksa bersama, bukan diperlakukan sebagai formalitas. Pengawasan juga mencakup standar operasional dan pelayanan, termasuk kemungkinan adanya alat tambahan atau modifikasi yang dapat memengaruhi keluaran dispenser. Dengan memeriksa alat dan cara SPBU beroperasi, petugas memiliki dasar lebih kuat untuk menilai apakah volume yang keluar benar-benar sejalan dengan volume pada transaksi.
Pemeriksaan berkala harus berujung pada tindak lanjut
Riwayat pemeriksaan menunjukkan bahwa pengawasan dapat melibatkan lembaga metrologi dan instansi terkait. Pada Maret 2026, pemeriksaan di wilayah Sumatera Utara mencakup 15 SPBU dan dua Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji di Medan, Pematangsiantar, Asahan, dan Batubara. Kegiatan itu meliputi pengujian alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya, termasuk dispenser BBM. Angka tersebut menunjukkan adanya pemeriksaan lintas lokasi, tetapi jumlah inspeksi saja tidak cukup untuk melindungi konsumen. Pengawasan SPBU baru terasa manfaatnya jika temuan ditindaklanjuti, alat diperiksa kembali, dan pelanggaran ditangani menurut aturan. Dalam kasus Sei Bamban, Pertamina menghentikan penyaluran seluruh produk BBM ke SPBU tersebut dan menyatakan akan mengambil langkah lanjutan sesuai hasil pemeriksaan, ketentuan, serta perjanjian kerja sama. Proses hukum kepolisian tetap berjalan terpisah.
Dampak bagi pengendara dan langkah konsumen
Penghentian pasokan di satu SPBU dapat menyulitkan warga sekitar jika tidak disertai pengaturan distribusi. Pertamina menyatakan memperkuat suplai ke SPBU terdekat agar kebutuhan masyarakat tetap terlayani selama operasional SPBU Sei Bamban dihentikan. Langkah ini penting: penindakan terhadap dugaan penyimpangan seharusnya tidak membuat konsumen kehilangan akses bahan bakar di kawasan tersebut. Konsumen juga dapat ikut mengawasi layanan tanpa harus menggantikan pemeriksaan resmi. Pertamina mengimbau masyarakat membeli di SPBU resmi dan menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center 135 jika menemukan indikasi takaran atau pelayanan yang tidak sesuai. Laporan bukan bukti pelanggaran dengan sendirinya, tetapi dapat menjadi masukan untuk evaluasi dan tindak lanjut. Pada akhirnya, perlindungan takaran membutuhkan pemeriksaan alat yang konsisten, penegakan aturan yang jelas, serta saluran pengaduan yang benar-benar ditangani.
