Kebijakan harus menimbang kesempatan belajar
Kebijakan tidak naik kelas adalah keputusan sekolah untuk meminta siswa mengulang tingkat pembelajaran ketika dinilai belum menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kebijakan ini dapat menjaga kesiapan akademik, tetapi berisiko tidak adil bila mengabaikan kesempatan belajar yang tersedia bagi setiap anak. Pada 21 Oktober 2026, anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf meminta pemerintah mengkaji kebijakan tersebut secara menyeluruh dengan mempertimbangkan ketimpangan akses dan mutu pendidikan di berbagai daerah. Peringatan itu tepat: kekurangan guru, fasilitas terbatas, dan akses belajar yang tidak merata adalah persoalan sistem, bukan kesalahan siswa. Menuntut capaian yang sama ketika dukungan berbeda berarti membebankan akibat kelemahan sekolah kepada anak. Karena itu, hasil akhir tidak semestinya menjadi satu-satunya dasar keputusan; proses belajar dan kesempatan memperbaiki kemampuan juga harus diperiksa.
Sorotan terhadap kebijakan ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa siswa yang rajin dan yang kurang berusaha bisa memperoleh hasil yang sama—fenomena yang disebut “Rajin Malas Sama Saja”. Kekhawatiran itu beralasan: kenaikan kelas siswa yang otomatis tanpa penilaian bermakna dapat mengikis dorongan untuk belajar dan membuat kompetensi yang belum dikuasai luput dari perhatian. Namun, responsnya bukan menjadikan tinggal kelas sebagai hukuman atau jalan pintas. Standar yang konsisten hanya adil jika disertai dukungan belajar yang layak bagi semua siswa, termasuk mereka di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tanpa keseimbangan itu, kebijakan yang dimaksudkan menjaga mutu justru mengukur ketimpangan kesempatan, bukan kemampuan anak.
Kenaikan kelas mesti bermakna, bukan formalitas
Kenaikan kelas seharusnya menandakan kesiapan untuk belajar lebih lanjut, bukan sekadar perpindahan administratif. Akademisi Moh Rizal Masdul mendukung perubahan dari kenaikan otomatis menuju penilaian atas penguasaan materi, sikap, dan karakter secara menyeluruh. Gagasan ini kuat karena pendidikan bukan hanya mengantar siswa ke tingkat berikutnya, melainkan membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Jika usaha belajar tidak pernah dibedakan dalam penilaian, siswa yang tekun dapat kehilangan motivasi. Namun, ukuran yang lebih tegas juga harus menghindari ketergantungan pada satu nilai ujian atau kesan sesaat tentang karakter. Penilaian perlu menunjukkan apa yang telah dikuasai, apa yang masih perlu diperbaiki, serta dukungan yang dibutuhkan agar kompetensi siswa tumbuh.
Di sinilah letak pro dan kontranya. Tidak naik kelas mungkin patut dipertimbangkan ketika siswa belum menguasai kompetensi prasyarat penting; menaikkan tanpa dukungan atau penguasaan itu dapat membuat kesulitan berlanjut. Tetapi mengulang tingkat yang sama tidak otomatis meningkatkan kemampuan. Bila metode mengajar dan bantuan tidak berubah, anak dapat menghadapi kesulitan serupa, kehilangan kepercayaan diri, dan mulai menganggap dirinya tidak mampu mengikuti pendidikan. Jadi, keputusan harus menjadi pertimbangan pedagogis berbasis bukti, bukan sanksi. Sebelum menetapkan hasil, sekolah perlu memberi pendampingan, remedial, dan evaluasi lanjutan agar siswa memperoleh kesempatan nyata untuk memperbaiki capaian belajarnya.
Pendidikan inklusif menuntut keputusan yang lentur
Pendidikan inklusif bukan sekadar menempatkan semua anak di sekolah yang sama. Prinsipnya menuntut strategi mengajar, penilaian, dan kebijakan sekolah menyesuaikan kebutuhan peserta didik agar setiap anak dapat berkembang sesuai potensi dan karakteristiknya. Perlakuan seragam tidak selalu berarti adil: kemampuan kognitif, latar keluarga, kondisi emosional, bahasa, kehadiran, dan kebutuhan khusus dapat memengaruhi proses belajar. Jika semua kesulitan disimpulkan sebagai kegagalan siswa memenuhi standar, tanggung jawab sekolah dan lingkungan belajar terhapus dari penilaian. Karena itu, kebijakan tidak naik kelas perlu melihat penyebab hambatan, bukan hanya mencatat hasil. Penilaian yang menyeluruh dapat membantu guru mengenali kompetensi yang telah dikuasai sekaligus menentukan bagian yang masih memerlukan pendampingan.
Langkah berikutnya seharusnya berupa prosedur kenaikan kelas yang transparan dan mempertimbangkan perkembangan siswa secara menyeluruh. Sekolah perlu menjelaskan bukti penilaian, menyediakan bantuan yang sesuai, lalu menilai kembali kemajuan setelah remedial. Jika keputusan mengulang kelas tetap diambil, alasannya mesti terkait kebutuhan belajar yang jelas dan disertai perubahan strategi, bukan sekadar pengulangan materi yang sama. Pemerintah pun perlu memastikan standar berjalan seiring dengan pemerataan guru, fasilitas, dan dukungan pembelajaran. Kebijakan yang baik tidak memilih antara menjaga kompetensi dan melindungi siswa dari beban yang tidak adil; ia mengupayakan keduanya. Kesimpulannya, tidak naik kelas bukan solusi tunggal. Ukuran keberhasilan ialah apakah setiap anak memperoleh dukungan yang diperlukan untuk belajar, berkembang, dan melangkah dengan kesiapan yang nyata.
