Kesaksian tentang kepanikan di kediaman
Dugaan penyadapan adalah klaim bahwa komunikasi seseorang dipantau tanpa kewenangan atau prosedur yang semestinya; dalam perkara ini, status dan rincian klaim harus dibedakan dari kesaksian tentang reaksi orang-orang yang terdampak. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, menceritakan suasana tegang di kediaman Presiden Prabowo Subianto setelah kabar penyadapan mencuat. Ia mengatakan bertemu Prabowo pada 5 November 2026, dua hari setelah Listyo Sigit ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Syahganda menggambarkan orang-orang di sekitar presiden menjadi panik dan waspada. Bagian paling konkret dari ceritanya adalah suara berisik dari perangkat WiFi: Prabowo meminta agar sumbernya diperiksa, lalu Seskab Teddy Indra Wijaya mencopot kabel WiFi itu. Kisah ini memberi gambaran tentang atmosfer saat itu, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa perangkat tersebut terkait penyadapan.

Klaim trauma dan apa yang diketahui
Bakom RI, melalui Syahganda, menyebut Prabowo mengalami trauma setelah mengetahui dirinya diduga disadap. Syahganda juga menggambarkan presiden merasa terguncang dan bertanya-tanya mengapa ia dikhianati. Itu adalah keterangan seorang pejabat yang disampaikan kepada publik, bukan penilaian klinis atau konfirmasi independen tentang kondisi psikologis Prabowo. Pembedaan ini penting: rasa takut terhadap kemungkinan penyadapan masuk akal, tetapi istilah trauma tidak seharusnya diperlakukan sebagai diagnosis tanpa pemeriksaan dan bukti pendukung. Dalam pemberitaan, Listyo disebut menyadap aktivis, media, pejabat, dan Prabowo. Namun, penggunaan kata “disebut” mencerminkan klaim yang dilaporkan, bukan kesimpulan yang dapat diverifikasi secara mandiri hanya dari kesaksian Syahganda. Pembaca perlu memisahkan dugaan perbuatan, keterangan tentang suasana, dan fakta yang telah diuji melalui proses hukum.
Proses hukum harus menjadi ukuran
Latar perkara memberi bobot serius pada cerita tersebut. Listyo Sigit ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada 3 November 2026. Laporan yang tersedia juga menyebut tiga petinggi Polri aktif lainnya ditetapkan sebagai tersangka, sehingga jumlah yang diberitakan menjadi empat jenderal bintang dua. Syahganda mengatakan Prabowo mengumpulkan sejumlah menteri setelah penetapan itu, tetapi rincian lokasi pertemuan tidak dijelaskan dalam laporan. Skala dugaan tersebut menuntut penyelidikan yang terbuka dan teliti, bukan kepastian yang dibangun dari satu kesaksian. Syahganda memperkirakan suasana bisa mereda dalam satu hingga dua minggu, sembari berharap kerja penyelidik dan penyidik mengungkap perkara. Perkiraan itu bukan jadwal resmi atau hasil penyidikan. Yang semestinya menentukan kepercayaan publik adalah bukti, prosedur hukum, dan penjelasan resmi yang dapat diperiksa.
Kesimpulan: jangan samakan kesaksian dengan pembuktian
Kisah kabel WiFi yang dicopot Seskab Teddy memperlihatkan bagaimana dugaan penyadapan dapat membuat lingkungan terdekat seorang presiden merasa tidak aman. Keterangan Syahganda juga menyoroti dampak psikologis yang ia sebut dialami Prabowo. Namun, dua hal itu tetap harus dibaca sebagai kesaksian yang dilaporkan, bukan bukti mandiri bahwa kabel tersebut merupakan alat sadap atau bahwa setiap klaim dalam perkara telah terbukti. Status tersangka dan jumlah pejabat yang disebut dalam laporan menunjukkan perkara ini serius, tetapi tidak menggantikan pembuktian di pengadilan. Kesimpulan yang layak saat ini adalah menjaga kewaspadaan sekaligus menahan diri dari vonis: penyidik perlu mengungkap fakta, dan publik berhak memperoleh informasi yang jelas. Tanpa disiplin itu, kepanikan mudah berubah menjadi kepastian yang belum ditopang bukti.






