Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Penyidikan Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Penyidikan Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Minat|Angkat Besi (Powerlifting)

Bukti awal membuka penyidikan baru

Dugaan makar adalah tuduhan adanya upaya melawan pemerintahan, termasuk tindakan untuk menggulingkan pemerintah atau membuat presiden tidak mampu menjalankan tugasnya. Dalam kasus ini, tuduhan tersebut muncul setelah terungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim menyatakan telah menemukan bukti awal yang cukup untuk menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.

Perkara itu kini memasuki tahap penyidikan setelah gelar perkara menemukan indikasi tindak pidana. Kepala Divisi Humas Polri Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi peningkatan status tersebut pada Selasa, 17 November 2026. Langkah ini menandai perubahan penting, tetapi bukan kesimpulan bahwa makar telah terbukti. Penyidikan Bareskrim justru perlu menguji hubungan antara penyadapan dan dugaan tujuan menggulingkan pemerintahan. Menjaga batas antara indikasi dan pembuktian menjadi penting, terutama karena isu ini menyangkut presiden dan berpotensi memicu tekanan politik.

Penyidikan Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Penyidik mencari pihak yang menggerakkan

Polisi belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Susatyo Purnomo Condro, menyatakan penyidikan dimulai untuk menemukan tersangka; penyidik masih berusaha memastikan siapa yang bertanggung jawab atau diduga menggerakkan tindakan tersebut. Dugaan perbuatannya mencakup menyuruh, turut serta, atau menggerakkan orang lain untuk merampas kemerdekaan presiden, menghalangi presiden menjalankan pemerintahan, hingga menggulingkan pemerintahan.

Dugaan penyadapan ilegal sendiri merupakan perkara terpisah yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber. Empat perwira tinggi Polri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu, terkait dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik pada 2025–2026. Polisi menduga nomor telepon dimasukkan ke sistem LIMS tanpa verifikasi maupun dokumen permohonan penyidik. Penyadapan disebut tidak berkaitan dengan penegakan hukum dan diduga menyasar Prabowo serta sejumlah pejabat, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, dan pengusaha. Penyidik menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat flashdisk; para tersangka perkara penyadapan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Penyidikan Dugaan Makar dalam Kasus Penyadapan Prabowo

Desakan politik tak boleh menggantikan pembuktian

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Safaruddin, meminta empat tersangka penyadapan dijerat Pasal 191 KUHP tentang makar, yang menurutnya memuat ancaman hukuman mati. Desakan itu memperlihatkan tingginya tekanan agar perkara diperlakukan sebagai ancaman serius. Namun, tuntutan politik tidak dapat menjadi pengganti pembuktian: status tersangka dalam perkara penyadapan tidak otomatis membuktikan keterlibatan dalam dugaan makar. Penyidik perlu menunjukkan unsur tindak pidana dan peran masing-masing orang sebelum menetapkan siapa pun sebagai tersangka.

Gerindra Kalimantan Timur menyatakan dukungan terhadap langkah Polri dan mengingatkan masyarakat agar menyikapi riak politik nasional dengan jernih. Dukungan itu tidak menghapus kebutuhan akan proses yang terbuka dan cermat. Sidang etik terhadap Jenderal Listyo Sigit Prabowo dijadwalkan berlangsung pekan berikutnya, sementara penyidikan pidana berlanjut melalui direktorat yang menangani perkara masing-masing. Perkembangan tersebut menegaskan bahwa kasus penyadapan presiden memiliki jalur etik dan pidana yang berbeda. Publik patut menuntut kejelasan, tetapi juga perlu memberi ruang bagi bukti untuk menentukan arah perkara.

Kesimpulannya, peningkatan status penyidikan Bareskrim dan temuan bukti awal membuat dugaan makar dalam kasus penyadapan Prabowo layak diperiksa serius, bukan dianggap telah terbukti. Fokus berikutnya adalah menemukan penggerak dan menguji bukti sesuai hukum. Ketegasan penegakan hukum akan lebih kuat bila berjalan tanpa mendahului proses pembuktian.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!