Dua respons, satu tuntutan: kejelasan
Dugaan penyadapan Prabowo adalah perkara yang menyangkut tuduhan akses ilegal terhadap komunikasi presiden dan sejumlah pihak, serta memunculkan pertanyaan tentang motif, tanggung jawab, dan pengawasan aparat. Dalam perkara yang belum diputus pengadilan, kehati-hatian menyebutnya sebagai dugaan bukan formalitas: itulah batas penting antara tuduhan dan fakta hukum. Namun, kehati-hatian tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanyaan publik. Megawati Soekarnoputri menyebut Listyo Sigit sudah waktunya diganti dan menegaskan ucapannya bukan karena kebencian atau kepentingan pribadi; ia mengaitkan pandangannya dengan aturan, meski tidak merinci aturan yang dimaksud. Sementara itu, Titiek Soeharto menyatakan sedih dan prihatin atas dugaan penyadapan Presiden Prabowo oleh eks Kapolri Listyo Sigit dan pihak lain. Kedua respons itu menyoroti kebutuhan yang sama: penjelasan yang bisa diuji, bukan sekadar pernyataan politik.

Megawati: pergantian bukan soal pribadi
Pernyataan Megawati Listyo Sigit tentang pergantian Kapolri memperoleh bobot baru karena muncul di tengah perkara dugaan penyadapan. Megawati mengatakan ia sudah menyampaikan bahwa Sigit waktunya diganti, tetapi menyangkal dorongan itu lahir dari rasa sirik atau benci. Ia merujuk pada aturan dan keputusan, tanpa menjabarkan ketentuan yang menjadi dasar pandangannya. Sikap itu patut dibaca sebagai tuntutan akuntabilitas, bukan bukti bahwa dugaan pidana telah terbukti. Memisahkan kritik politik dari proses hukum penting agar pergantian jabatan tidak menggantikan pembuktian. Megawati juga menyinggung pengalaman dirinya sebagai orang yang merasa pernah disadap dan meminta wartawan berani menulis pandangannya. Pesan politiknya jelas: pejabat harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Tetapi ukuran akhirnya tetap harus berupa penyelidikan yang terbuka, bukti yang dapat diuji, dan proses hukum yang tidak tunduk pada tekanan tokoh mana pun.
Titiek mempertanyakan tujuan dan dampak
Titiek Soeharto menempatkan pertanyaan yang lebih langsung: untuk siapa hasil penyadapan itu dikumpulkan, dan apa tujuannya bila sasaran yang disebut adalah presiden sendiri? Ia mencurigai informasi hasil curi dengar mungkin dipasok kepada pihak tertentu, tetapi pertanyaan itu belum menjadi bukti tentang penerima maupun motifnya. Yang membuat dugaan ini serius bukan hanya identitas sasaran, melainkan luasnya cakupan yang disampaikan penyidik. Bareskrim menyebut dugaan penyadapan tanpa prosedur menyasar nomor telepon presiden, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Jika tuduhan itu terbukti, persoalannya melampaui pelanggaran internal: publik perlu tahu bagaimana akses diperoleh, siapa yang memerintahkan, dan ke mana informasi mengalir. Titiek juga mengatakan ia tidak tahu apakah dirinya termasuk sasaran, sembari berkelakar bahwa pembicaraannya tidak penting untuk disadap. Humor itu tidak menghapus tuntutan serius atas penjelasan.
Proses hukum harus menjawab pertanyaan
Bareskrim menetapkan empat jenderal sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Dugaan penyadapan disebut terjadi sejak 2025; Prabowo memecat Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November. Tiga dari empat tersangka ditahan di Mako Brimob, sedangkan satu orang belum ditahan karena sakit pascastroke. Perkembangan ini menuntut lebih dari daftar tersangka dan status penahanan. Penyidik perlu menjelaskan bukti, peran masing-masing, serta dugaan tujuan tindakan tanpa mengubah tuduhan menjadi vonis sebelum waktunya. Kesimpulan politik Megawati bahwa Sigit perlu diganti dan pertanyaan Titiek tentang motif dapat menjaga perkara tetap menjadi perhatian publik, tetapi keduanya bukan pengganti pemeriksaan hukum. Transparansi dan proses yang adil adalah cara paling masuk akal untuk menjawab kecurigaan tanpa membiarkan spekulasi mengambil alih.






