Mengelola air sebelum api datang
Pencegahan karhutla di lahan basah adalah upaya menjaga kelembapan gambut melalui pengaturan dan penyimpanan air agar tanah tidak mengering dan mudah terbakar saat kemarau. Itulah sebabnya pembangunan infrastruktur pembasahan layak dipandang sebagai strategi utama, bukan pelengkap pemadaman. Pada 18 November 2026 di Jambi, Wakil Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Sriyanto, menyampaikan dorongan untuk mempercepat pembangunan sedikitnya 23.129 sekat kanal dan 113 embung di tujuh provinsi prioritas. Sekat kanal membantu menahan air agar gambut tetap lembap, sedangkan embung lahan basah menampung air untuk mendukung pengelolaan tata air. Keduanya menawarkan manfaat yang lebih panjang daripada menunggu api muncul: mengurangi peluang lahan mengering sebelum kebakaran terjadi. Namun, jumlah besar saja belum cukup; infrastruktur harus dibangun sesuai kebutuhan wilayah dan dijaga agar berfungsi.

Infrastruktur harus hidup dan terawat
Target pembangunan baru perlu berjalan seiring dengan perbaikan sarana yang sudah ada. Peninjauan BPGMN di Kubu Raya, Pulang Pisau, dan Ogan Komering Ilir menemukan sumur bor serta alat pemantau muka air tanah yang rusak atau tidak berfungsi optimal. Temuan itu penting: sekat kanal dan embung tidak akan menjadi pencegahan permanen bila sistem pemantauan dan pembasahan dibiarkan terbengkalai. BPGMN juga mengkaji pengembangan sumur dalam untuk memperkuat pembasahan di kawasan gambut prioritas, dengan mempertimbangkan kondisi sarana yang tersedia dan kebutuhan tiap wilayah. Di sisi pemantauan, sistem Sagara dirancang mengintegrasikan informasi gambut dan mangrove serta direncanakan mengirim peringatan dini potensi kebakaran ke perangkat warga di tiap kabupaten. Bagi masyarakat, manfaat pencegahan bergantung pada tindak lanjut: peringatan harus mudah diterima, dan sarana air harus siap digunakan.
Saat api muncul, kerja sama menentukan kecepatan
Pencegahan mengurangi risiko, tetapi tidak menghapus kebutuhan untuk merespons kebakaran yang sudah terjadi. Di Kutai Timur, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bekerja bersama perusahaan, TNI, Polri, BPBD, dan relawan; perusahaan yang disebut terlibat antara lain PT Kaltim Prima Coal dan Pertamina. Pelaksana tugas kepala dinas, Sugiyo, mengatakan dukungan banyak pihak membantu ketika kebakaran terjadi di beberapa lokasi sekaligus. Luasnya area dan medan yang sulit dilalui kendaraan besar membuat pembagian tugas dan dukungan peralatan menjadi penting. Damkar memasok air bagi unit kecil yang mendekati titik api, sementara kendaraan besar ditempatkan di lokasi yang lebih aman jika akses terbatas. Pola ini memperlihatkan nilai pemadaman karhutla yang kolaboratif: sumber daya dapat diarahkan sesuai kemampuan tiap tim, mempercepat penanganan dan mengurangi risiko bagi petugas.
Dua lapis perlindungan, satu tujuan
Infrastruktur pembasahan dan tim gabungan menjawab masalah pada waktu yang berbeda. Sekat kanal, embung, sumur dalam, dan pemantauan dini bekerja sebelum api menyebar dengan menjaga kondisi lahan serta membantu warga dan petugas mengenali risiko. Sebaliknya, koordinasi Damkar, perusahaan, TNI, Polri, BPBD, dan relawan diperlukan saat kebakaran sudah berlangsung—terutama ketika titik api tersebar atau sulit dijangkau. Karena itu, mengandalkan pemadaman saja berarti terus berada dalam posisi mengejar api; membangun sarana tanpa perawatan juga membuat pencegahan kehilangan daya. Langkah berikutnya semestinya menggabungkan percepatan pembangunan dengan pemulihan infrastruktur yang rusak, pemantauan yang berfungsi, dan sinergi lapangan yang terus diperkuat. Strategi yang lebih masuk akal bukan memilih antara pencegahan atau respons, melainkan memastikan keduanya saling menopang. Menjaga lahan tetap basah adalah pertahanan awal; kerja sama yang terlatih menjadi perlindungan ketika pertahanan itu tidak cukup.






