Skala jangkauan yang terus membesar
Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemenuhan gizi yang menyalurkan makanan kepada peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui melalui jaringan dapur pelayanan di berbagai daerah. Besarnya jangkauan membuat program ini menjadi intervensi publik yang manfaatnya dapat dirasakan langsung, sekaligus menuntut pengawasan yang sepadan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan MBG kini menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat. Angka itu patut dibaca bersama laporan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, yang mencatat 57,5 juta penerima hingga 9 Oktober 2026. Selisih tersebut menunjukkan perluasan yang dilaporkan setelah tanggal itu, tetapi bukan dengan sendirinya bukti bahwa setiap penerima memperoleh layanan secara teratur. BGN menyebut program bermula pada Januari 2025 dengan 190 dapur yang melayani 570.000 orang; kini terdapat 26.723 dapur terverifikasi dari target 27.485 titik SPPG. Jangkauan penerima MBG memang menjadi ukuran penting, namun angka agregat baru bermakna bila disertai informasi mengenai kesinambungan layanan dan mutu makanan.
Serapan anggaran besar, akuntabilitas harus mengikutinya
BGN mencatat realisasi anggaran MBG sebesar Rp165 triliun sepanjang 2026, seiring perluasan cakupan layanan. Lembaga itu menyatakan tetap menerapkan efisiensi dan disiplin fiskal serta mengembalikan dana sisa Rp44 triliun ke kas negara. Klaim tersebut memberi gambaran bahwa angka serapan bukan seluruh cerita: publik juga perlu mengetahui bagaimana belanja menghasilkan layanan, bagaimana sisa dana dihitung, dan bagaimana standar dapur diperiksa.
Anggaran program MBG sebesar itu membuat transparansi menjadi bagian dari keberhasilan, bukan urusan administratif belaka. Jumlah dapur terverifikasi mendekati target operasional, tetapi verifikasi fasilitas tidak otomatis menjamin konsistensi porsi, keamanan bahan, atau ketepatan distribusi. BGN menargetkan 5.000 hingga 10.000 SPPG menerapkan metode prasmanan sampai akhir 2026 untuk mengurangi risiko gangguan keamanan pangan dan menjaga makanan tetap layak. Langkah tersebut masuk akal, tetapi hasilnya harus dinilai melalui pelaporan insiden dan tindak lanjut yang terbuka, bukan hanya jumlah dapur yang mengadopsi metode baru.
Satu juta tenaga kerja: dampak yang perlu dibuktikan
BGN mengklaim operasional MBG telah menyerap 1,03 juta tenaga kerja aktif dari masyarakat lokal. Program juga melibatkan 80.315 pemasok lokal, sekitar 82,83 persen di antaranya merupakan UMKM daerah. Angka-angka ini mengisyaratkan bahwa manfaat program dapat meluas dari penerima makanan ke pekerja dapur dan pelaku rantai pasok. Namun, klaim tenaga kerja MBG akan lebih meyakinkan bila dijelaskan menurut jenis pekerjaan, lokasi, serta keberlangsungan dan kondisi kerja.
Skala penciptaan kerja tersebut layak diperhitungkan, tetapi tidak semestinya menutupi tujuan utama: memastikan makanan bergizi dan aman sampai kepada penerima. Untuk keluarga, mutu hidangan dan respons cepat ketika muncul gangguan kesehatan lebih nyata daripada besarnya angka penyerapan. BGN mengimbau orang tua membawa anak dengan gejala medis setelah mengonsumsi makanan MBG ke puskesmas dan melaporkan kejadian kepada sekolah. Pengawasan semacam ini perlu berjalan berdampingan dengan keterlibatan pemasok lokal agar dampak ekonomi tidak dibayar dengan kompromi pada kualitas pangan.
Ukuran keberhasilan bukan hanya angka
Syahganda menyampaikan target penerima MBG meningkat menjadi 72,4 juta orang pada 2027. Target itu menegaskan arah ekspansi, tetapi juga memperbesar tuntutan pada kapasitas dapur, pengawasan, dan keterbukaan penggunaan dana. Dengan jangkauan yang dilaporkan lebih dari 58 juta orang, realisasi anggaran Rp165 triliun, serta klaim 1,03 juta tenaga kerja terserap, MBG sudah beroperasi pada skala yang tidak bisa dinilai hanya dari pertumbuhan.
Kesimpulannya, capaian MBG menjanjikan manfaat gizi sekaligus aktivitas ekonomi lokal, tetapi besarnya angka belum cukup untuk membuktikan keberhasilan. Pemerintah perlu menghubungkan setiap klaim jangkauan dan serapan dengan data layanan yang konsisten, hasil pemeriksaan keamanan pangan, serta rincian dampak kerja dan belanja. Ekspansi ke depan layak didukung sejauh akuntabilitas tumbuh secepat jumlah penerima; tanpa itu, skala besar berisiko menjadi ukuran yang mengesankan tetapi kurang menjelaskan manfaat sebenarnya.
