Jangkauan besar menuntut perubahan cara kerja
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program pemerintah untuk menyediakan makanan bergizi bagi peserta didik dan kelompok rentan melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pesan penting dari transformasi MBG 2.0 bukan sekadar jumlah penerima yang terus bertambah: program berskala besar hanya layak diperluas jika mutu layanan, keamanan makanan, dan ketepatan sasaran ikut diperbaiki. Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan MBG menjangkau 57.491.334 penerima manfaat, didukung 26.385 SPPG dan 1.027.998 tenaga kerja. BGN menyebut langkah pembenahan ini sebagai perombakan cara kerja, bukan sekadar perbaikan kecil.
Pernyataan Bakom memberi angka yang hampir sama, tetapi dibulatkan: Kepala Bakom Syahganda Nainggolan menyebut 57,5 juta penerima hingga 9 Oktober 2026. Perbedaan antara 57.491.334 dan 57,5 juta bukan bukti lonjakan baru; angka kedua merupakan pembulatan yang sesuai dengan angka rinci BGN. Membaca keduanya sebagai data yang bertentangan justru mengaburkan pokoknya: jangkauan program MBG sudah sangat luas.
Siapa yang menerima manfaat?
Skala tersebut mencakup lebih dari satu kelompok. Menurut data yang disampaikan Bakom berdasarkan BGN, penerima terdiri atas 46,2 juta peserta didik, 3,9 juta pendidik dan tenaga kependidikan, serta 7,4 juta kelompok rentan: balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Total kategori yang dilaporkan itu mencapai sekitar 57,5 juta orang dan disalurkan melalui 26.385 SPPG.
Komposisi ini membuat MBG lebih luas daripada program makan sekolah semata. Namun, jumlah penerima bukan ukuran keberhasilan yang cukup. Ketika jutaan orang bergantung pada layanan yang sama, ketidaktepatan data atau mutu pangan yang tidak merata berisiko membuat perluasan angka hanya tampak berhasil di laporan. Karena itu, pembenahan yang diumumkan BGN perlu dinilai dari apakah makanan benar-benar sampai kepada penerima yang tepat, aman dikonsumsi, dan sesuai standar.
Perubahan MBG 2.0 menyasar mutu dan pengawasan
BGN menyatakan masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk membenahi tata kelola, memperketat pengawasan, dan meningkatkan standar pelaksanaan. Salah satu langkah paling konkret adalah mewajibkan setiap SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). BGN juga memperbarui Perjanjian Kerja Sama agar hubungan kerja, pembagian tanggung jawab, dan akuntabilitas pelaksanaan lebih jelas.
Transformasi juga menyentuh pencatatan. BGN menyinkronkan data dari sistem kementerian dan lembaga dengan kondisi di lapangan serta menata sasaran melalui Surat Penetapan Sementara 1 dan 2. Ini penting: ketepatan data bukan urusan administratif belaka, melainkan penentu apakah bahan dan porsi makanan dialokasikan untuk orang yang benar-benar menerima layanan.
Ada pula uji coba penyajian prasmanan di 66 SPPG pada 10 provinsi. Konsep ini ditujukan untuk memperbaiki pengalaman makan peserta didik dan mendorong kemandirian, kebersamaan, serta kepedulian. BGN turut menetapkan standar ompreng dan batas waktu aman konsumsi makanan. Inovasi penyajian patut diuji, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada keamanan pangan dan konsistensi pelaksanaan.
Perluasan berikutnya harus dibuktikan dengan layanan
Agar jangkauan tidak hanya terkonsentrasi di wilayah yang mudah dijangkau, BGN mengaktifkan hampir 1.500 SPPG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi atau sangat tinggi. Rinciannya, 480 SPPG berada di Indonesia Timur dan 980 di Indonesia Tengah. BGN juga menyebut integrasi rantai pasok lokal secara digital dan pembinaan tenaga SPPI melalui Patriot Gizi untuk mendukung pelaksanaan dan pendataan dampak.
Langkah-langkah itu menunjukkan bahwa MBG 2.0 berupaya mengubah cara layanan dijalankan, bukan hanya memperbesar daftar penerima. Bakom menyebut sasaran penerima meningkat menjadi 72,4 juta orang pada 2027. Target tersebut memberi arah, tetapi juga menaikkan tuntutan: pengawasan, akurasi data, dan standar keamanan harus tumbuh seiring jangkauan.
Kesimpulannya, selisih angka BGN dan Bakom terutama soal presisi penyajian—57.491.334 dibanding pembulatan 57,5 juta—bukan perbedaan substansi. Ukuran penting berikutnya bukan seberapa cepat program makan bergizi bertambah besar, melainkan apakah transformasi MBG 2.0 membuat layanan lebih aman, tepat sasaran, dan dapat diandalkan oleh seluruh penerima manfaat MBG.
